Terorisme di Indonesia Pasca Kekalahan ISIS

Tentunya fenomena terorisme di Indonesia yang kini begitu marak dilakukan oleh kelompok JAD sangatlah menarik dicermati. Di Irak, berdasarkan pernyataan resmi Haider al-Abadi, Perdana Menteri Iraq saat itu pada Desember 2017, ISIS sudah tumbang. Sementara di Suriah, seperti klaim Presiden AS Donald Trump beberapa hari silam, ISIS telah dikalahkan dan 100 persen kawasan yang dikuasai oleh kelompok pimpinan Abu Bakar al Baghdadi tersebut dapat direbut kembali.

Tampaknya klaim kemenangan atas ISIS tidak serta merta menghentikan operasi teror belasan ribu anggotanya yang masih tersisa di Suriah dan Irak, termasuk di Indonesia. Menurut James Jeffrey, Utusan Khusus AS untuk Global Koalisi Melawan ISIS, pada pertengahan Maret lalu diperkirakan masih ada 15.000 hingga 20.000 anggota ISIS yang beroperasi di kedua negara tersebut melalui pembentukan sel-sel teroris.

Artinya, tumbang dan melemahnya ISIS di pusat semestinya juga melemahkan pergerakan para anggota dan simpatisannya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. JAD diperkirakan akan masih tetap beroperasi dan belum mengindikasikan kelompok tersebut akan menyerah, seolah mereka tak mengindahkan ancaman hukuman lebih tegas sebagai konsekuensi hukum atas yang revisi Undang-Undang Terorisme pada Mei tahun silam.

Densus sendiri dikabarkan berencana akan melakukan pengejaran mereka di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur karena kelompok tersebut diduga akan merealisasikan aksi terorisme di dua provinsi tersebut. Dan tak menutup kemungkinan, jaringan JAD juga akan melancarkan aksi terornya di pulau-pulau lainnya selain pulau Jawa.

Pastinya kekalahan ISIS di kawasan Timur Tengah akan melemahkan sumber pendanaan bagi perekrutan dan pengoperasian simpatisan mereka di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Melemahnya aliran pendanaan dari pusat juga secara implisit sempat diakui oleh JAD yang kini tengah melakukan penggalangan dana sebelum mengimplementasikan beberapa aksi terornya. Namun, ideologi-ideologi takfiri, Salafi, radikal, dan ekstremis yang selama ini dijunjung tinggi organisasi tersebut, ibarat bom waktu akan kembali mewarnai jagat Tanah Air jika masyarakat lengah mengantisipasi penyebaran pengaruh ideologi-ideologi serupa.

Ideologi ekstremisme dan radikalisme memang tak akan pernah hilang seratus persen dari muka bumi. Ideologi tersebut sulit terkikis selama masih ada masyarakat yang terjebak dan tertarik untuk mempelajari serta mengaplikasikannya. Ibarat barang dagangan, ideologi tersebut tengah menunggui calon pembeli yang siap memboyongnya untuk dibagi-bagikan ke individu-individu lainnya.

Fenomena tersebut diperparah oleh fakta yang disampaikan Muhammad AS Hikam dalam bukunya Deradikalisasi bahwa negara beserta aparatnya telah kecolongan dalam mengantisipasi masuknya propaganda ISIS ke Indonesia, serta kurangnya penyebaran pemahaman Islam yang benar pada masyarakat. Ada anggapan di kalangan masyarakat bahwa dengan mengadopsi ideologi tersebut, mereka akan menemukan jalan tuntunan Islam yang benar, dan paling benar, sehingga tak mengherankan budaya pengkafiran terhadap para individu yang tidak sepaham dalam pemikiran dan interpretasi akan mewarnai mindset mereka. Dari sinilah, benih-benih terorisme secara perlahan mulai menutupi logika dan cara berpikir mereka.

Dalam bayang-bayang kesamaan pemikiran dan cara pandang yang disusupi oleh ideologi-ideologi impor semisal Salafi dan takfiri tersebut, mereka akhirnya membentuk sebuah kelompok eksklusif yang berupaya mengisolasi diri mereka dari keramaian masyarakat sekitar. Dengan kecanggihan alat-alat komunikasi seperti internet, koordinasi dan distribusi informasi semakin mudah dipraktikkan. Para simpatisan dan anggota yang berkecukupan akan menyisihkan sebagian hartanya untuk memuluskan operasi mereka.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Institute for National Security Studies, setidaknya ada 4% dari total populasi di Indonesia yang mendukung jaringan ISIS. Meskipun demikian, berdasarkan riset yang sama, dukungan masyarakat Indonesia ternyata dianggap masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga Malaysia yang mencapai 11,2 %.

Menurut Farah Pandit, Duta Besar keliling AS untuk komunitas Muslim dunia yang juga seorang Muslimah yang konon telah mengunjungi 80 negara dalam upayanya membentuk jaringan Islam moderat, dalam bukunya How We Win menyimpulkan, faktor penentu seorang Muslim menjadi seorang ekstremis dan radikal adalah apabila dirinya merasa sedang kehilangan jati dirinya. Dia menjadi pribadi yang termarjinalkan secara sosial dan politik dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga emosi tersebut mendorongnya untuk mencari jati dirinya yang hilang di "tempat lain". Mereka menjadi orang-orang yang kurang dirangkul dan dipahami oleh pemerintah dan warga setempat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka ini terabaikan, aspirasi mereka terlupakan, walaupun secara ekonomi dan status sosial, banyak dari mereka sebenarnya tak memiliki masalah.

Kesimpulannya, tugas pemerintah bersama masyarakat dalam menuntaskan isu-isu terorisme masihlah panjang. Ideologi tersebut tidak bisa dienyahkan secara total, namun penyebaran pengaruhnya dapat diminimalisasi jika kita memiliki komitmen yang kuat dalam menciptakan keamanan dan stabilitas di Tanah Air.

Sugiri Nurdin kandidat Ph.d Politik Timur Tengah di Tehran University