detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 04 April 2019, 13:30 WIB

Kolom

Menangkal Jebakan "Rentenir Digital"

Aulia Rahim - detikNews
Menangkal Jebakan Rentenir Digital Foto: istimewa
Jakarta -

Status sebagai pemilik pasar fintech pembiayaan terbesar sepertinya tidak pantas lagi disematkan ke negara China. Kebijakan "bersih-bersih" melalui penertiban dan pengetatan regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok dalam tiga tahun terakhir telah merontokkan ribuan perusahaan jasa pinjam meminjam berbasis teknologi atau yang dikenal dengan fintech peer to peer (P2P) lending ini. Maraknya praktik perbankan bayangan atau shadow banking dan skema ponzi ditenggarai sebagai pemicu utama yang membuat Pemerintah China meninggalkan kebijakan deregulasi yang dalam dasawarsa terakhir dianut oleh Negeri Panda ini.

Terusir dari negerinya, para fintech bermasalah ini mulai membidik pasar baru yang lebih menggiurkan. Indonesia dianggap sebagai target yang paling pas. Di samping karena sedang mem-booming-nya bisnis fintech P2P lending di dalam negeri, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki pelaku ritel dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat besar. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nation Population Fund menyebutkan bahwa jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Maka tidak heran apabila sepanjang 2018 dan 2019 pasar start-up Tanah Air dibanjiri dengan fintech asing ilegal yang sebagian besar berasal dari China tersebut.

Sampai dengan awal 2019, jumlah fintech ilegal yang berhasil diidentifikasi oleh Satgas Waspada Investasi mencapai lebih dari 803 fintech. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah fintech P2P berizin yang hanya sebanyak 99 fintech.

Tren meningkatnya jumlah fintech ilegal di dalam negeri ternyata linear dengan temuan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh para "rentenir daring" ini. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat, selama periode 2018-2019 sudah lebih dari 3.000 aduan nasabah yang mereka terima mulai dari praktik penagihan dengan kekerasan, pembocoran dan penyalahgunaan data pribadi, hingga ancaman psikis dan berbagai pelecehan.

Dengan iming-iming berbagai kemudahan dari mulai proses pengajuan sampai dengan penyaluran pinjaman yang bisa cair dalam hitungan menit, para fintech ilegal ini menjebak konsumen dengan bunga kredit harian yang mencekik. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya antisipatif dalam menyikapi permasalahan yang timbul. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, blokir terhadap aplikasi dan website fintech ilegal terus dilakukan. Hanya saja hal tersebut dianggap belum cukup.

Selain karena para pemain fintech asing ilegal ini cukup cerdik dengan acapkali beroperasi kembali menggunakan nama atau aplikasi yang baru, tindakan blokir itu sendiri tidak dapat menghilangkan akar permasalahan yang sebenarnya.

Faktor Pemicu

Menjamurnya fintech ilegal di Indonesia pada saat ini dipicu oleh dua faktor yang fundamental. Pertama, erat kaitannya dengan rendahnya porsi kredit UMKM pada perbankan yang ada di Tanah Air. Meskipun Bank Indonesia (BI) selaku regulator telah mewajibkan setiap bank untuk memenuhi 20% porsi kredit UMKM pada akhir 2018, kenyataannya sampai dengan saat ini masih banyak bank yang kesulitan memenuhi ketentuan yang diatur. Salah satu penyebabnya karena profil sebagian besar UMKM kita justru berasal dari golongan ultra mikro (sangat kecil) yang dianggap tidak dapat memenuhi syarat perbankan (unbankable).

Data Kementerian Keuangan menyebutkan dari sekitar 60 juta UMKM yang ada, 44 juta atau sekitar 73 persen di antaranya belum mendapatkan akses terhadap pembiayaan kredit, meskipun banyak di antara mereka yang memiliki prospek usaha yang layak (feasible). Kebanyakan pelaku UMKM yang feasible tetapi unbankable ini adalah para pelaku usaha mikro yang berada pada lapisan terbawah seperti penjual di pasar tradisional, pemilik bengkel motor, penjahit, pedagang kaki lima, pemilik warung dan lain sebagainya. Ceruk inilah yang dijadikan sasaran empuk oleh pelaku fintech ilegal asing yang sedang marak.

Faktor yang juga patut disorot sebagai pemicu adalah masih rendahnya indeks literasi keuangan masyarakat dewasa di Tanah Air. Meskipun tingkat inklusi keuangan nasional sudah mencapai 67,8%, tingkat literasi keuangan masih berada pada level 29-30%. Hal ini berarti 70% lebih masyarakat dewasa kita masih dikategorikan financially illeterate atau belum melek keuangan.

Lebih parahnya lagi masih banyak masyarakat yang sudah tersentuh inklusi keuangan, tetapi tidak memiliki pemahaman yang baik tentang produk atau akses keuangan yang dimiliki. Masyarakat yang masuk pada golongan ini sangatlah rentan terhadap berbagai praktik penipuan. Maka tak heran jika pelaku fintech ilegal asing melihat Indonesia sebagai target pasar yang ideal.

Membatasi Ruang Gerak

Untuk membatasi ruang gerak para rentenir daring, setidaknya ada dua hal yang patut diprioritaskan. Pertama, pemerintah diharapkan untuk tetap fokus mengakselerasi dan memperluas jangkauan kredit ultra mikro (UMi). Produk pembiayaan ini sebenarnya sudah diluncurkan sejak 2017, hanya saja tingkat penetrasi kreditnya ke end user-nya masih rendah. Saat ini kredit UMi baru disalurkan ke sekitar 760 ribu usaha mikro dengan total penyaluran kredit mencapai Rp 2,1 triliun.

Berbeda dengan kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan oleh perbankan, pembiayaan UMi disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dikoordinasikan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan. Dengan menggunakan penyalur non-bank, maka para pelaku usaha mikro yang feasible tetapi unbankable juga dapat tersentuh akses pembiayaan kredit. Saat ini baru terdapat 3 perusahaan plat merah (PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Bahana Artha Ventura) yang bertindak sebagai penyalur UMi. Jumlah ini tentu masih sangat sedikit untuk menjangkau jutaan usaha mikro yang saat ini masih belum tersentuh kredit perbankan.

Untuk lebih memperluas jangkauan, pemerintah perlu menggandeng lebih banyak LKBB sebagai pihak penyalur. Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro juga memberikan alternatif bagi pemerintah untuk mengakselerasi pembiayaan ini. Pemerintah dapat mendorong LKBB existing agar menggandeng lebih banyak koperasi sebagai penyalur tidak langsung (linkage), mengingat jumlah koperasi yang sehat menurut data Kementerian Koperasi dan UKM saat ini sudah menyentuh angka 80 ribu.

Lagi pula, dalam berbagai kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu menekankan bahwa koperasi yang sehat seharusnya dapat menjadi ujung tombak penyaluran kredit UMi. Selain itu, pemerintah juga perlu mengkaji kemungkinan bergabungnya fintech P2P lending berizin sebagai alternatif lembaga linkage pembiayaan UMi selain koperasi. Selain karena pasar fintech yang terus berkembang, fintech P2P lending dikenal memiliki jangkauan yang luas dengan penetrasi yang sangat cepat ke sektor pembiayaan kredit. Apalagi didukung dengan perkembangan teknologi informasi saat ini di mana masyarakat Indonesia justru semakin gemar melakukan transaksi keuangan secara digital.

Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan menjadi hal besar kedua yang perlu dikedepankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan blueprint Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) pada 2013. Bahkan dilakukan revisi atau penyempurnaan pada 2017. Tetapi yang perlu dipahami adalah peningkatan inklusi dan literasi keuangan harus menjadi PR besar bersama. Sekat-sekat birokrasi dan egosentris organisasi wajib dibongkar dan ditanggalkan karena kontraproduktif dengan tujuan utama cetak biru yang sudah dirumuskan ini.

Implementasi SNLKI harus diwujudkan secara konkret yang dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan. Kuncinya adalah bagaimana pemerintah, BI, OJK, Industri Jasa Keuangan, LSM, dan seluruh unsur masyarakat dapat memperkuat sinergi dan koordinasi sehingga setiap kegiatan edukasi maupun sosialisasi dapat dilakukan secara komprehensif dan holistik. Masyarakat yang sudah melek keuangan akan dapat membedakan dengan sendirinya mana yang baik mana yang buruk, mana yang legal mana yang tidak. Pada akhirnya, literasi yang baiklah yang akan menjadi benteng utama penghambat gerak "sang rentenir digital".


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com