DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 02 April 2019, 16:15 WIB

Kolom

Benang Merah Infrastruktur

Alhady gunawan - detikNews
Benang Merah Infrastruktur Tol Trans Sumatera (Foto: Dikhy Sasra)
Jakarta -
Lembaga World Economic Forum (WEF) kembali merilis pemeringkatan daya saing antarnegara. Dalam Global Competitiveness Report 2017-2018 disebutkan daya saing Indonesia berada di peringkat ke-45 dari 140 negara. Posisi tersebut naik dua peringkat dibanding setahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, daya saing Singapura berada nomor dua dari 140 negara dan Malaysia nomor 25 serta Thailand di peringkat 38.

Di kawasan Asia Tenggara daya saing Indonesia masih lebih unggul dari Filipina dan Brunei Darussalam yang masing-masing berada di posisi 56 dan 62.

Selain daya saing, laporan WEF yang diumumkan pada September 2018 lalu itu juga memuat posisi antarnegara dalam gerak cepat penyediaan infrastruktur. Khusus untuk soal terakhir Indonesia berada di peringkat ke-71 dari 140 negara. Artinya kita masih berada di papan tengah. Namun jika dibandingkan dengan kelompok negara G20 maka posisi Indonesia tak pelak berada di dasar klasemen: hanya meraup 66,8 poin. Tertinggal hampir 25 poin dari Jepang yang dinilai sebagai terbaik di sektor penyediaan fasilitas fisik.

Meski demikian, marilah sejenak melupakan pemeringkatan karena paling inti dari pokok bahasan justru apa yang harus dilakukan buat menggesa perubahan di sektor ini. Ia menjadi "pokok" atas kesadaran penuh bahwa ketersediaan infrastruktur akan berkorelasi dengan banyak hal krusial sekaligus.

Mayoritas publik terutama pihak elite pun sudah sama paham bahwa ketersediaan bentang jalan dan jembatan pada akhirnya tak sebatas lambang atas frasa "telah disentuh pembangunan", namun lebih jauh soal keterisolasian. Ketiadaan atau buruknya kondisi infrastruktur semisal jalan darat melahirkan "keterpencilan" dalam banyak hal sekaligus. Warga tak bisa menjual hasil bumi dengan harga layak, harga kebutuhan pokok melambung terpicu tingginya biaya distribusi, sulit mengakses lembaga pendidikan dan kesehatan.

Di urutan terakhir misalnya mempengaruhi masuknya investasi. Paling parah -- dan bagian ini jarang dibicarakan-- adalah rasa telah "ditinggalkan" atau dilupakan. Akumulasi atas semua persoalan telah memicu perpindahan penduduk --terutama generasi muda-- menuju kawasan perkotaan, berbondong meninggalkan daerah. Padahal yang ditinggalkan pada dasarnya adalah kawasan yang relatif memiliki segala prospek dan potensi.

Ketakmerataan infrastruktur memang ibarat air yang mengalir sampai jauh. Tak hanya sebatas bentang jalan dan jembatan yang jadi simbol keberhasilan pembangunan. Ia menyimpan kelat tersendiri. Kelat yang rasa atau teksturnya: secara lebih pas hanya dapat digambarkan warga tempatan. Mereka yang terisolasi itu.

Ragam Upaya

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah memiliki hubungan yang timbal balik dengan ilmu ekonomi makro sampai upaya mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Keberadaan infrastruktur sekaligus gambaran atas capaian sebuah negara. Pemerintah menyadari betul kondisi sedemikian. Persoalan utama berputar pada ketersediaan anggaran, penentuan skala prioritas, dan sebutlah pula soal efisiensi sampai efektivitas dana yang terbatas tersebut.

Terbatasnya anggaran sudah jadi soal lama. Dibutuhkan dana tak sedikit dalam menggerakkan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia secara merata dan memenuhi prinsip keadilan. Ragam upaya dilakukan. Terakhir tersebutlah misalnya soal tol Trans Papua atau Trans Sumatera yang memimpikan kawasan itu disatukan sistem jalan tol. Pernah juga misalnya berdengung Sumatera Railways: sebuah obsesi menghubungkan seluruh propinsi di Sumatera dengan angkutan massal bernama kereta api.

Bayangkan efisiensi dan dampak keekonomian jika Tandan Buah Sawit (TBS) yang banyak dipanen di pelosok Andalas diangkut ke pabrik dengan gerbong ditarik loko. Mengurangi biaya angkut, membuat jalan darat awet lebih lama. Namun seperti disebut di atas, dana jadi kendala. Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedemikian terbatas. Di daerah kondisi terkadang jauh lebih parah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagian besar tersedot untuk gaji pegawai. Rencana besar terpotong kemampuan finansial.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menargetkan anggaran sebesar Rp 5.452 triliun untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015 – 2019. Realitanya hanya tersedia Rp 1.131 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih pendanaan (financial gap) yang tak sedikit. Jumlah minusnya sebesar Rp 4.321 triliun.

Untuk mengatasi financial gap tersebut tak pelak harus dicari solusi. Salah satunya pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan dalam hal penyediaan infrastruktur, salah satunya menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau lebih dikenal dengan Public Private Partnership (PPP). Bagian ini pada intinya adalah mematrikan kerja sama jangka panjang antara pemerintah dan badan usaha dalam hal penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada aturan-aturan perundangan. Bagian inilah yang salah satu harus beroleh fokus karena tak mungkin membiarkan mimpi besar disamun kendala.

Ketika pemerintah telah mengeluarkan RPJM, maka sedari awal seharusnya sudah dilengkapi dengan kajian semisal langkah-langkah yang harus diambil andai realisasi besaran dana yang dibutuhkan ternyata tak mencukupi. Tujuan dari menggunakan skema KPBU selanjutnya juga bukanlah kerja mudah semisal membalik telapak tangan. Ragam langkah akan ditempuh. Ia mensyaratkan profesionalitas dan kerja keras. Mulai dari mencari peluang, aktif memburu kesempatan, tak mengenal lelah.

Karenanya ia membutuhkan fokus dan orang-orang dari motivasi, visi, dan kecakapan mumpuni. Tujuan akhirnya bukan semata menaikkan posisi Indonesia di pemeringkatan antarnegara, namun lebih jauh adalah upaya menyahuti jerit warga di pelosok.

Alhady Gunawan Harahap mahasiswa PKN STAN


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed