DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 26 Maret 2019, 11:30 WIB

Kolom

"Split-Ticket Voting" di Pemilu 2019

Arifki Chaniago - detikNews
Split-Ticket Voting di Pemilu 2019 Foto: Andhika Prasetia
Jakarta -

Serentaknya pemilihan presiden (pilpres) dengan pemilihan legislatif (pileg) menyebabkan pikiran politisi terbelah. Sebagai caleg, energi seorang politisi terkuras untuk terpilih sebagai legislator. Namun, pada sisi lain mereka juga diminta memperjuangkan calon presiden dan wakil presiden yang diusung partainya.

Partai politik cemas dengan Pemilu 2019. Ambang batas parlemen sebesar 4 persen adalah pertarungan partai politik masuk atau tidaknya ke Senayan. Berkaca pada Pemilu 2014, dengan ambang batas parlemen 3,5 persen, PBB dan PKPI cukup jadi penonton selama lima tahun.

Pemilu 2019 kembali mempersulit partai kecil dan baru masuk Senayan. Dua pasang capres dan cawapres hanya menguntungkan Partai Gerindra dan PDI-P. Efek ekor jas Jokowi-Ma'ruf lebih kuat ke PDI-P. Sedangkan, Prabowo-Sandi dominan kepada Partai Gerindra. Dukungan partai koalisi yang tidak mencalonkan kadernya sebagai capres dan cawapres. Tidak punya pilihan lain, kecuali membiarkan kadernya menentang keputusan koalisi pimpinan pusat.

Kader partai di daerah dilema dengan berbedanya popularitas capres dan cawapres yang diusung partai koalisi dengan basis pemilih partai. Ada partai koalisi yang mengusung Jokowi-Ma'ruf. Tetapi, basis pemilihnya partainya adalah pendukung Prabowo-Sandi. Begitu pun sebaliknya, partai mendukung Prabowo-Sandi. Namun, basis pemilih partai mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Apabila ditelisik hasil survei Indikator Politik Indonesia, ada beberapa partai koalisi yang kadernya berbeda pilihan politik dengan kebijakan partai (split-ticket voting). Berdasarkan hasil survei tersebut, dari Tim Kampanye Nasional (TKN), sebesar 43,2 persen kader PPP dan 39,6 persen dari Hanura tidak mengikuti keputusan partainya dan memilih mendukung Prabowo-Sandi.

Sedangkan, dari Badan Pemenangan Nasional (BPN), partai koalisi yang kadernya dominan mendukung Jokowi-Ma'ruf adalah Partai Berkarya dengan 42,1 persen, diikuti Partai Demokrat sebesar 40,5 persen. Fenomena split-ticket voting pernah terjadi pada pemilu 2004. Partai Golkar yang menang di pileg tidak otomatis mengantarkan kadernya, Wiranto, sebagai presiden. Malahan yang memenangkan pilpres adalah Partai Demokrat dengan presidennya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada Pemilu 2019, partai politik kembali dalam kondisi split-ticket voting adalah Demokrat, PPP, dan PBB. Tiga partai ini cukup dominan mengalami situasi ini. Pertama, partai Demokrat pada 2014 memilih netral. Sedangkan, pada pemilu 2019 Partai Demokrat tidak punya pilihan lain selain mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden, meskipun keputusan partai mendukung Prabowo-Sandi.

Partai Demokrat membiarkan kader-kadernya membelot. Misalnya, Sukarwo dan Deddy Mizwar mendukung Jokowi-Ma'ruf. Bahkan Pidato Politik Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang rekomendasi presiden mendatang, isinya niscaya memperkuat terjadinya split-ticket voting di internal Demokrat.

AHY seolah-olah mengarahkan Partai Demokrat berada di tengah. AHY memberikan rekomendasi kepada presiden mendatang tanpa menyebutkan nama Prabowo dan Jokowi. Yang terpenting melanjutkan program-program SBY.

Dari pola Partai Demokrat, SBY sebagai ketua umum mengupayakan agar partai ini mendapatkan keuntungan elektoral dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tanpa menunjukkan posisi yang jelas. Partai Demokrat sedang menjalankan "gimmick politik". Demi Partai Demokrat bertahan dengan suara yang sama pada 2014 (10,19 persen) atau naik pada Pemilu 2019.

Strategi Partai Demokrat yang tidak mendapatkan untung elektoral dengan calon presiden yang diusungnya. Partai ini lebih banyak mendapatkan untung dari pada partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi, selain PDI-P dan Gerindra.

Kedua, PPP partai yang terbelah kepemimpinan politiknya pasca-Pemilu 2014 --kubu Surya Dharma Ali dan Djan Fariz. Pada akhirnya, konflik ini dimenangkan oleh Muchammad Romahurmuziy, Ketua umum PPP yang mendapatkan SK dari Kemenkum Ham.

Pada pemilu 2019 PPP di bawah kepemimpinan Romahurmuziy mendukung Jokowi-Ma'ruf. Keputusan berbeda PPP dengan sikap politik pada Pilpres 2014, tidak mendorong semua kader mendukung Jokowi-Ma'ruf. Misalnya, munculnya politikus yang tergabung dalam PPP Khittah Nasional di DIY, menyatakan dukungan kepada Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Salah satu pimpinan PPP Khittah, Syukri Fadholi, menyatakan PPP lebih cocok dengan Prabowo-Sandi.

Penolakan Syukri Fadholi dan politikus PPP DIY lainnya efek belum tuntas rekonsiliasi kubu Djan Faridz dengan Romahurmuziy. Romahurmuziy masih mendapatkan penolakan kepemimpinannya oleh kader partai PPP lainnya. Tidak hanya itu, PPP hasil Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Humphrey Djemat pun menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Sandi. Lewat Mukernas III PPP Muktamar Jakarta, dukungan terhadap Prabowo-Sandi adalah kesesuaian visi-misi dalam kemandirian, perbaikan politik, hukum dan sosial.

Ketiga, PBB adalah partai yang berupaya melakukan hal yang sama dengan Partai Demokrat. Berbedanya pilihan politik Yusril Ihza Mahendra (Jokowi-Ma'ruf) dengan M.S. Kaban (Prabowo-Sandi) juga terjadi pembelahan suara kader PBB. Namun bedanya, Partai Demokrat begitu cantik memainkan posisi "partai tengah". Di balik dukungannya resmi partainya kepada Prabowo-Sandi, Demokrat membiarkan split-ticket voting tanpa memberikan hukuman kepada kadernya.

Sedangkan, pola PBB masih terjebak perbedaan sikap politik Yusril dengan Kaban, yang berdampak kepada terbelahnya kader partai mendukung presiden dan wakil presiden. Strategi politik PBB tidak dalam upaya mendapatkan untung dari kedua belah pasangan capres dan cawapres seperti seperti split-ticket voting yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Yusril dan Kaban membelah dukungan politik dalam pilpres dengan bedanya pilihan politik pimpinan pusat PBB.

Arifki Chaniago peneliti Politik Digital (PolDig) Indonesia




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed