DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 05 April 2019, 13:30 WIB

Kolom

Setelah MRT Resmi Beroperasi

Darius Panggabean - detikNews
Setelah MRT Resmi Beroperasi Ilustrasi: Mindra Purnomo/Infografis
Jakarta -

Penantian panjang warga Jakarta untuk memiliki moda transportasi yang modern sekelas MRT akhirnya terwujud. Kehadiran MRT tersebut diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2019, didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Butuh waktu setidaknya 34 tahun bagi Indonesia untuk memiliki jenis armada ini. Diawali dengan ide yang dicetuskan oleh BJ Habibie pada 1985 hingga akhirnya benar-benar direalisasikan pada 2019, yang artinya bangsa ini membutuhkan 6 Presiden dan 9 Gubernur DKI Jakarta yang berbeda untuk dapat mewujudkan hal ini.

BJ Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengusulkan agar Jakarta memiliki armada modern sejenis MRT. Tidak hanya sekadar mengajukan usulan, ia juga melakukan setidaknya 4 studi terkait idenya itu. Mulai dari Jakarta Urban Transport Program pada 1986, Integrated Transport System Improvement by Railway and Feeder Service pada 1988, Transport Network Planning and Regulation pada 1989, hingga Jakarta Mass Transit System Study pada tahun yang sama.

Namun baru pada 1997 ide itu ditindaklanjuti oleh Pemerintah DKI Jakarta. Tepatnya pada masa pemerintahan Gubernur Sutiyoso (1997-2007) dilakukan dua studi lanjutan dan penelitian yang akan dijadikan sebagai landasan pembangunan MRT, hingga akhirnya proyek ini menjadi proyek nasional pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada prosesnya sangat banyak tahapan yang harus dilalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mewujudkan keinginan untuk memiliki sebuah angkutan massal cepat yang modern.

Sejatinya Jakarta bukan tidak memiliki angkutan massal. Jakarta sudah lama mempunyai KRL alias Commuter Line yang secara operasional tak berbeda dengan MRT. Hanya, karena masih banyaknya lintasan sebidang, kinerja KRL menjadi kurang andal. Selain itu, sejak 2004 Jakarta sudah punya angkutan massal berbasis jalan raya, yakni bus rapid transit system, atau yang populer dengan sebutan bus Transjakarta, yang kini sudah memiliki 13 koridor, 243 stasiun BRT (sebelumnya disebut halte), dengan jalur lintasan terpanjang di dunia (230,9 km).

Namun ternyata KRL dan Transjakarta belum memenuhi kriteria sebagai sarana transportasi yang benar-benar cepat dan andal dalam segala situasi, terlebih pada kondisi Jakarta yang sangat banyak jumlah penduduknya. Warga Jakarta pun patut senang dan bangga dengan kehadiran MRT ini, yang tentunya menjadi tambahan opsi bagi masyarakat yang selama ini menggunakan transportasi umum dalam kegiatan sehari-harinya.

Bagi pengguna kendaraan pribadi yang setiap harinya harus melalui jarak tempuh yang panjang dari rumah menuju tempat kerja yang sudah pasti akan terkena macet namun merasa kurang nyaman dengan transportasi umum yang selama ini tersedia, diharapkan kehadiran MRT akan menarik perhatian untuk beralih menggunakan armada baru ini.

Kehadiran angkutan massal cepat ini juga akan semakin melengkapi "amunisi" kota Jakarta untuk mengukuhkan dirinya sebagai kota modern yang patut disejajarkan dengan kota-kota besar lainnya seperti London, New York, dan Paris dalam hal penyediaan transportasi umum modern. Meskipun sebenarnya kota-kota semacam London dan New York sudah jauh lebih dulu menggunakan MRT.

London misalnya, MRT di kota ini dikenal dengan sebutan The Tube atau London Underground, merupakan MRT pertama di dunia yang mulai beroperasi pada 1863 dengan jalur sepanjang 402 km dan menghubungkan sebanyak 270 stasiun dan merupakan salah satu jalur kereta terpanjang di dunia hingga saat ini. Lain lagi New York, dibuka pada 1904, Metro New York juga merupakan salah satu yang tertua di dunia. Kereta bawah tanah New York City memiliki panjang total 373 km dengan 468 stasiun.

Dilihat dari sisi teknis maupun sistem operasional, MRT Jakarta jelas mempunyai banyak kelebihan dibanding KRL atau Transjakarta. Tapi hal tersebut belum tentu bisa menjamin keberlangsungan operasional MRT Jakarta. Kita semua harus sadar bahwa membangun MRT jauh lebih gampang daripada menjaga keberlangsungannya. Jika pembangunan MRT ini membutuhkan waktu 34 tahun dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tentunya upaya untuk mempertahankan agar MRT ini tetap ada dan tetap beroperasi untuk waktu yang sangat lama akan lebih sulit daripada upaya untuk membangunnya.

Tidak sedikit MRT maupun transportasi sejenisnya di dunia yang akhirnya gulung tikar, baik karena merugi maupun gagal menjalankan perannya untuk mengatasi kemacetan. Tak perlu jauh-jauh, LRT Palembang adalah salah satu contoh transportasi modern yang dikhawatirkan akan mengalami kegagalan dalam mempertahankan eksistensinya.

Lintas Rel Terpadu (LRT) Palembang adalah sebuah sistem angkutan cepat dengan model Lintas Rel Terpadu yang mulai beroperasi sejak 1 Agustus 2018 dan difungsikan sebagai sarana transportasi penunjang warga Palembang dan sekitarnya, termasuk untuk menunjang mobilitas penonton dan atlet pada Pesta Olahraga Asia 2018. Proyek ini menghabiskan dana sedikitnya Rp 10,9 triliun. LRT ini awalnya ramai penumpang dikarenakan adanya Asian Games 2018, bahkan hingga awal Desember 2018 jumlah penumpang LRT Palembang hampir menyentuh angka 1 juta.

Namun akhir-akhir ini LRT Palembang ramai diperbincangkan publik karena sepi penumpang. Hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut mengkritik pembangunan LRT Palembang ini yang dianggap tidak efisien. Berkaca dari peristiwa itu, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa hal agar keberlangsungan MRT Jakarta tidak mengalami hal serupa dengan LRT Palembang atau bahkan lebih buruk.

Saya menyarankan kepada pemerintah agar mempertimbangkan dua hal yang menurut saya bisa membantu keberlangsungan operasional MRT Jakarta. Pertama, pemerintah harus memikirkan sumber pendapatan lain selain dari penjualan tiket. Tarif tiket MRT sebesar Rp 10 ribu per 10 kilometer (km) yang diusulkan oleh Gubernur Anies Baswedan tergolong relatif murah jika dibandingkan dengan tarif MRT di beberapa negara lain.

Pada 2017, tarif MRT di New York untuk yang termurah mencapai Rp 35.000 dan termahal Rp 39.000. Pada tahun yang sama, tarif MRT termurah di Kota London mencapai Rp 93.000 dan tarif pada jam sibuk mencapai Rp 130 ribu. Jika pemerintah tetap mengikuti skema harga seperti yang diusulkan, dengan asumsi penumpang MRT sebanyak 65.000 orang per hari dan besaran subsidi sebesar Rp 21.659 per penumpang , maka jumlah subsidi yang akan dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 672 miliar hingga akhir 2019. Maka mustahil jika hanya mengandalkan pendapatan dari penjualan tiket.

Harus ada sumber pendapatan lain seperti seperti sewa lahan, promosi, dan sisi komersial lain. Dengan hadirnya MRT ini tentu akan memunculkan lapangan usaha baru baik di dalam maupun di luar stasiun MRT ini seperti tempat makan, minimarket, dan lapangan usaha lainnya yang tentunya membutuhkan tempat di dalam stasiun. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan dengan cara menyewakan lahan ataupun tempat kosong di dalam stasiun MRT. Selain itu beberapa titik di dalam stasiun bisa disewakan untuk tempat promosi yang tentunya seluruh pendapatan tadi akan menjadi tambahan pemasukan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi atas pengelolaan MRT ini.

Kedua, pemerintah harus memastikan adanya konektivitas antarmoda dan penguatan fungsi transportasi yang bisa mendukung keberadaan MRT. MRT Jakarta tak mungkin eksis tanpa ditopang konektivitas transportasi, dan bahkan pengumpan yang andal. Pemerintah bisa saja melakukan penataan kembali waktu dan rute angkutan umum agar dapat sesuai dengan keberadaan MRT ini. Bagaimana caranya agar keberangkatan MRT tidak terlalu cepat dibanding kedatangan bus yang mengantar penumpang ke stasiun, bagaimana caranya agar setibanya penumpang di stasiun tidak menunggu terlalu lama untuk rangkaian kereta selanjutnya, hal-hal seperti ini perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah.

Hal itu dilakukan agar masyarakat lebih dimudahkan dalam rangkaian perjalanannya. Sehingga masyarakat merasakan kenyamanan dalam menggunakan angkutan moda ini dan untuk selanjutnya akan menjadi pengguna setia MRT. Semoga dua hal di atas dapat menjadi masukan untuk mempertahankan keberlangsungan MRT. Kita semua sebagai masyarakat tentunya juga harus mendukung keberadaan MRT ini dengan cara membiasakan diri untuk menggunakan angkutan umum ini dalam kegiatan keseharian kita.

Darius Panggabean mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Alih Program Politeknik Keuangan Negara STAN


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed