Kolom

(Salah) Fokus Menghadapi Bonus Demografi

Anwar Abbas - detikNews
Selasa, 19 Mar 2019 16:28 WIB
Foto: Thinkstock
Jakarta - Setahun ke depan bisa menjadi saat-saat menentukan untuk Indonesia. Negara ini akan menghadapi kesempatan yang sangat besar, sekaligus tantangan yang sangat besar. Jika mampu memanfaatkannya dengan baik, Indonesia bisa menjadi salah satu negara maju di dunia. Sebaliknya, jika gagal memanfaatkannya, Indonesia kemungkinan akan stagnan bahkan bisa menjadi negara gagal.

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2030 Indonesia akan menghadapi sebuah fenomena demografi yang disebut sebagai bonus demografi. Sejatinya, fenomena ini akan menjadi pisau bermata dua. Akan betul-betul menjadi bonus demografi, atau sebaliknya berubah menjadi bencana demografi. Semuanya tergantung pada bagaimana cara kita, terutama pemerintah dalam menyikapinya.

Satu hal yang agak mengkhawatirkan adalah bahwa tahun-tahun menjelang bonus demografi juga merupakan tahun-tahun suksesi kepemimpinan nasional. Tahun-tahun ketika pusaran elite kepemimpinan negara biasanya akan lebih disibukkan dengan berbagai kegiatan politik untuk menghadapi pemilu. Lebih mengkhawatirkan lagi jika pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo justru latah ikut-ikutan fokus memikirkan Pemilihan Presiden 2019, sehingga lupa mempersiapkan negara ini menghadapi fenomena bonus demografi.

Fenomena bonus demografi, terjadi akibat perubahan struktur umur penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa pada rentang tahun 2020 hingga 2030, proporsi penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) jauh lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun). Perubahan ini mengakibatkan turunnya Rasio Ketergantungan (dependency ratio).

Fenomena ini diakibatkan oleh dua hal. Pertama, terus menurunnya Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate), yang mengakibatkan meningkatnya jumlah bayi yang tetap hidup hingga usia dewasa. Kedua, menurunnya Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) yang mengakibatkan berkurangnya jumlah anak yang berusia di bawah 15 tahun.

Rasio Ketergantungan akan terus turun dari 50,5 persen pada 2010 menjadi 47,7 persen pada 2020, dan akan mencapai puncaknya di angka 46,9 persen pada 2030. Artinya, pada 2030 nanti, 100 orang penduduk produktif hanya akan menanggung sekitar 47 orang yang tidak produktif. Penurunan rasio ketergantungan ini akan mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhan penduduk usia tidak produktif, sehingga sumber daya dapat dialihkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Dengan demikian, terbukalah sebuah kesempatan atau jendela peluang (window of opportunity) yang harus dimanfaatkan untuk meraih keuntungan ekonomis.

Tantangannya kemudian, bagaimana langkah yang tepat untuk memanfaatkan peluang besar ini? Tingginya jumlah penduduk usia produktif tentu akan berbanding lurus dengan jumlah angkatan kerja. Artinya, pada saat itu Indonesia membutuhkan lapangan kerja yang banyak. Jika gagal, maka Indonesia akan mengalami ledakan pengangguran. Jika itu terjadi, maka bonus demografi telah berbalik menjadi bencana demografi.

Belum lagi, jika kita berbicara tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka persaingan untuk mencari pekerjaan di Indonesia akan semakin berat. Faktanya, menurut laporan United Nations Development Programme (UNDP), peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia hanya berada di urutan 113 dari 188 negara di dunia. Peringkat itu juga masih kalah jika dibandingkan dengan beberapa Negara di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.

Data terbaru yang dirilis BPS pada Agustus 2018, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 131,01 juta orang, atau bertambah 2,95 juta orang dari tahun sebelumnya. Untuk menghadapi bonus demografi, pemerintah sudah selayaknya mengalihkan fokus dari pembangunan berbagai infrastruktur ke pembangunan manusia dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur memang penting dan akan berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, jika pertumbuhan ekonomi tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka semua infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tersebut hanya akan dinikmati oleh orang lain.

Salah satu cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja adalah dengan merubah prioritas pemanfaatan dana desa. Pemerintah bisa memfokuskan pemanfaatan dana desa untuk melakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, atau sebagai bantuan modal untuk membesarkan usaha-usaha kecil berbasis rumah tangga di pedesaan agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Indonesia juga bisa belajar dari Tiongkok dan Korea Selatan dalam memanfaatkan bonus demografi. Tiongkok berhasil menggerakkan dan menciptakan industri-industri rumah tangga yang memproduksi berbagai komponen-komponen peralatan elektronika. Cara yang hampir sama juga dilakukan oleh Korea Selatan, mereka berhasil menumbuhkan industri-industri rumah tangga yang memproduksi komponen telepon genggam. Dengan cara seperti itu, kedua negara ini berhasil menyerap banyak tenaga kerja lokal di negaranya masing-masing.

Tantangan terbesar sebuah negara yang mengalami bonus demografi adalah bagaimana mengelola penduduk usia produktif yang melimpah, agar produktif secara ekonomi. Karena jika mereka hanya produktif secara usia, tapi tidak produktif secara ekonomi justru akan menjadi beban negara. Selain angka pengangguran yang akan melonjak, hal ini juga bisa memberi efek negatif dalam kehidupan sosial.

Mudah-mudahan bonus demografi yang telah ada di depan mata ini tidak keluar dari radar pemerintah. Sangat disayangkan jika peluang ini lepas begitu saja, karena bonus demografi hanya terjadi sekali dalam hitungan ratusan tahun. Dengan memanfaatkan bonus demografi, Indonesia bukan hanya akan terlepas dari bencana demografi, tapi Indonesia juga mempunyai peluang untuk menjadi salah satu negara maju di ASEAN, Asia, bahkan dunia.

(mmu/mmu)