DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 26 Maret 2019, 10:00 WIB

Kolom

Pilpres 2019, Antara Kegembiraan dan Keterbelahan

Arasy Pradana - detikNews
Pilpres 2019, Antara Kegembiraan dan Keterbelahan Ilustrasi: Andhika Akbarayansyah
Jakarta -

Saya memiliki ingatan masa kanak-kanak yang sampai sejauh ini tak lekang mengenai pemilu, terutama pemilihan umum presiden (pilpres) secara langsung yang dimulai pada 2004. Pada bulan-bulan menjelang pemilu tersebut, stasiun-stasiun televisi akan menyediakan slot iklan layanan masyarakat yang memutar mars pemilu Indonesia. Lagu tersebut disusun dalam irama yang riang gembira, penuh semangat, seolah hendak memantik siapa saja untuk beranjak dari depan televisi dan berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Saking melekatnya di dalam ingatan, saya masih menghapal setidaknya dua penggalan pertama baitnya.

Pemilihan umum kini menyapa kita/ Ayo songsong dengan gembira/ Kita pilih wakil rakyat anggota DPR/ DPD dan DPRD

Mari mengamalkan Pancasila/ Undang-undang Dasar 45/ Memilih presiden dan wakil presiden/ Tegakkan reformasi Indonesia

Lirik mars pemilu ini pada dasarnya mewarisi sebuah gagasan Orde Baru yang mengiaskan pemilu sebagai "pesta demokrasi" yang riang. Sekalipun tampak positif, namun penyematan "pesta demokrasi" terhadap pemilu tetaplah memuat masalah semiotik bagi sebagian orang. Sastrawan AS Laksana menganggap "pesta demokrasi" adalah istilah yang secara presisi menggambarkan ironi penyelenggaraan pemilu pada masa Orde Baru. Pada masa itu, rakyat yang datang mencoblos seolah menjadi pengantin sehari, di mana suaranya mendadak begitu berharga setelah lima tahun.

Padahal dari sudut pandang yang lain, mereka sejatinya hanya kebagian peran sebagai tamu di dalam kondangan yang dirancang A hingga Z-nya oleh pemerintah. Sebagai penyelenggara tunggalnya, pemerintah berhak memilihkan hidangan yang boleh dan tak boleh disantap para tamu. Di dalam pemilu Orde Baru, hidangan tersebut berbentuk surat suara yang hanya memuat tanda gambar partai, alih-alih nama-nama kandidat anggota legislatif. Dengan demikian, tiada partisipasi masyarakat kecuali kepura-puraan.

Namun demikian, masalah semiotik ini tak boleh melupakan fakta bahwa penyelenggaraan pemilu memang kerap membawa kegembiraan-kegembiraan singkat. Di desa masa kecil saya, nun jauh di Gorontalo, momen pemilu kerap terasa layaknya karnaval, sedikit menyaingi hari-hari jelang Lebaran. Pada momen yang jarang ini, ibu-ibu penyelenggara pemilu akan berdandan dengan baju-baju kebaya seragam terbaik mereka. Kami yang lebih muda juga diperkenankan orangtua kami untuk berkeliaran di luar rumah lebih larut, menonton orang-orang dewasa mempersiapkan TPS.

Hari-H pemilu juga berarti kemunculan berbagai macam penjual bersepeda dengan dagangan yang juga beragam (favorit kami tentulah penganan yang penuh micin). Targetnya tentulah kami, anak-anak tanpa hak pilih, yang tekun menanti riuhnya perhitungan suara, sekali dua meniru teriakan "satu, sah!" atau "dua, sah!" dari pengeras suara.

Sayangnya, kegembiraan jelang pemilu itu yang belakangan ini memudar di ruang publik. Alih-alih mendengar mars pemilu yang riang itu, kita lebih banyak dipapar berita-berita perselisihan karena perbedaan pilihan politik, khususnya berkaitan dengan pilpres. Menyingkap "kegembiraan" yang selalu menjadi karakter pemilu Indonesia itu kini menjadi pekerjaan rumah yang cukup rumit. Sumber kegelisahan lainnya adalah mengenai bagaimana mempertahankan kegembiraan itu selama mungkin, melampaui hari-H pemilu.

"Kegembiraan" rakyat sejatinya memang tidak pernah digunakan sebagai indikator bagi penyusunan desain penyelenggaraan pilpres. Selama ini, desain itu semata dievaluasi berdasarkan penilaian kuantitatif atas angka-angka partisipasi masyarakat atau penyerapan anggaran. Adapun elemen kualitatif kepemiluan, termasuk isu "kegembiraan" yang sangat popular dan lekat dengan "pesta demokrasi" itu, hanya berhenti sebagai jargon pada masa persiapan pemilu. Ketika suara usai dihitung, tiada seorang pun mengingat pentingnya konstituen yang tetap gembira, setidaknya untuk 5 tahun ke depan.

Struktur, Kultur, dan Substansi

Sebagai sebuah negara hukum, segala bentuk institusi dan pranata kenegaraan Indonesia diidealkan tunduk pada asas legalitas. Secara sempit, asas ini kerap dimaknai semata sebagai kesesuaian produk dan tindakan akhir suatu pranata kenegaraan dengan peraturan perundang-undangan. Namun pada level yang lebih medasar lagi, asas ini juga mengkondisikan agar setiap desain pranata kenegaraan didasarkan pada hukum tertulis. Dengan demikian, karakter suatu pranata kenegaraan tak dapat dilepaskan dari kualitas pembentukan dasar hukum yang mengatribusikannya.

Logika evaluasi perundang-undangan pun harusnya menjadi berlaku terhadap penilaian desain suatu pranata kenegaraan dan mutu penyelenggaraannya. Pasal 5 huruf d UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memperkenalkan "asas dapat dilaksanakan", di mana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Sebagai implementasinya, UU No. 12/2011 tak lupa secara tegas menekankan pentingnya kajian atas aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam satu bab tersendiri sebuah naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sebuah subsistem ketatanegaraan harus dirancang sesuai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis sekaligus. Setiap desain pranata kenegaraan yang berdasarkan norma tertulis itu sejatinya penting dilandasi oleh kajian-kajian kualitatif yang di antaranya disediakan ilmu-ilmu sosio-humaniora.

Sistem pemilihan presiden pun akhirnya tak boleh luput dari hal ini. Dengan kecenderungan pembaruan undang-undang pemilu (termasuk pilpres) setiap 5 tahun sekali, peluang untuk mengakomodasi nilai-nilai kualitatif dan tidak terukur seperti "kegembiraan", "kepuasan", dan isu-isu intersubjektif lain berkaitan dengan pemilu sejatinya harus dibuka selebar-lebarnya. Hal inilah yang tak dapat dijawab oleh statistik. Sebagai contoh, mengenai sistem kandidasi presiden yang terus menuai protes di saat penyelenggaraan pemilu menyisakan beberapa puluh hari. Dengan syarat yang ketat, pencalonan presiden akhirnya menyisakan dua pasangan yang dibela berdarah-darah oleh para pendukungnya. Padahal jika pemilu selesai dalam hitungan jam, keterbelahan masyarakat yang tersisa mungkin akan bertahan hingga beberapa tahun.

"Keterbelahan" ini harusnya diantisipasi para perancang undang-undang kepemiluan, serta Presiden dan DPR yang berwenang mengesahkan undang-undang. Karenanya, keduanya berwenang untuk menafsirkan dan menurunkan keabstrakan norma konstitusi ke dalam pengaturan yang lebih teknis. Kita tau bahwa di dalam UUD 1945 sendiri pengaturan mengenai pilpres sangatlah terbatas. Hanya ada Pasal 6 ayat (1) yang mengatur bahwa seorang Presiden dan wakilnya harus berkewarganegaraan Indonesia sejak kelahirannya.

Pasal 6A kemudian mengatur bahwa pilpres dilaksanakan secara langsung, dengan kandidat yang diajukan oleh partai politik maupun koalisi partai politik. Pengaturan lebih detail kemudian diatribusikan kepada undang-undang. Dengan demikian, DPR dan Presiden bertanggung jawab untuk menghasilkan acuan hukum yang responsif mengenai pemilihan presiden.

Sayangnya, ilmu hukum yang menjadi acuan lembaga pembentuk undang-undang masih kerap gagap dalam menjembatani studi-studi kualitatif itu sendiri. Hal yang ironis mengingat ilmu hukum notabene berakar dari rumpun keilmuan yang sama dengan rumpun penyedia studi ini. Secara ganjil, perguruan tinggi hukum kerap tidak menyediakan alokasi waktu khusus terhadap pengajaran pendekatan kualitatif di luar analisis yuridis-normatif, setidaknya bagi mereka yang meminati keahlian legislative drafting.

Paling jauh, pisau bedah yang cukup sering digunakan para calon sarjana hukum adalah teori efektivitas hukum beserta sub-variannya. Teori efektivitas hukum secara sederhana memuat tiga elemen penilai kualitas suatu (sub)sistem hukum, yaitu aspek struktural, kultural, dan substansial. Aspek struktural berkaitan dengan kelembagaan negara yang menyelenggarakan suatu sistem hukum. Aspek kultural menyasar budaya hukum di dalam masyarakat. Sementara aspek substansial berkaitan dengan konten suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan sistem hukum. Beberapa ahli hukum kemudian menambahkan elemen lain, seperti aparatus yang harus didudukkan secara terpisah dari struktur.

Namun demikian, fakta-fakta di lapangan kerap bersifat lebih kompleks dan berjarak dari teori efektivitas hukum itu sendiri. Semisal, ketika teori ini diterapkan, ia cenderung mengabaikan karakter majemuk di dalam masyarakat sasarannya. Belum lagi pemisahan antara substansi dan struktur yang problematis, karena mengesankan bahwa hukum adalah sebuah instrumen yang dapat membentuk dirinya sendiri. Padahal, kita semua tahu bahwa hukum tertulis hanya dapat dibentuk oleh sebuah otoritas memaksa, dan dengan demikian, lebih banyak mencerminkan kehendak otoritas.

Dalam konteks kepemiluan, dilema intrinsik dari teori efektivitas hukum ini perlu diantisipasi dalam penilaiannya pemilu secara kualitatif, guna menghasilkan sistem kepemiluan yang benar-benar membahagiakan rakyat. Jika dilaksanakan secara serampangan, pemilu hanya akan menjadi kanal kepentingan elite, mengulang kesalahan penyelenggaraan pemilu era Orde Baru. Untuk itulah, sistem kepemiluan yang berhasil tidak sekadar diukur berdasarkan persentase jumlah pemilih aktif, namun juga mempertimbangkan kepuasan masyarakat terhadapnya. Kepuasan ini tidak hanya menyangkut hasil, melainkan proses persiapan hingga penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Luaran yang diharapkan adalah desain sistem kepemiluan di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih baik di masa depan.

Yang juga kurang memadai dari teori efektivitas hukum yang diajarkan di sekolah hukum adalah titi berat dan orientasinya pada aktor, alih-alih indikator. Dengan demikian, terdapat kesulitan aksiologis dalam menilai kapankah suatu subsistem hukum gagal bekerja dengan baik. Semisal, bagaimana cara menilai kebaikan suatu undang-undang pemilu? Bagaimana menilai desain pemilu dan pembagian wewenang antarlembaga (seperti KPU dan Bawaslu) sehingga pemilu dapat dikatakan baik? Apakah dengan partisipasi masyarakat mencapai 3/4 pemilih suatu pemilu dikatakan sukses? Pada titik manakah struktur, kultur, dan substansi berkedudukan seimbang sehingga sebuah sistem kepemiluan menjadi paripurna?

Menilai Desain Pilpres

Sistem hukum Indonesia sendiri sejatinya juga telah menyediakan indikator bawaan bagi penilaian desain normatif suatu pranata kenegaraan. Pasal 2 UU No. 12/2011 menegaskan posisi Pancasila sebagai "sumber dari segala sumber hukum". Sesuai penjelasan pasal tersebut, rumusan ini boleh jadi dimaknai sebagai upaya membakukan Pancasila sebagai ideologi. Namun dalam tafsir yang lebih progresif, Pancasila justru memberikan indikator kualitatif yang absen dari studi efektivitas hukum, khususnya dalam menilai desain kelembagaan pemilu.

Dengan atau tanpa disadari para penyusunnya, Pancasila sejatinya telah menyediakan rangkaian indikator yang sistematis bagi penilaian hukum terhadap desain pranata kenegaraan. Pancasila disusun secara berjenjang dari level nilai dan moralitas dasar (Ketuhanan), ke orientasi individu (Kemanusiaan), berlanjut kepada orientasi masyarakat dalam keadaan diam (Persatuan), orientasi masyarakat dalam keadaan bergerak (Kerakyatan), dan ditutup dengan penegasan akan tujuan yang hendak dicapai dari suatu pranata kenegaraan (Keadilan sosial).

Dengan demikian, suatu pranata kenegaraan dapat dikatakan bermutu hanya jika ia dapat memenuhi kelima nilai tersebut. Penyelenggaraan pemilu harus dapat menjawab tuntutan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Apabila rancang bangun dan aplikasi suatu sistem melewatkan pemenuhan salah satunya, maka suatu pranata kenegaraan harus dikatakan gagal dan perlu dievaluasi.

Sebagai contoh, keterbelahan masyarakat Indonesia yang majemuk seperti saat ini tidak lagi dilewatkan sebagai fenomena sosial biasa. Ia akan menjadi pertimbangan para perumus perundang-undangan pemilu, sehingga fenomena serupa tidak lagi terjadi. Sampai sejauh ini, rakyat Indonesia telah berkorban terlalu banyak untuk pemilu yang sekali selesai. Pengorbanan itu mencakup pula keterputusan silaturahim dengan kawan, kekasih, keluarga, bahkan kadang, ayah, ibu, dan saudara kandung. Padahal ketika pemilu usai, hasil pemilu berupa orientasi kebijakan pembangunan negara kerap tak benar-benar sampai secara langsung kepada mereka.

Dengan kepatuhan para perancang desain pemilu pada nilai-nilai "efektivitas" hukum Pancasila, yang notabene adalah basis dasar bagi sistem legislative drafting Indonesia, kenyataan sosial tersebut memiliki daya paksa sebagai bahan evaluasi kualitatif bagi penyelenggaraan Pilpres 2019. Keterbelahan masyarakat termasuk isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Elemen-elemen di dalam Pilpres 2019 yang mengkondisikannya--termasuk presidential threshold yang amat tinggi dan bermuara pada terbatasnya calon presiden--perlu dipertimbangkan ulang.

Toh amanat "mengamalkan Pancasila" adalah bagian integral dari mars pemilu yang riang gembira itu. Diharapkan, akomodasi atas nilai-nilai yang tidak dapat dihitung dengan statistik menjadikan pemilu tidak lagi menjadi pesta yang sehari selesai, di mana nuansa riangnya tak lebih pendek dari durasi mars pemilu dan rakyat hanya bertugas memungut sisa-sisa sampah penyelenggaraannya. Pemilu yang ideal harusnya dapat menciptakan kegembiraan yang berkelanjutan dan justru memperkuat nilai-nilai persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia.


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed