DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 26 Maret 2019, 17:18 WIB

Sentilan Iqbal Aji Daryono

Nasib Pluralisme di MRT

Iqbal Aji Daryono - detikNews
Nasib Pluralisme di MRT Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta - Ketika kita bicara pluralisme atau keberagaman, selalu yang muncul di kepala adalah perkara yang itu-itu saja: agama, etnis, warna kulit, dan sebangsanya. Kita lupa, bahwa keberagaman manusia mencakup variabel-variabel yang jauh lebih luas lagi. Beragam kelas sosial-ekonomi, beragam latar pendidikan, bahkan beragam latar nasib.

Saya pernah tersentil waktu seorang kawan mengkritik slogan sebuah sekolah mewah. Dengan gagah, sekolah itu memajang semboyan besar-besar: "Unity in Diversity". Kawan saya itu mengernyit lalu mengomel, "Idih, diversity apaan? Sekolah muahal gitu, isinya anak-anak horangkayah semua."

Jleb banget omelan kawan saya. Di sekolah tersebut, anak-anak memang bisa bersosialisasi dengan aneka keyakinan dan aneka etnis. Tapi apa ya mereka bakalan belajar cara berinteraksi dengan anak-anak lain yang ortu-nya nggak sekaya ortu mereka? Mereka memang akan sangat terampil berempati kepada orang yang berbeda agama, tapi bagaimana dengan keterampilan mengambil sudut pandang orang-orang yang berbeda nasib dompetnya?

Makanya, keseragaman dan penyeragaman memang perlu dalam konteks pengelolaan sebuah masyarakat, tapi kurang oke kalau diterapkan secara membabi buta.

Ujian Nasional (UN) jadi contoh klasik soal itu. Salah satu sisi yang paling sering dikritik tentang UN adalah isu keadilan. Bagaimana bisa seorang anak di kaki Jaya Wijaya Papua, dengan fasilitas pendidikan yang sangat terbatas, dengan kualitas guru-guru yang juga terbatas, diuji dengan paket soal yang sama persis dengan anak di kaki Monas yang proses belajarnya tak menemui kendala? Pantaskah kita menganggap bodoh seorang anak Papua karena nilai UN-nya cuma 4, sambil menganggap pintar seorang anak Ibukota karena nilainya 8?

***

Nah, sekarang, mari bergerak ke konsep kesadaran. Apa yang sesungguhnya kita sebut dengan "kesadaran"?

Kali ini, saya terpaksa mengambil contoh pengalaman saya sendiri waktu tinggal di Australia. Jangan buru-buru menuduh saya terkagum-kagum tanpa syarat kepada negara itu lho ya. Simak dulu, Bro.

Begini. Ketika masih di sana, saya terus bertanya-tanya, kenapa orang Australia tidak menangkapi burung-burung? Betul bahwa memang ada larangan untuk itu. Namun jangan salah, kesempatan untuk menangkapi burung-burung itu juga banyak. Akan sulit ketahuan jika burung ditangkap malam-malam, dibawa pulang, dipotong, lalu digoreng. Tapi kenapa nyaris tidak pernah ada yang begitu, dengan bukti populasi burung-burung itu tetap tak berkurang kecuali karena alasan-alasan alami?

"Aku juga tidak tahu kenapa. Tapi sejak kecil kami memang diajari untuk tidak begitu." Suatu pagi, saya menjumpai jawaban simpel itu dari Helen, perempuan setengah umur yang saya ajak berbincang di tepi Danau Shenton. Dia bahkan tidak merasa perlu tahu apa alasannya. Dia cukup menyampaikan bahwa dia dididik untuk tidak begitu, dan otomatis dia menemukan dirinya tidak begitu.

Pendidikan. Itulah kuncinya. Jadi, manusia membangun satu konsep atau standar ideal tentang sesuatu. Agar masyarakat manusia bisa sampai bersama-sama di standar tersebut, ada instrumen pendidikan yang dioperasikan. Tentu saja pendidikan dalam makna luas. Baik pendidikan di sekolah, di rumah, di lingkungan, kampanye-kampanye, juga perangkat peraturan berikut segenap mekanisme penegakan peraturan tersebut.

Setelah proses kolektif dijalankan dalam sebuah rentang waktu, masyarakat akan mencapai frekuensi persepsi yang sama dengan titik ideal yang diharapkan. Akhirnya, mereka pun bersepakat secara komunal tentang apa yang disebut dengan "kesadaran". Nah, dalam kasus burung-burung Australia, ketika pendidikan di Australia sudah berhasil membentuk konsep standar ideal tentang lingkungan, maka orang-orang yang menangkapi burung-burung sudah pasti akan dilihat sebagai "tidak memiliki kesadaran". Begitu, bukan?

Sekarang, bandingkan dengan di tempat kita. Apakah para penangkap burung di kampung-kampung dicap "berkesadaran rendah"? Bagi kalangan terpelajar saat ini (baca lagi: saat ini), memang iya. Tapi bagi orang-orang desa sendiri, tidak. Atau, belum. Menangkap burung-burung bukan bentuk dari rendahnya kesadaran. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada profesi penjala burung-burung di lingkungan saya, dan warga malah menonton dengan asyiknya. Artinya, memang kita belum kompak membentuk konsep ideal tentang lingkungan, sehingga standar kesadaran di masyarakat kita berbeda dengan standar kesadaran ala Australia.

***

Kesadaran memang bukan merupakan satu takdir universal, apalagi bawaan genetis manusia. Dia adalah mitos yang dibentuk, diyakini, disepakati bersama, lalu disosialisasikan dan diajarkan terus-menerus. Mirip dengan pembentukan nilai-nilai so called universal semacam hak azasi manusia, misalnya, sebagaimana Yuval Harari menjelaskan dengan gemilang dalam Sapiens-nya (yang lama-lama jadi terlalu sering dikutip itu). Tanpa pengajaran terus-menerus, sebuah masyarakat bahkan tidak akan tahu yang manakah yang disebut dengan "kesadaran".

Saya ambil contoh lain lagi, biar tambah mantap. Ini tentang sampah. Sejak saya kecil, di sekolah-sekolah sudah diajarkan tentang perilaku baik yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sepanjang hidup, saya dan orang-orang segenerasi saya sudah bisa melihat bahwa orang yang membuang sampah sembarangan adalah orang yang "tidak memiliki kesadaran".

Namun, apakah kesadaran semacam itu juga dimiliki nenek saya? Sayang sekali, tidak. Kami berangkat dari titik start proses yang berbeda. Nenek saya lahir pada akhir tahun 1920-an. Zaman dia kecil belum dibahas isu-isu lingkungan, bahkan produksi sampah waktu itu pun hampir semua berbahan organik. Lagipula, nenek saya memang tidak pernah bersekolah, buta huruf, tidak mengakses media massa selain siaran ketoprak di TVRI, sehingga ia tidak terlibat dalam proses komunal pembentukan kesadaran tentang membuang sampah pada tempatnya.

Dengan situasi demikian, saat saya melihat nenek saya membuang sampah di pinggir kali, apakah lantas saya bisa menilai dia sebagai orang berkesadaran rendah? Benar, tindakannya salah menurut standar generasi saya dan konsep-konsep ideal yang saya dapatkan. Tapi nenek saya tidak pernah masuk ke dalam standar itu secara utuh. Saya memang wajib memberitahunya bahwa kelakuannya keliru. Namun rasanya tidak cocok kalau saya bilang, "Mbah, kesadaranmu kok rendah to, Mbah!"

Itu baru antara saya dan nenek saya. Saya sendiri merasa sudah berkesadaran tinggi jika selalu membuang sampah pada tempat yang benar. Tetapi, tak lama lagi saya pun tidak akan sesuai dengan konsep kesadaran yang dipegang oleh generasi jauh di bawah saya, apalagi generasi anak saya. Kenapa? Sebab segala perangkat pendidikan publik tak bakal cukup lagi jika hanya berkonsentrasi pada perilaku membuang sampah pada tempatnya. Nanti pasti terjadi, seseorang yang membuang sampah pada tempat yang benar masih juga dilihat sebagai manusia "berkesadaran rendah", atau bahkan "tidak punya kesadaran". Gara-garanya, yang ia buang setiap hari itu sampah-sampah kantong plastik. Tunggu saja kalau nggak percaya.

Dari situ kita mesti membentuk kerangka berpikir dalam aktivitas rutin menilai orang lain (hehehe), yaitu: ignorance atau kebebalan itu butuh modal. Analoginya, untuk jadi pelit, orang butuh modal. Orang miskin tidak bisa disebut pelit, karena dia memang tidak punya apa-apa untuk diberikan. Demikian pula, orang yang minim akses kepada "proses pembentukan kesadaran bersama untuk mencapai suatu standar ideal tertentu", tidak bisa disebut ignorant alias bebal. Dia memang belum berada pada frekuensi yang sama dengan standar ideal itu. Itulah kondisinya.

***

Akhirnya, mari kita masuk ke topik yang sangat sensitif ini. Ini tentang akses MRT gratis hari-hari ini.

Syahdan, tersebar foto-foto perilaku orang-orang yang menjajal MRT baru. Ada ibu-ibu yang bergelantungan di pegangan tangan MRT. Beberapa lainnya tampak makan lesehan di lantai stasiun MRT. Sepertinya ada juga yang membuang sampah sembarangan. Sontak, para netizen yang konon budiman itu merundung habis-habisan para pelaku. Bahkan ada yang sampai "memonyet-monyetkan".

Saya tidak hendak membahas orang yang membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, apalagi buang air sembarangan, sudah menjadi standar buruk dalam berperilaku sejak berpuluh-puluh tahun silam. Sejak usia TK hingga dewasa, segenap instrumen pendidikan publik di negeri ini sudah meneguhkan standar tersebut. Maka, di mana pun, orang buang sampah sembarangan layak disebut "tidak berkesadaran".

Namun, bagaimana dengan orang bergelantung dan makan di lantai stasiun? Betulkah kesadaran mereka begitu rendah?

Pertama-tama, kita kembali ke pemaknaan keberagaman yang saya sodorkan. Tidak semua orang sama pendidikannya, tidak semua orang sama tingkat sosial dan ekonominya, tidak semua orang sama pengalaman kosmopolitannya. Realitas-realitas itu harus kita pahami dulu. Dari situ kita bertanya, apakah kita dan para pencoba MRT itu sudah sampai pada satu frekuensi kesadaran yang sama, sehingga mekanisme penilaian layak ditetapkan dalam ukuran yang sama?

Saya sih tidak percaya. MRT sedang dibuka gratis untuk umum, siapa pun bisa masuk ke sana. Ada banyak orang yang benar-benar baru pertama kali mencicipi masuk MRT dan stasiunnya. Mereka belum pernah ke luar negeri yang punya MRT, bahkan mungkin juga belum pernah menyimak liputan tivi tentang MRT di negara lain. Benar bahwa ada banyak di antara mereka yang sudah kenal kereta api. Tapi, apakah aturan-aturan di stasiun KA sama dengan aturan di MRT? Anda tahu sendiri jawabannya.

Kita memang sudah cukup lama memiliki transportasi publik, dan semestinya kita sama-sama menjaga fasilitas tersebut. Itu seratus persen benar. Namun, pertama, seberapa hebat dan seberapa tertibkah transportasi publik kita selama ini? Kedua, seberapa efektifkah proses komunal pembentukan kesadaran untuk bertata krama di dalam transportasi publik? Maksimal yang diajarkan di sekolah-sekolah terkait transportasi publik adalah etika-etika antarmanusia. Misalnya, memberikan tempat duduk bagi orang yang lebih tua, tidak mengganggu sesama penumpang dengan musik keras, dan sejenisnya.

Sementara itu, kita belum berangkat menuju proses kolektif pembentukan kesadaran untuk tidak makan di dalam kereta MRT dan di kompleks stasiun MRT. Di KRL memang makan dilarang, tapi apakah semua pencoba MRT gratis itu naik KRL? (Lha saya saja belum pernah naik KRL hahaha.) Belum lagi tentang larangan makan di stasiun. Itu sungguh merupakan hal baru, karena selama ini makan di stasiun KA dan di terminal bus boleh-boleh saja.

Artinya, bisakah kita menyebut ibu-ibu yang makan nasi bungkus itu sebagai orang-orang berkesadaran rendah, di saat standar "kesadaran" sendiri dalam soal ini masih belum satu frekuensi? Lantas di mana penghormatan kita atas keberagaman?

Tenang, keberagaman dalam kasus ini hanyalah sebagai titik pijak untuk memahami lanskap suatu kondisi. Saya juga sepakat bahwa peraturan mutlak harus dijalankan. Namun, di dalam stasiun dan kereta MRT itulah nanti proses pendidikan publik baru akan kita jalankan bersama-sama. Kita akan menempuh langkah-langkah kolektif untuk membentuk dan menetapkan satu standar ideal, alias satu konsep kesadaran bersama.

Adapun yang terjadi kemarin itu, ah, ibaratnya para murid sedang menengok-nengok sekolah baru mereka. Pelajaran belum juga dimulai, apalagi ujiannya. Dalam kondisi begitu, wajarkah Anda para guru tiba-tiba memberikan rapot yang isinya angka merah semua?

Iqbal Aji Daryono esais, sudah pernah naik MRT


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed