DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Sabtu 30 Maret 2019, 13:00 WIB

Pustaka

Mengkritisi Rezim Infrastruktur

Heru Setiyaka - detikNews
Mengkritisi Rezim Infrastruktur
Jakarta -

Judul Buku: Melawan Rezim Infrastruktur; Penulis: Muhammad Ridha; Penerbit: Carabaca Makassar, 2018; Tebal: xxx + 162 halaman

Mencintai bukan berarti tanpa mengkritisi, mengkritisi bukan berarti membenci. Kredo itulah yang dipegang Muhammad Ridha, sehingga lahirlah buku berjudul Melawan Rezim Infrastruktur. Buku yang membedah kondisi sekarang --zaman Jokowi-- dan sedikit mengulas penguasa sebelumnya --zaman SBY-- ini wajib dibaca oleh para "kampret" dan "cebong" --istilah bagi masing-masing pendukung paslon capres-cawapres yang maju di Pilpres 2019 ini.

Dengan membaca buku ini, setidaknya semangat dari penulis yang juga merupakan pendukung Jokowi ini bisa ditiru, bahwa mendukung pemerintah bukan dengan taklik buta dan tanpa kritik. Justru kritik itulah bentuk lain dari cinta dan dukungannya. Sebaliknya, kritik yang dilakukan oposisi harus berdasar fakta dan data, bukan sekedar hembusan hoax semata.

Buku ini hadir dengan enam bagian, ditambah postscript tiga catatan tentang jalan raya. Pada bab pertama, penulis mengantarkan pembaca untuk memasuki bab-bab berikutnya dengan membincangkan kembali jalan raya. Kemudian, dilanjut bab dua yang berkisah mengenai jalan raya sebagai ruang berbagai kepentingan. Di jalan raya, semua hadir. Mulai mobil mewah, angkutan umum, pengendara sepeda motor, pejalan kaki, truk, gerobak, becak, kereta kuda, bis, mobil tua, hingga pesepeda.

Sebagaimana yang ditulis pengantar ahli Hendro Sangkoyo, Kepala Sekolah Ekonomika Demokratik (SED), dalam buku ini diungkapkan bahwa ada kepentingan publik dalam kehadiran jalan raya. Namun semua itu terbantahkan saat ada barisan protestor, iring-iringan pejabat pemerintah, rombongan hobbyist motor gede, gerakan besar-besaran pulang kampung, atau gerakan alam macam banjir atau tanah longsor. Yang muncul adalah protokol diskriminasi.

Bicara jalan raya, harus menengok ke belakang sejarah, terutama di Indonesia. Kehadiran kolonialisme yang kemudian mengawali dengan membuat jalan, sebagai usaha yang mengarah ke intensifikasi eksploitasi terhadap sumber daya alam (SDA) dan konsolidasi kekuasaan kolonial. Penerbit sudah mengantarnya dengan menukil pendapat Anton Haryono (2011), yaitu penjajah melakukan intensifikasi dengan berfokus pada pembenahan alat dan organisasi produksi tradisional sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian ekspor dengan maksimal. Untuk memudahkan itu, dihadirkan jalan raya, di mana jalan raya telah menjadi simbol penanda kelas-kelas sosial. Kelas kaya mendapatkan jalan raya luas dan yang miskin hidup mengenaskan di gang-gang sempit yang kumuh.

Memulai bab pertama buku ini, penulis kembali mengingatkan akan sejarah awal jalan raya hingga lahirnya jalan tol atau jalan berbayar. Bicara jalan raya, tentu tidak bisa lepas dari adanya jalan raya pos yang dibangun Daendels. Jalan ini menghubungkan Anyar sampai Panarukan (lebih lengkap ada di bab tiga). Saat itu, jalan tersebut hanya boleh dilewati penduduk Eropa. Kaum pribumi tidak boleh melewatinya, karena dikhawatirkan akan lebih cepat rusak. Karena itu, pribumi harus melewati jalur di luar Jalan Daendels. Kita akan sedikit melihat persamaan bahwa saat ini dengan hadirnya jalan tol, jalan yang memisahkan antara yang punya uang dengan yang tidak. Mereka yang mampu membayar, akan bisa mengakses jalan tol, itu pun berlaku untuk roda empat ke atas.

Juga ada yang menarik dari tulisan di buku ini, yang menyinggung adanya efek tenurial dari proyek-proyek pembangunan di Pacitan seperti pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) Jawa, di mana ditemukan bahwa proyek jalan telah menjadi semacam faktor yang membuat semakin rentannya tenurial security bagi lahan-lahan pertanian atau petani semakin mudah melepas lahan pertanian dan semakin menyingkir ke daerah pedalaman. Artinya, semakin sempitnya lahan-lahan pertanian. Fakta itu tidak hanya terjadi di Jawa. Penulis juga melihat fakta yang sama terjadi di Sulawesi Selatan.

Di bagian kedua, penulis yang juga Dosen Filsafat UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan itu melihat bahwa jalan raya merupakan ruang berbagai kepentingan. Ia melihat dua hal terkait jalan, yaitu sebagai model "ekonomi ruang" kapitalisme dan jalan membentuk identitas kelas. Sebagai model "ekonomi ruang" kapitalis, penulis merujuk atas argumentasi dari David Harvey yang menggambarkan bahwa pertukaran barang dan jasa, termasuk tenaga kerja hampir selalu menimbulkan perubahan-perubahan dalam lokasi. Berikutnya, jalan membentuk identitas kelas. Studi yang dilakukan Alison J. Murray pada 1994 memperlihatkan kategori jalan juga membedakan kelas sosial. Di Jakarta, tempat Murray melakukan studi, jalan raya didiami oleh kelas menengah (orang kaya) dan di belakang jalan raya, gang-gang berjubel orang-orang kampung yang menjadi representasi kelas bawah Jakarta.

Jadi, jalan raya akhirnya bukan hanya membangun makna harfiahnya saja, tetapi melingkupi konstruksi, kompleksitas, dan masalah-masalah sosial-politik di dalamnya. Seperti misalnya rezim Soeharto dulu menggunakan jalan raya sebagai simbol sesuatu yang "berbahaya", liar, dan tempat kejahatan mudah terjadi.

Bab tiga lebih banyak mengungkapkan sejarah pembangunan jalan raya di Indonesia, mulai dari jalan raya pos yang dibangun Daendels, hingga perkembangan jalan-jalan di beberapa kota di Indonesia. Seperti Bandung, Semarang, juga jalan di Kota Buton yang ada di Sulawesi. Kisah sedih dan memilukan ada dalam tulisan di bab ini, termasuk bagaimana eksploitasi yang luas biasa atas sumber daya alam Hindia Belanda (Indonesia sebelum merdeka) dengan mengirimnya ke Eropa. Berkat ekspoitasi tersebut, Belanda bisa kaya seperti sekarang.

Berlanjut ke bab empat, penulis membahas bagaimana peran dan fungsi jalan raya atau infrastruktur lainnya yang diciptakan untuk kelancaran sirkulasi dan akumulasi kapital bagi kelas borjuis. Bahasan letak strategis infrastruktur tidak sebatas jalan raya, namun juga meliputi bandara, pelabuhan, dan rela kereta api, sebagai bagian penting dari strategi "menaklukkan ruang dan waktu" sirkulasi komoditas di pasar untuk bisa kembali dalam jumlah yang lebih besar.

Memperlancar sirkulasi komoditas, dengan menciptakan infrastruktur sebenarnya bukan hanya era Jokowi saja. Sebelumnya, saat kepemimpinan SBY sudah ada Master Plan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang juga membangun jalan (salah satunya) untuk memperlancar komoditas. Para perencana yang menghadirkan MP3EI sebenarnya sudah membayangkan membelah-belah pulau, membangun jalan, membuat keterhubungan antarpusat-pusat komoditas di seluruh daerah di Indonesia. Strategi yang dilakukan dengan menyandarkan pembangunan dan perluasan ekonomi pada pembangunan enam koridor ekonomi Indonesia, yakni koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua.

Penulis cukup kritis melihat kehadiran MP3EI dengan mencium aroma ketidakberesan dari pembangunan tersebut. Ia menyebut, pembangunan infrastruktur jalan raya nyatanya bersinergi dengan kehadiran smelter-smelter yang bertumbuhan di Sulawesi. Keberadaan jalan raya bukan diperuntukkan masyarakat luas, namun sejatinya hanya memudahkan kaum kapitalis dalam memindahkan produknya. Ia menengarai adanya kepentingan dari anak perusahaan Yusuf Kalla, PT Bukaka Mandiri Sejahtera yang mendapat jatah proyek smelter, juga perusahaan ipar dari Yusuf Kalla, yaitu Aksa Mahmud melalui PT Bosowa Metal Industri yang mendapat konsesi untuk membangun smelter, serta faksi bisnis baru di Sulawesi Selatan yang memiliki hubungan baik dengan donor Jepang JICA yang menggarap sejumlah besar proyek di Bantaeng Smelter Bosowa yang akan dibangun untuk menunjang kerja usaha tambang nikel Group Bosowa di Konawe, Sulawesi Selatan.

Itu baru sebagian kecil saja, masih banyak lain. Demikian pula yang dilakukan rezim sekarang. Pertanyaan yang menggelitik, kepentingan siapa di belakangnya? Lalu, muncullah pertanyaan lain, siapa mendapat apa dan siapa tak mendapat apa-apa? Bagaimana proyek besar infrastruktur dan pembangunan ekonomi hanya berpihak kepada kelas pengusaha dan oligarki bisnis lokal, nasional, maupun internasional. Sedangkan bagi rakyat kecil, yang sudah menghadang di depan mata adalah munculnya krisis perumahan, krisis ruang publik, krisis lahan, dan kenaikan harga-harga menjadi sajian awal dari derita panjang dari skandal tersebut.

Bab lima, penulis melihat apa yang dilakukan rezim sebelumnya dilanjutkan oleh rezim Jokowi. Keberadaan MP3EI dilanjutkan --meski berganti nama-- dan tetap saja menjadi ancaman nyata bagi rakyat kebanyakan. Penerapan public private partnership yang diandalkan era sebelumnya, nyatanya juga menjadi andalan Jokowi-Yusuf Kalla. Logika yang dicontek adalah memacu efektivitas dan efisiensi biaya transaksi ekonomi dan menciptakan keterhubungan antarwilayah-wilayah maju (secara ekonomi) dengan wilayah-wilayah yang terbelakang.

Lulusan Pascasarjana UGM ini mengkritisi keberadan jalan tol yang awalnya bertujuan untuk memfasilitas bisnis, nyatanya menjadi bisnis itu sendiri. Terlebih, sejak adanya kemudahan swasta masuk di sektor ini. Bagaimanapun, bisnis jalan tol cukup menggiurkan. Konsensi yang diperoleh ditambah investasi pembangunan sangat menarik swasta masuk dan memiliki ruas-ruas jalan tol tertentu sebagai tambang uang. Konsep PPP yang sebenarnya di Eropa mulai ditinggalkan malah dipilih. Konsep yang mendorong penumpukan utang di masa depan dan memicu krisis, karena pemberatan anggaran justru menjadi pilihan. Penulis dengan gemasnya mengkritik bahwa pemerintah tengah sesat pikir, yakni mengganggap bagus sebuah praktik yang gagal dan ditinggalkan di sejumlah tempat.

Rekomendasi yang diberikan penulis muncul di bab enam atau bab terakhir. Yakni, merebut kembali jalan dari kaum modal adalah langkah menarik untuk melawan rezim neoliberalis yang amat kuat menyandarkan kepentingannya di jalanan, menumbangkannya dan membayangkan hidup yang baru, hidup yang lebih baik. Tentu saja ini tidak mudah dan dibutuhkan perjuangan keras.

Di luar kesalahan ejaan --semacam efektifitas, praktek, dan resim-- buku ini wajib dibaca semua pihak, "cebong" atau "kampret", atau bukan keduanya, agar pengetahuan mengenai jalan raya semakin lengkap. Infrastruktur, terutama jalan raya (jalan tol) yang tengah menjadi idola pemerintahan Jokowi, bukanlah sesuatu yang sempurna, namun ada beberapa hal yang patut dicermati dan diwaspadai. Apalagi saat kepentingan modal mengikutinya.

Heru Setiyaka mahasiswa Program Magister Psikologi Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed