detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 15 Maret 2019, 16:30 WIB

Kolom

Peduli pada Tenaga Kerja Pertanian

Agus Dwi Nugroho - detikNews
Peduli pada Tenaga Kerja Pertanian Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -

Debat putaran ketiga akan mempertemukan calon wakil presiden (cawapres) untuk adu gagasan mengenai pembangunan pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan budaya. Tema ketenagakerjaan menjadi suatu hal menarik mengingat masyarakat Indonesia saat ini didominasi penduduk berusia produktif dan sangat membutuhkan pekerjaan. Isu mengenai peningkatan lapangan kerja, kelayakan gaji, jaminan kepastian dan keselamatan kerja akan menjadi beberapa permasalahan krusial yang perlu dicarikan solusinya oleh kedua cawapres.

Isu-isu mengenai ketenagkerjaan nantinya pasti akan terfokus pada pegawai di sektor industri dan sektor jasa. Namun begitu, sebenarnya ada isu besar ketenagakerjaan yang sering terlupakan, yakni kurangnya perhatian berbagai pihak pada nasib tenaga kerja pertanian. Padahal banyak sekali masalah yang dihadapi tenaga kerja pertanian di antaranya upah yang masih jauh di bawah upah tenaga kerja industri dan jasa.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2014-2018 oleh BPS menunjukkan pada Agustus 2018 rata-rata upah tenaga kerja sektor jasa dan sektor industri mencapai Rp 2,92 juta dan Rp 2,83 juta per bulan. Sedangkan upah tenaga kerja sektor pertanian sebesar Rp 1,89 juta per bulan.

Ketimpangan upah antara pekerja di sektor pertanian dengan sektor lainnya menyebabkan jumlah tenaga kerja pertanian mengalami penurunan karena lebih memilih bekerja pada sektor non pertanian yang selanjutnya menjadi hambatan utama dalam proses regenerasi tenaga kerja pertanian. Saat ini, pertanian didominasi oleh tenaga kerja berusia di atas 60 tahun. Kalau pun generasi muda bekerja pada pertanian, biasanya karena keterpaksaan setelah gagal dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor non pertanian.

Generasi muda yang bekerja di sektor pertanian sebagian besar merupakan tamatan SD atau bahkan tidak sekolah. Hal ini mengakibatkan rendahnya produktivitas dan inovasi pertanian karena pekerja berusia lanjut ataupun berpendidikan rendah bersifat lambat adaptif terhadap inovasi teknologi. Tenaga kerja tersebut lebih nyaman menggunakan proses produksi yang sudah biasa diterapkan dan cenderung menolak pada teknologi baru. Implikasi nyata dari masalah ini adalah rendahnya kesejahteraan petani, sehingga menjadikan pertanian sebagai salah sektor penyumbang penduduk miskin terbesar di Indonesia.

Tenaga kerja pertanian sebenarnya dapat melakukan upaya diversifikasi dan integrasi usaha untuk meningkatkan pendapatan. Diversifikasi usaha merupakan aktivitas menghasilkan produk dari beberapa subsektor pertanian atau biasa dikenal pertanian terpadu. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi lahan yakni membudidayakan dua komoditas pada lahan yang sama. Aktivitas seperti ini sebenarnya banyak dilakukan petani, di antaranya di Kulon Progo yang melakukan pertanian surjan. Yakni, sistem pertanian yang mengatur sebagian lahan ditanami tanaman pangan, sedangkan sebagian lainnya ditanami tanaman hortikultura.

Walaupun sebenarnya sistem ini muncul karena wilayah tersebut sering mengalami banjir, namun fakta menunjukkan petani mampu meningkatkan pendapatan atau minimal mengurangi kerugian apabila panen salah satu komoditas tidak optimal. Konsep pertanian terpadu lainnya adalah mengkombinasikan antara tanaman pangan dengan peternakan, sehingga limbah tanaman digunakan untuk pakan ternak dan juga sebaliknya. Dengan begitu, petani akan menghemat biaya produksi dan mampu meningkatkan pendapatannya.

Sedangkan integrasi usaha adalah mendorong usaha baru selain subsistem budidaya, misalnya pengolahan. Langkah ini tentunya mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian sehingga memberikan efek kenaikan pendapatan tenaga kerja pertanian. Selain itu, integrasi usaha memberikan dampak positif lain, yakni mengurangi waktu petani menganggur. Selama ini, sektor pertanian sering diidentikkan dengan pengangguran semu karena hanya aktif bekerja pada saat waktu tertentu, namun pada waktu yang lain lebih banyak menganggur.

Keberhasilan kedua konsep tersebut membutuhkan intervensi petugas penyuluh, swasta, perguruan tinggi, dan organisasi swadaya masyarakat untuk aktif mendampingi tenaga kerja pertanian. Lembaga tersebut memiliki tugas dan peran masing-masing, baik melakukan pendampingan maupun melakukan transfer teknologi kepada petani.

Selain dari masyarakat sendiri, upaya lain yang diperlukan adalah dukungan pemerintah desa dan daerah untuk membuat konsep integrasi pertanian dengan sektor lain, terutama pariwisata. Banyak contoh kasus keberhasilan integrasi tersebut, seperti beberapa desa wisata berbasis pertanian di Sleman dan Gunungkidul. Pendapatan masyarakat tani meningkat karena produknya terjual dengan harga lebih tinggi maupun adanya pemasukan dari para wisatawan. Hal yang penting dari konsep ini adalah mendorong masyarakat mampu mengidentifikasi potensi yang dimiliki dan selanjutnya mengoptimalkannya dengan melibatkan sedikit intervensi dari pihak pemerintah.

Partisipasi lain dari pemerintah desa adalah memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pengembangan usaha masyarakat, khususnya pertanian. Hampir sebagian besar dana desa saat ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Pembangunan infrastruktur memang sangat diperlukan untuk penumbuhan ekonomi desa, namun bagaimanapun pemerintah desa perlu juga untuk memprioritaskan pengembangan kualitas SDM maupun penumbuhan usaha masyarakat. Pemerintah desa dapat memberikan bantuan kredit usaha pertanian maupun penyelenggaraan berbagai pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja pertanian.

Upaya berikutnya adalah pemerintah pusat perlu melakukan redistribusi lahan bagi para buruh pertanian. Sebagian besar buruh pertanian di Indonesia adalah para pekerja yang tidak memiliki lahan dan pada akhirnya harus bekerja pada para pemilik tanah. Redistribusi lahan akan membuka akses buruh tani untuk mengelola lahan secara mandiri dan mampu memperoleh pendapatan lebih baik. Upaya ini dapat dilakukan dengan mendesain ulang pembagian lahan, baik itu milik pemerintah yang awalnya dikuasai oleh individu tertentu maupun lahan marjinal yang belum diolah, menjadi terbagi untuk buruh tani yang selama ini tidak memiliki lahan.

Semoga tulisan ini dapat memberikan pencerahan agar selalu ada perhatian pada nasib tenaga kerja pertanian di Indonesia.

Agus Dwi Nugroho, SP, M.Sc peneliti di Pusat Kajian Kedaulatan Pertanian (PAKTA) Fakultas Pertanian UGM


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com