DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 21 Maret 2019, 13:58 WIB

Kolom

Kompleksitas Tenaga Kerja Pertanian

Sunardi - detikNews
Kompleksitas Tenaga Kerja Pertanian Foto: Ristu Hanafi
Jakarta -

Tulisan ini sebagai tanggapan atas opini Peduli pada Tenaga Kerja Pertanian yang ditulis oleh Agus Dwi Nugroho, SP, M.Sc di detikcom, Jumat (15/3/2019). Secara keseluruhan, apa yang disampaikan penulis perlu mendapat apresiasi. Pasalnya, sangat sedikit akademisi yang mau menaruh perhatian pada pekerja di sektor pertanian. Dan apa yang ditunjukkan dengan sikap akademiknya menjadi pembeda sekaligus menunjukkan keberpihakannya pada tenaga kerja pertanian.

Ada beberapa poin yang saya sepakat, salah satunya mengenai gagasan utama dari opini yang disampaikan. Kurang lebih yang bersangkutan merasa gelisah dengan kurangnya perhatian banyak pihak pada nasib tenaga kerja pertanian. Lebih spesifik pada perhatian upah di sektor pertanian yang relatif masih rendah dibanding dengan sektor yang lain. Sebagaimana argumen penulis yang saya kutip berikut: Namun begitu, sebenarnya ada isu besar ketenagakerjaan yang sering terlupakan, yakni kurangnya perhatian berbagai pihak pada nasib tenaga kerja pertanian. Padahal banyak sekali masalah yang dihadapi tenaga kerja pertanian di antaranya upah yang masih jauh di bawah upah tenaga kerja industri dan jasa.

Kemudian, untuk keluar dari persoalan tersebut, penulis memberikan penyelesaian dengan mendorong produktivitas pertanian melalui upaya diversifikasi dan integrasi usaha pertanian. Cara ini menurutnya mampu meningkatkan pendapatan pertanian, yang kemudian untuk mewujudkannya diperlukan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah.

Relasi Sosial

Namun, ada hal yang sepertinya perlu dilengkapi dari celah yang oleh saudara Agus tidak dilihat secara jeli. Siapa yang dimaksud dengan tenaga kerja pertanian? Dan bagaimana saudara Agus melihat relasi sosial yang berlangsung pada sektor pertanian? Pertanyaan ini penting sebab, ini kaitannya dengan titik berangkat diskusi pada opini ini. Bahwa, opini saudara Agus dimulai dengan persoalan mendasar pada tenaga kerja pertanian khususnya pada upah. Tetapi menjadi soal bagi saya, sebab pada bagian berikutnya saudara Agus menawarkan gagasan soal "mendorong diversifikasi dan integrasi usaha pertanian sebagai upaya meningkatkan pendapatan upah."

Hemat saya, kekeliruan dari tulisan saudara Agus karena melihat relasi sosial pada sektor pertanian dalam sudut pandang yang homogen, sehingga sangat bias meletakkan relasi kerja yang terbangun pada sektor pertanian. Akhirnya karena dilihat sebagai homogen, kemudian dibenturkan dengan sektor yang lain, seperti misalnya kutipan ini: Ketimpangan upah antara pekerja di sektor pertanian dengan sektor lainnya menyebabkan jumlah tenaga kerja pertanian mengalami penurunan karena lebih memilih bekerja pada sektor non pertanian yang selanjutnya menjadi hambatan utama dalam proses regenerasi tenaga kerja pertanian.

Ini yang menjadi akar persoalan dari keseluruhan gagasan yang dibangun. Padahal, jika diamati lebih jeli pada sektor pertanian berlangsung relasi sosial yang cukup kompleks. Mari kita memeriksa kompleksitas tersebut dengan melihat data BPS sebagai basis data di Indonesia. Secara sekilas, BPS mengakui terjadi klaster-klaster pada tenaga kerja di sektor pertanian. Meskipun pada aspek lain masih bisa diperdebatkan kerumitan memahami istilah-istilah tersebut.

Salah satunya, BPS mengkategorisasikan tenaga kerja pertanian menjadi buruh tani lepas, bekerja sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap. Atau oleh sebagian ahli agraria ada yang mengklasternya sebagai buruh tani keluarga, buruh tani upahan. Dan mungkin ada istilah lain. Pertanyaannya, lalu kita harus peduli pada yang mana? Pertanyaan ini yang belum terjawab pada opini saudara Agus. Meskipun secara sekilas mengatakan bahwa persoalannya pada pendapatan upah yang rendah dan karena itu solusinya adalah mendorong produktivitas melalui diversifikasi dan integrasi usaha pertanian, tetapi ini mengaburkan banyak hal, yang justru menjadi persoalan baru.

Pada sektor pertanian juga berlangsung lapisan-lapisan yang sangat kompleks, tidak sesederhana apa yang selama ini kita lihat. Buruh tani lepas, buruh tani upahan, buruh tani bekerja sendiri, lapisan-lapisan ini secara ekonomi mengacu pada status dalam sektor pertanian. Atau dengan kata lain, bahwa setiap lapisan sosial pada sektor pertanian memiliki basis ekonomi dan politik yang berbeda-beda. Perbedaan ini yang kemudian jika berbicara lebih jauh soal orientasi politik juga akan menimbulkan cara pandang yang berbeda diantara mereka.

Bagi yang punya lahan luas, bantuan teknologi dan pupuk sangat berarti bagi mereka. Sebab, deretan bantuan ini akan menambah hasil produksi. Tetapi, bagi buruh tani yang diperlukan bukan bantuan teknologi atau pupuk, tetapi lebih kepada jaminan upah misalnya, jaminan kesehatan yang sama sekali sangat jauh dari bayangan-bayangan soal produktivitas pertanian. Untuk konteks upah, bagi buruh tani kenaikan upah di sektor pertanian menjadi keuntungan secara ekonomi, tetapi di saat bersamaan sekaligus akan dilihat sebagai sesuatu yang merugikan bagi tuan tanah. Bukankah dengan upah buruh yang tinggi berarti tuan tanah yang mempekerjakan buruh pengeluarannya menjadi lebih besar?

Saya sepakat dengan apa yang saudara Agus sampaikan bahwa upah pada tenaga kerja pertanian menjadi persoalan serius. Tetapi kemudian menjadi soal karena cara pandang ini sekali lagi tidak meletakkan tenaga kerja pada relasi kerja yang berlangsung pada sektor pertanian. Selain itu, implikasi berikutnya dari kekeliruan meletakkan relasi kerja yang berlangsung pada sektor pertanian adalah kekeliruan melihat komponen pendapatan buruh yang terpisah dari curah kerja dan waktu kerja buruh pertanian. Saudara Agus menulis: Tenaga kerja pertanian sebenarnya dapat melakukan upaya diversifikasi dan integrasi usaha untuk meningkatkan pendapatan.

Memang benar dengan melakukan skema kerja melalui diversifikasi dan integrasi usaha pertanian potensi untuk meningkatkan pendapatan akan semakin besar. Lalu menjadi pertanyaannya, apakah dengan diversifikasi dan integrasi usaha pertanian tidak menambah curah kerja dan masa kerja pada buruh pertanian?

Menjadi soal karena gagasan diversifikasi dan integrasi usaha pertanian mengabaikan curah dan masa kerja buruh. Sementara melalui skema diversifikasi dan integrasi usaha pertanian membuat beban kerja pada buruh pertanian menjadi bertambah. Sehingga kalaupun berlangsung kenaikan pendapatan, itu karena curah kerja dan masa kerja yang juga bertambah. Artinya bahwa, upaya diversifikasi dan integrasi usaha pertanian membutuhkan curah kerja lebih dari biasanya, waktu kerja yang juga lebih panjang. Sehingga pendapatan yang dikatakan menjadi bertambah menjadi terbantahkan dengan skema kerja dan curah kerja yang juga bertambah.

Belum lagi, soal siapa yang lebih banyak diuntungkan dengan skema diversifikasi dan integrasi usaha pertanian. Apakah benar itu menambah upah buruh atau justru menambah kesenjangan pada buruh dengan tuan tanah? Sebab, skema diversifikasi dan integrasi usaha pertanian sekali lagi sulit dibayangkan akan menyentuh persoalan pokok pada upah buruh pertanian.

Sekali lagi, bahwa upah pada sektor pertanian menjadi rumit karena sektor pertanian diperhadapkan dengan kompleksitas, pemilik-pemilik tanah dengan jumlah besar yang mempekerjakan buruh, pemilik tanah dengan cukup kecil yang kemudian juga bekerja sebagai buruh petani untuk orang lain, pekerja atau buruh pertanian yang sama sekali tidak punya tanah, yang juga dalam kecamatan umum kategorisasi ini sering ditempatkan secara homogen hanya sebagai "petani". Sehingga menaikkan upah buruh pertanian sama saja dengan menguras lebih banyak keuntungan dari para tuan tanah yang mempekerjakan buruh pertanian, dan karena alasan itu, kenaikan upah pada sektor pertanian justru pertama kali tidak akan berhadapan dengan siapa-siapa, kecuali oleh para tuan tanah.

Sialnya, sangat sedikit bahkan nyaris tidak ada akses politik yang dimiliki oleh buruh tani pada ruang-ruang politik untuk hanya sekedar mengeluh mengenai persoalan upah yang rendah. Karena itu pula, gagasan mengenai upah buruh pada sektor pertanian wajar ketika menjadi redup dalam perdebatan-perdebatan yang lebih serius, tergantikan oleh isu-isu produktivitas pertanian dan inovasi pertanian.

Terakhir, saya setuju dengan bagian penutup dari opini saudara Agus sekaligus menjadi bagian yang menjadi kontribusi besar yang harus terus digulirkan. Yakni: Upaya berikutnya adalah pemerintah pusat perlu melakukan redistribusi lahan bagi para buruh pertanian.

Tetapi juga tetap dengan cara pandang yang sama bahwa cara pandang melihat pekerja pada sektor pertanian tidak hanya melihat pertanian dengan mengabaikan relasi kerja yang berlangsung di dalamnya.

Sunardi, S.IP, MPA pegiat klub diskusi MAPCORNER UGM


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed