DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 15 Maret 2019, 11:30 WIB

Kolom

Pemilu Paling Rumit di Dunia

Rheza Firmansyah - detikNews
Pemilu Paling Rumit di Dunia Foto: Andhika Prasetia
Jakarta -

Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang adalah pemilu yang paling rumit di dunia. Hal ini karena Indonesia menggabungkan secara langsung pelaksanaan Pemilihan Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD Provinis, Kabupaten/Kota) dan Pemilihan Presiden beserta Wakil Presiden (Pilpres).

Pelaksanaan pemilu serentak tersebut didukung dengan adanya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Melalui pemilu serentak nasional ada upaya untuk memperkuat hubungan legislatif dan eksekutif dalam kerangka mekanisme check and balance yang dikehendaki oleh konstitusi sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif dalam konteks sistem pemerintahan presidensial yang telah dikonsepkan di dalam UUD 1945.

Namun hal itu tidak dapat lepas dari sisi gelap demokrasi. Seorang pengamat perkembangan politik Indonesia, Olle Tornquist meramalkan akan datangnya hantu (kaum jahat) demokrasi. Dalam bentuk ini demokrasi hanya terjadi secara formal, minus substansi. Rakyat tidak pernah secara nyata menjadi pemegang penuh kedaulatan negara yang bersifat strategis dan hanya dikuasai oleh segelintir elite dan oligarki yang berkuasa. Akibatnya partisipasi rakyat terhadap demokrasi yang berjalan cenderung rendah.

Minusnya kualitas pejabat publik juga berbanding lurus dengan maraknya money politics yang mengarah pada munculnya transaksi material. Hasil penelitian (Firman Noor, 2014) menunjukkan bahwa saat ini masyarakat cenderung tidak tabu lagi untuk mengaitkan kemampuan seorang politisi yang memberikan hasil dengan kelayakan untuk dipilih. Dalam pandangan masyarakat, saat ini yang terpenting para politisi dapat memberi sesuatu (barang atau uang), tidak peduli apa partainya dan apa benderanya.

Implikasinya adalah kebijakan yang dihasilkan kerapkali berseberangan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya, menghasilkan parpol yang mengambang minim akan gagasan, kemudian berlanjut pada representasi membangun lembaga perwakilan rakyat yang terpisah dengan rakyat. Dari lembaga perwakilan berlanjut pada pembentukan pemerintahan yang cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan lembaga peradilan yang tidak peka terhadap rasa keadilan masyarakat.

Kondisi inilah yang sekarang sedang kita alami bersama. Pada akhirnya masyarakat lebih percaya terhadap paparan para ahli atau para ilmuwan terkemuka baik itu dalam bidang hukum dan politik dibandingkan dengan para politisi ulung. Jika dibandingkan dengan Jerman yang demokrasinya sudah mapan, masyarakat di sana lebih senang membaca, menyimak, dan mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh para politisi baik melalui media cetak maupun media elektronik dibandingkan dengan para pakar intelektual. Alasannya sederhana: dalam rangka pemilihan umum --kehidupan politik selalu dilihat berdasarkan pada proporsi pemilu dari sudut kompetisi antarparpol.

Kompetisi tersebut tidak kalah serunya dengan kompetisi sepak bola. Dalam rangka pemilu di Jerman, pendapat ilmuwan seperti Lyotard dan Jurgen Habermas dianggap tidak relevan dan tidak menarik sama sekali. Hal ini terjadi karena popularitas dari para kandidat di Jerman mempunyai kemampuan yang lebih andal daripada para ilmuwan tersebut. Selain itu para kandidat tersebut juga merupakan seorang negarawan. Masyarakat juga berkembang dari segi rasional secara materi.

Pada akhirnya kondisi demokrasi kita hari ini mengarah pada model demokrasi delegasi (delegative democracy), bukan demokrasi perwakilan (representative democracy). Dalam pemaknaan representative democracy, para politisi mendengar suara rakyat dan bekerja untuk memenuhi kepentingan rakyatnya. Sedangkan, dalam pemaknaan delegative democracy rakyat diibaratkan sebagai suara anjing yang menggonggong, sementara para politisi adalah kafilah yang terus berjalan.

Dalam rangka mewujudkan representative democracy tidak ada jalan lain kecuali memaksa para kontestan untuk merealisasikan janji-janji politik pada saat kampanye. Pemilu dapat dikatakan sebagai kontak sosial; satu pihak menjamin hak dan satu pihak lain menuntut terlaksananya suatu kewajiban. Hak untuk memilih adalah berdaulat menentukan pilihan yang dioperasikan melalui kebebasan menentukan pilihannya baik memilih siapapun atau tidak memilih siapapun.

Selain itu adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala upayanya dalam mendapatkan suara pemilih/konstituen. Para peserta pemilu yang berhasil menduduki kursi jabatan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan janjinya ketika pemilu. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memformulasikan janji politik ke dalam bentuk akta (naskah hukum) yang ditandatangani oleh KPU beserta para calon di hadapan notaris. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum bila seorang kontestan pemilu ketika terpilih tidak dapat merealisasikan janjinya.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, ingkar janji (wanprestasi) dalam politik dapat bermakna recall untuk anggota dewan dan impeachment untuk presiden. Sudah saatnya peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya mengatur prosedur pemberian mandat rakyat terhadap wakilnya melalui pemilu, tetapi juga harus menyediakan mekanisme bagi rakyat untuk mencabut mandat tersebut jika terbukti para wakilnya ingkar janji.

Pasal 239 UU No 17 Tahun 2014 Tentang MD3 mengatur adanya mekanisme recall. Namun dalam pengaturan ini perlu ada catatan. Sebagai pemilik kedaulatan sudah seharusnya rakyat dilibatkan dalam proses recall sebagai salah satu instrumen kontrol bagi anggota dewan. Recall yang dilakukan selama ini justru melalui mekanisme parpol. Secara esensi yang dimaksud dengan recall adalah hak rakyat/konstituen (bukan parpol) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya berakhir.

Begitu pun dengan impeachment bagi presiden dan wakil presiden, hanya dapat dilakukan oleh MPR dan DPR saja. Rakyat sama sekali tidak mendapatkan ruang untuk itu. Padahal jika ditelaah secara mendalam pasca perubahan UUD 1945 Presiden tidak lagi bertanggung jawab terhadap parlemen (MPR), tetapi langsung kepada rakyat. Namun anehnya, saat ini rakyat sama sekali tidak memiliki alat untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Pengingkaran janjinya tidak dapat dijadikan alasan untuk dilakukan impeachment.

Sudah saatnya melihat realitas kualitas demokrasi kita harus senantiasa menumbuhkan optimisme dalam diri. Demokrasi adalah bagian warisan dari budaya luhur pada pendiri bangsa ini, maka sudah seharusnya kita merawatnya. Ibaratnya saat ini kita sedang mencari sebuah harta karun, yaitu demokrasi yang ideal. Di mana dalam pencarian harta karun tersebut kita terus menggali tanah; penggalian itulah yang dapat membuat tanah menjadi gembur dan subur. Tanah yang gembur dan subur itulah makna dari demokratisasi yang hendak kita wujudkan bersama.

Bangsa ini sedang mencari sebuah demokrasi ideal yang sulit untuk ditemukan. Sebagaimana dikatakan oleh Dhaniel Dhakidae bahwa semua yang kita kerjakan selama ini adalah untuk mencari sesuatu yang tidak dapat ditemukan, yaitu demokrasi. Tetapi, siapa tahu tindakan mencari itulah --membangun partai, memilih, mendidik para pemilih, membedakan mana politisi bagus dan mana politisi busuk-- menjadi tujuan dalam dirinya sendiri, sambil menyuburkan ladang demokrasi tersebut.

Rheza Firmansyah mahasiswa Magister Hukum dan peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
>