DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 04 April 2019, 15:46 WIB

Kolom

Mencari Solusi Terbaik Memerangi Hoaks

Irwan Hafid - detikNews
Mencari Solusi Terbaik Memerangi Hoaks Ilustrasi: Luthfy Syahban/detikcom
Jakarta -
Perkembangan hoaks melalui dunia siber saat ini dinilai sebagai ancaman baru bagi stabilitas keamanan negara. Hoaks telah menjadi momok nasional yang berkembang dengan begitu pesat akibat kemajuan teknologi dan informasi. Bahkan beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia terus berupaya mencari regulasi yang tepat untuk mencegah dan memberantas maraknya peredaran hoaks tersebut.

Istilah "hoax" menurut Lynda Walsh (2006) dalam Sins Against Science populer pertama kali sejak 1808. Kemudian diserap sebagai kata "hoaks" dalam KBBI pada 2016. Dulu kasus hoaks tercatat mudah berkembang dikarenakan minimnya literatur dan informasi untuk menguji fakta. Sehingga orang mudah percaya pada apa yang tampaknya masuk akal menurut mereka. Bahkan banyak dari apa yang diketahui secara ilmiah pun hanya dibangun berdasarkan spekulasi belaka.

Sementara sekarang kita disuguhi banyak literatur dan informasi akibat kemudahan teknologi, akses digital, serta merebaknya media sosial. Meskipun zaman telah berubah, sayangnya peluang tersebut tidak sepenuhnya mengantarkan masyarakat semakin kaya literasi untuk menetralisasi hoaks tersebut. Sebaliknya, justru malah muncul hoaks baru yang berkembang dengan sedemikian rupa.

Menurut data Mabes Polri 2018, ditemukan sekitar 3.500 konten hoaks di media sosial. Sementara Dirjen Aptika Kemkominfo mengungkap, sepanjang Agustus 2018 hingga Februari 2019 ditemukan 771 kasus hoaks, dan 800 ribu situs penyebar hoaks pada 2016. Mirisnya, 65% masyarakat Indonesia percaya informasi tersebut. Bahkan hoaks yang berkaitan dengan politik, ujaran kebencian, fitnah, dan adu domba dinilai akan semakin masif penyebarannya di tahun-tahun politik seperti sekarang.

Hoaks dan Terorisme

Belakangan ini muncul wacana untuk menjerat penyebar hoaks menggunakan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme. Ide tersebut disampaikan oleh Menkopolhukam Wiranto pada Rabu (20/3) di Jakarta saat melakukan Rakornas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2019. Alasannya, hoaks dinilai sebagai teror dalam bentuk non-fisik (psychological terror) yang dapat merusak jalan pikir manusia bahkan juga membahayakan negara.

Jika dilihat dalam memorie van toelichting pembentukan UU Terorisme, undang-undang tersebut dibentuk agar menjadi landasan hukum yang kukuh dalam mencegah dan memberantas terorisme, karena merupakan kejahatan serius yang mengancam keamanan negara. Dilihat dari urgensinya, hoaks memang mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa. Tetapi sejauh mana negara akan mengkorelasikan hoaks tersebut sebagai kejahatan serius layaknya terorisme.

Kita semua tentu sepakat bahwa hoaks harus dilawan. Namun jika rakyat terlalu banyak menyerahkan hak privasinya dan pemerintah terlalu banyak mengatur hal tersebut, kita juga khawatir bahwa pemerintah sewaktu-waktu bisa kembali tergelincir pada otoritarianisme. Apalagi jika wacana ini hanya cenderung dimaksudkan pada aspek penegakan hukumnya.

Jika mengacu pada kajian ilmiah sejumlah akademisi dari New York University (2016) dalam laman Science Advance & The Verge, penyebar hoaks juga merupakan korban hoaks. Kebanyakan dari mereka usia 65 tahun ke atas sehingga lebih rentan tertipu hoaks. Faktornya beragam, mulai dari terlambat mengenal teknologi, rendahnya literasi digital, hingga persoalan kemampuan kognitif.

Melihat fakta tersebut, rasanya akan sangat menakutkan jika seseorang mendapat info di media sosial, kemudian men-share ulang kepada keluarga, sahabat dan temannya, tiba-tiba menjadi viral di masyarakat, kemudian dilakukan penegakan hukum dengan pasal-pasal terorisme. Padahal niat asalnya hanya berbagi, tidak dimaksudkan sama sekali untuk membuat kegaduhan di masyarakat.

Hukum Responsif

Pada Januari 2018, Jerman telah mengesahkan Network Enforcement Act (NetzDG) sebagai aturan yang melarang hoaks. Undang-undang tersebut mengatur agar perusahaan penyedia media sosial dapat menghapus laporan hoaks dalam waktu tertentu setelah mendapatkan keluhan yang komprehensif dari masyarakat. Jika diabaikan, perusahaan tersebut harus menanggung denda sekitar Rp 800 miliar.

Kemudian akhir April 2018, Malaysia juga mengesahkan UU Anti Berita Palsu yang diberlakukan kepada warga lokal maupun asing, dengan ancaman hukum denda sekitar Rp 1,7 miliar bagi yang melanggar. Sementara di Filipina, aturan hoaks diatur dalam Pasal 15 Republic Act (RA) 10951, yakni dengan ancaman penjara enam bulan hingga denda sekitar Rp 151 juta.

Setiap negara memiliki aturan hukum berbeda dalam mengatur hoaks, tergantung bagaimana sistem pemerintahan dan hukum yang dianutnya. Di Indonesia, penyebar hoaks umumnya dijerat melalui UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemudian, jika memang hoaks tersebut sengaja digunakan oleh sekelompok teroris untuk membuat kekacauan terhadap negara, maka kelompok inilah yang tepat diancam dengan UU Terorisme. Dan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 13A UU Terorisme, dengan ancaman lima tahun penjara. Bahkan Polri menyebut sudah ada 42 tersangka teroris yang diproses dengan pasal tersebut.

Dengan kata lain, jika memang teroris yang menyebar hoaks maka dapat dijerat dengan UU Terorisme. Namun jika masyarakat tidak terafiliasi dengan teroris, maka yang berlaku hanya UU ITE dan instrumen pidana lainnya. Sehingga menarik untuk dikaji, sebenarnya wacana ini mau diarahkan ke mana? Karena perangkat hukumnya sudah tegas membedakan antara penyebar hoaks yang dilakukan teroris dan masyarakat biasa.

Menjadi sangat berlebihan ketika penyebar hoaks, baik teroris atau masyarakat biasa sama-sama dijerat dengan UU Terorisme. Nonet dan Selznick (1978) dalam Law & Society in Transition Toward Responsive Law menyatakan bahwa hukum merupakan sarana untuk merespons perubahan sosial, namun bukan berarti hal tersebut dapat diterjemahkan sesuai keinginan penguasa (hukum represif). Hukum harus mampu mengenali aspirasi publik atau dikenal dengan teori hukum responsif.

Jika dikaji lebih lanjut, pendekatan hukum responsif ini relevan untuk diaplikasikan dalam mengatasi hoaks. Pertama, untuk mendorong lahirnya produk hukum terkait hoaks yang sesuai representasi rakyat. Kita sangat miris melihat instrumen hukum hoaks cukup banyak, tapi intensitas penyebar hoaks juga ikut tinggi. Hal ini bisa terjadi, mungkin karena hukum yang ada belum mencerminkan keinginan masyarakat.

Selain itu, pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi hoaks juga cenderung represif, yakni melalui penegakan hukum. Kita khawatir jangan-jangan faktor terbesarnya bukan itu, tetapi faktor pengetahuan masyarakat. Sehingga ke depan perlu didorong juga pencegahan secara preventif, misalnya memasukkan kurikulum literasi digital dalam dunia pendidikan.

Kedua, untuk menyempurnakan undang-undang (revisi aturan lama atau membuat hukum baru). Hal tersebut diperlukan agar memberi landasan hukum yang jelas dalam melakukan pencegahan hoaks di Indonesia. Selain itu, jika dilihat dari sanksinya, penyebar hoaks diancam 10 tahun penjara dalam UU Peraturan Hukum Pidana, ancaman 6 tahun dalam UU ITE, dan 5 tahun dalam UU Terorisme.

Seharusnya, hoaks yang disebarkan melalui teknologi, apalagi oleh terduga teroris, hukumannya harus lebih berat daripada penyebaran biasa dan juga oleh masyarakat biasa. Sehingga hal tersebut perlu disempurnakan karena dirasa masih jauh dari keadilan substantif yang merupakan tujuan utama hukum responsif.

Oleh karenanya, dua indikator pendekatan hukum responsif ini penting dimasukkan dalam formulasi aturan mengenai hoaks ke depan. Meskipun pemberlakuan UU Terorisme terhadap hoaks ini masih sebatas wacana, namun kita berharap dari polemik ini dapat melahirkan solusi terbaik dalam mengatasi hoaks di Indonesia.

Irwan Hafid, S.H, mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed