DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 02 April 2019, 12:50 WIB

Kolom

Mencari Senator DPD yang Ideal

Andries Riesfandhy - detikNews
Mencari Senator DPD yang Ideal Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Tulisan ini hendak menawarkan ide sebagai celah untuk menguatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai salah satu lembaga elected official yang legitimate tapi tidak memiliki kewenangan penuh yang pada akhirnya menuai pro dan kontra dalam hal eksistensial.

DPD adalah lembaga negara yang lahir dari semangat reformasi dan produk amandemen perubahan ketiga atas UUD 1945, selanjutnya diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945. Anggotanya dihasilkan pertama kali melalui kontestasi Pemilu 2004, dengan harapan kebijakan negara yang terpusat dapat diimbangi dengan memberikan ruang bagi daerah untuk menyampaikan aspirasinya. Dengan hadirnya DPD masalah di daerah dapat dibahas lebih luas dan menyeluruh dalam konteks tugas, fungsi dan kewenangan sebagai lembaga legislatif.

Dalam konteks perjalanan sejarah, kehadiran DPD sebagai representasi daerah mengganti utusan golongan atau utusan daerah. Namun, pada awal pembentukannya perubahan ketiga UUD 1945 menempatkan DPD tidak dilengkapi kewenangan yang sama kuat dengan DPR. Pada akhirnya posisi politis DPD tergerus oleh pamor DPR yang lebih kuat untuk mengartikulasikan kepentingan secara resmi bersama lembaga eksekutif.

Dalam perjalanannya, DPD mulai mendapatkan sorotan bahkan ada yang melempar wacana pembubaran sebab dianggap tidak bertenaga dalam menjalankan fungsinya karena tidak memiliki kewenangan sampai pada fase disahkannya sebuah undang-undang karena tidak berfungsi sebagai badan legislatif penuh. Terlebih terjeratnya Irman Gusman sebagai pimpinan tertinggi lembaga ini dalam kasus korupsi meningkatkan eskalasi persoalan di atas.

Peran lembaga ini secara legislasi terbatas pada merekomendasikan RUU ke lembaga DPR saja. Di lain sisi kehadiran individu di lembaga ini banyak yang memaknai sebatas jalur naik kelas bagi politisi yang kariernya mangkrak akibat persaingan yang dinamis di partainya dan tempat istirahat bagi politisi senior dan individu lainnya yang tidak ingin kehilangan pamor sebagai publik figur.

Untuk menjawab persepsi itu, saya mencoba mencari cara lain agar lembaga DPD dapat efektif mengawal aspirasi daerah dan sekaligus menyoal dampak migrasi anggota partai ke dalam lembaga DPD.

Untuk memperbaiki kualitas lembaga DPD, maka jalan yang harus ditempuh adalah dengan memperbaiki kualitas anggota DPD itu sendiri. Prasyarat yang harus terpenuhi minimal dua hal. Pertama, memiliki kapabilitas. Berbicara soal kapabilitas setidaknya calon telah memenuhi kompetensi kapasitas keilmuan terkait, pengalaman organisasi, visi yang jelas dalam mengawal pembangunan daerah, dan altruisme politik.

Kedua, jaringan yang luas. Untuk melengkapi kompetensi kapabilitas prasyarat kedua yang harus dimiliki adalah adanya jaringan yang luas. Calon yang harus dihadirkan adalah yang memiliki jaringan kuat bukan saja di daerah melainkan jaringan secara nasional. Ketika DPD secara kelembagaan mengalami hambatan karena keterbatasan kewenangan, maka jalan lain harus ditempuh dengan melakukan lobi. Dalam posisi ini yang bisa melakukan itu adalah orang yang memiliki kemampuan personal dan memiliki jaringan yang luas, bisa diterima oleh semua kalangan merupakan modal kuat untuk melakukan lobi.

Upaya untuk menguatkan DPD secara kelembagaan membutuhkan waktu dan political will. Oleh karena itu di tengah posisi yang sulit anggota DPD dituntut mengambil inisiatif melakukan lobi untuk menegosiasikan kepentingannya sebagai perwakilan lembaga yang merepresentasikan kepentingan daerah kepada lembaga DPR dan pemerintah. Karena kebutuhannya adalah kemampuan lobi dan jaringan, maka polemik calon berlatar partai seharusnya tidak dipersoalkan mengingat kader partai memiliki jaringan yang lebih luas asalkan memiliki kapabilitas.

Tantangannya adalah soal kedewasaan berpikir, bahwa ketika terpilih sebagai anggota DPD berarti anggota DPD memiliki tugas yang lebih luas sebagai perwakilan sosio kultural yang lebih majemuk bukan bersandar pada ideologi partai yang sifatnya terbatas. Kelebihan dari kader partai yang terpilih menjadi anggota DPD, saat melakukan lobi ke DPR dan pemerintah, mereka tidak memiliki hambatan psikologis, karena sudah terbiasa terkoneksi.

Dengan kehadiran calon ideal dengan kriteria di atas, maka lembaga DPD akan mendapatkan peran yang signifikan karena secara kalkulasi legitimasi dan tanggung jawab yang mereka emban sebenarnya lebih kompleks akibat luas dan majemuknya masyarakat yang diwakilinya. Mengapa penting mencari sosok ideal untuk dibahas di tengah polemik eksistensi DPD? Boleh jadi semangat pendiriannya belum dihayati lebih dalam bahwa lembaga ini hadir dengan semangat mengawal dan berupaya menjamin distribusi kesejahteraan sampai pada level daerah karena tingginya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Lemahnya akses ke pusat menjadi salah satu penyebabnya.

Lebih jauh lagi membaca lembaran filosofinya bahwa konstruksi pembentukan DPD mengintegrasikan dua gagasan besar antara demokratisasi dan perjuangan membangun daerah untuk menjamin terjaganya keutuhan NKRI akibat ancaman konflik yang biasanya ditengarai oleh ketidakadilan. Adanya perasaan publik yang menganggap lembaga ini tidak terlalu penting menyebabkan upaya mencari sosok senator yang ideal jarang hadir dalam dialog dan perbincangan publik terlebih pada Pemilu Serentak 2019, euforia pilpres lebih dominan mengambil porsi percakapan di masyarakat dan media. Energi publik lebih terkuras ke persoalan keterbelahan dukungan.

Pada konteks Pemilu 2019 total daftar calon tetap anggota DPD sebanyak 807, tersebar di 34 Propinsi di seluruh Indonesia dengan kursi yang diperebutkan sebanyak 4 kursi di setiap propinsi. Dari jumlah calon yang hadir, ada beberapa hal menarik untuk diperbincangkan dengan hadirnya calon berlatar partai seperti Tamsil Linrung dengan gagasan "Politik untuk Kemanusiaan" dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan yang memiliki potensi besar melenggang kembali ke Senayan, tapi memilih pindah sebagai calon DPD, dan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura yang masih betah di jalur DPD.

Kedua figur tersebut memiliki basis kuat di dapil masing-masing dan dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh di partai masing-masing. Dengan kewenangan DPD yang terbatas dan gengsi yang tidak terlalu menarik dibanding lembaga negara lainnya tentu keduanya memiliki pertimbangan masing-masing membidik lembaga DPD.

Peran lembaga DPD ke depan harus mempertegas isu-isu politik yang diperjuangkan sesuai dengan kepentingan daerah. Isu-isu yang relevan di antaranya: (1) isu aspirasi daerah, (2) pemetaan potensi dan kepentingan daerah, misalnya menganalisis daerah yang layak untuk dimekarkan, (3) melakukan lobi ke DPR dan pemerintah perihal dana fiskal, misalnya mengawal dana transfer daerah dan dana bagi hasil daerah.

Di lain sisi, upaya untuk menguatkan kelembagaan DPD harus linier dengan partisipasi masyarakat mencari figur ideal dengan kriteria memiliki kapabilitas dan jaringan luas, tidak dalam cara-cara terlarang seperti menerima sogok. Jika naluri politik masyarakat pemilih hanya mencari uang pada pemilu, sementara calon yang hadir hanya mengandalkan materi maka negara yang hendak dibangun adalah negara gagal (failed state). Pekerjaan terberat dari pemilih saat pemilu adalah menemukan calon yang paling tepat untuk memimpin dan mewakili masyarakat dalam mencari solusi memperbaiki kehidupan masyarakat pemukim negara.

Andries Riesfandhy Direktur SERUM INSTITUTE


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed