DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 28 Maret 2019, 12:00 WIB

Kolom

Infrastruktur dan SDM Desa Wisata

Adityas Nandarizty - detikNews
Infrastruktur dan SDM Desa Wisata Sebuah desa wisata di Malang, Jawa Timur
Jakarta -

Membangun desa-desa menjadi destinasi-destinasi wisata bukan pekerjaan mudah. Bukan hanya "banyak persoalan", tapi "sangat banyak persoalan" yang harus diselesaikan dan sangat banyak PR yang harus dituntaskan terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa, asosiasi desa wisata, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan stakeholder lainnya. Masalahnya, terdapat disparitas literasi wisata yang cukup tinggi di antara semua stakeholder desa wisata. Sehingga menyatukan pemahaman dan literasi menjadi pekerjaan awal yang tidak mudah. Harus ada tahap-tahap literasi wisata yang harus sama-sama dilakukan oleh para pihak.

Kementerian Pariwisata boleh saja bercita-cita tinggi terhadap masa depan desa wisata, tapi harus pula diikuti dengan berbagai keberpihakan yang serius terhadap desa-desa yang sedang berjuang setengah mati untuk menjadikan desa mereka sebagai destinasi wisata. Begitu pula dengan pemerintah daerah di mana desa wisata berada.

Banyak kasus yang kami temui bahwa desa wisata yang mendapat beberapa penghargaan hari ini adalah desa wisata yang pada mulanya dibangun secara swadaya oleh komunitas wisata di desa tersebut. Bahkan tak sedikit di antaranya yang tidak dilirik pada mulanya, sekalipun mereka telah mencoba untuk mendapat beberapa perhatian dari otoritas setempat. Namun setelah mereka berhasil menarik perhatian publik dengan beberapa langkah-langkah strategis yang telah mereka buat, barulah kemudian otoritas setempat "mengakui" dan ikut mengklaimnya sebagai bagian dari kinerja mereka.

Dalam perspektif lain, tentu kondisi semacam itu masih bisa diambil sisi positifnya di mana masyarakat desa wisata memulainya dari keinginan mereka sendiri, bukan dari instruksi otoritas setempat atau siapapun. Namun kehadiran otoritas tentu harus didorong sedari awal. Sehingga kejadian yang dialami oleh desa-desa pendobrak, desa-desa wisata yang berjuang sebelum adanya gembar-gembor desa wisata, sejatinya tak perlu lagi terjadi di kemudian hari. Semua stakeholder harus mulai lebih sensitif menangkap aspirasi dari komunitas-komunitas di desa wisata, sehingga bisa menunjukkan keberpihakan nyata sedari awal mereka bergerak.

Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata pun tidak perlu membatasi pemahaman bahwa konsep desa wisata hanya bisa dilakukan di desa-desa tertentu. Karena sejatinya setiap desa memiliki potensi untuk dijadikan komoditas wisata unggulan. Sebut saja misalnya desa dengan keindahan dan keunikan alam, tentu akan menjadi desa wisata alam. Jika desa tersebut memiliki keunikan tradisi dan budaya tentu bisa menjadi destinasi desa wisata budaya. Jika desa tersebut memiliki menu makanan dan minuman khas tradisional yang unik baik dari bahan, rasa, dan penyajiannya bisa dijadikan destinasi desa wisata kuliner.

Lalu jika desa tersebut memiliki kerajinan-kerajinan khas nan unik bisa menjadi destinasi wisata suvenir desa. Atau jika desa tersebut memiliki peninggalan-peninggalan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi atau situs sejarah/prasejarah bisa menjadi tujuan wisata sejarah desa. Bahkan jika desa itu memiliki keunggulan hasil bumi atau hasil laut misalnya pertanian, perkebunan, dan perikanan (contoh wisata petik apel, petik strawberry, petik tomat, cabai, dan sayuran lain), peluang menjadi desa wisata pun masih sangat terbuka lebar. Karena dunia wisata dalam perspektif kekinian banyak mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Apapun bisa dijadikan destinasi wisata yang mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga sekitar, asal jeli melihat dan memanfaatkan peluang.

Jadi tak ada pembatasan pemahaman soal desa wisata. Semua desa bisa melakukan dan mengembangkan desa wisata, dengan berbagai skala pasar. Dari pemahaman awal yang demikian, maka selanjutnya otoritas dan para pihak harus mulai bekerja sama, mulai dari tahap identifikasi keunggulan sampai pada tahap promosi dan tahap pemasaran. Pemahaman yang sama terkait urgensi desa wisata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa tersebut tentu harus diikuti dengan kebijakan yang linier dengan kepentingan desa wisata.

Sejauh ini, sejauh yang saya amati dari setiap kunjungan desa wisata yang kami lakukan, masalah infrastruktur dan SDM menjadi masalah yang sangat menonjol. Dalam perspektif kepariwisataan, aksesibilitas adalah salah satu persoalan dasar yang utama. Dengan lain perkataan, gembar-gembor infrastruktur yang disuarakan pemerintah harus juga diarahkan kepada desa-desa wisata yang masih memiliki aksesibilitas buruk. Memang ada dana desa yang diniatkan untuk infrastruktur desa, namun di lapangan masih banyak desa-desa wisata yang membutuhkan pengembangan infrastruktur lebih lanjut yang tidak bisa ditutupi dengan dana desa.

Berangkat dari fakta itu, Kementerian Pariwisata sudah selayaknya mendata desa-desa wisata yang membutuhkan sentuhan infrastruktur lebih lanjut untuk kemudian dibicarakan dengan Kementerian PUPR serta dengan Bappenas, agar ke depannya ada tambahan keberpihakan infrastruktur untuk mereka. Hal ini perlu dilakukan jika pemerintah ingin menambah daya gedor kebijakan pemberdayaan masyarakat desa di satu sisi dan sebagai ajang pembuktian bahwa sektor pariwisata adalah leading sector yang mendapat keberpihakan nyata di sisi yang lain.

Selain infrastruktur, masalah SDM di desa wisata juga menjadi masalah menonjol lainnya. Nyaris semua desa wisata yang kami kunjungi menyadari bahwa sektor pariwisata bisa menjadi sektor yang membawa kemaslahatan ekonomi kepada mereka. Keyakinan tersebut bukan hanya sekedar mimpi, tapi memang lahir dari refleksi atas keberhasilan desa-desa wisata yang telah terlebih dulu memulai dan saat ini sudah memetik hasilnya. Namun minimnya SDM yang memahami sektor pariwisata membuat mimpi tersebut menjadi tersendat. Risiko lanjutannya, BUMDes yang diharapkan bisa menjadi salah satu bumper institusional sebagai salah satu opsi badan pengelola desa wisata terkendala pergerakannya.

Di lapangan terbukti, desa-desa wisata yang didukung oleh badan pengelola desa wisata dengan SDM-SDM yang mumpuni bergerak sangat progresif dalam mengembangkan destinasi-destinasi desa beserta kelengkapannya, seperti homestay dan atraksi-atraksi pelengkap. Jadi seturut dengan prioritas pemerintah terhadap pengembangan SDM dalam APBN 2019, alokasi anggaran untuk kegiatan dan program pengembangan SDM Desa Wisata seharusnya juga mendapat tempat yang layak.

Pemerataan tingkat literasi wisata kepada semua pengelola desa wisata sangat perlu disegerakan dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak, mulai dari Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN (melalui alokasi CSR), Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UMKM, Bekraf, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Tingkat II, dan pengusaha-pengusaha pariwisata kelas kakap.

Adityas Nandariztyani Sekretaris Pokja Pariwisata Komite Ekonomi dan Industri Nasional




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed