DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 14 Maret 2019, 15:56 WIB

Kolom

Rezim Negara yang Punitif

Aan Suryana - detikNews
Rezim Negara yang Punitif Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Pemidanaan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang berekspresi kritis terhadap negara terus berlangsung, dengan kasus terakhir menyangkut akademisi Robertus Robet. Seorang anggota polisi melaporkan Robet ke institusinya sendiri (kepolisian) bahwa Robet layak dipidanakan karena yang bersangkutan menyanyikan lagu di muka publik yang dianggap menghina institusi tentara (Tentara Nasional Indonesia).

Kasus seperti ini, di mana kebebasan berekspresi direpresi oleh institusi negara, semakin bertambah banyak pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagian proses pemidanaan diduga termotivasi oleh solidaritas sesama institusi negara, seperti yang terjadi pada Robertus Robert. Tapi, banyak kasus pemidanaan yang lain terjadi karena "meningkatnya motivasi aparat pemerintah dalam menggunakan institusi negara sebagai alat untuk mendelegitimasi dan merepresi kaum oposisi dan ekspresi politik yang kritis (dari warga negara Indonesia)."

Pernyataan tersebut dikemukakan akademisi Thomas P. Power dalam artikelnya yang diterbitkan jurnal internasional yang berpengaruh, yakni Bulletin of Indonesia Economic Studies, berjudul Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. Dalam artikel yang terbit secara online pada 11 Desember 2018 itu, Thomas Power menyajikan sederetan bukti di mana aparat negara dalam pemerintahan Jokowi semakin represif dalam menangani kasus yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi.

Bukti-bukti tersebut, menurut dia, antara lain penangkapan orang-orang yang dituduh hendak melakukan makar beberapa jam sebelum aksi 212, pembelotan beberapa tokoh oposisi ke kubu Jokowi karena mereka diduga takut dikriminalisasi, dan rencana pengusutan kasus terhadap Neno Warisman yang menciptakan Grup WA yang bertagar 2019GantiPresiden.

Mengapa aparat negara menjadi semakin represif di era pemerintahan Joko Widodo? Menurut Thomas Power, semakin represifnya aparat negara terjadi karena pemerintahan Jokowi kelabakan menghadapi serangan pihak lawan politik yang sering menggunakan kartu agama untuk mendelegitimasi kekuasaannya. Untuk menghadapi serangan tersebut, setidaknya Jokowi menggunakan dua strategi.

Pertama, merangkul kalangan Islam, termasuk Islam yang konservatif, untuk menetralisir serangan politik terhadap kubunya. Kedua, mendelegitimasi dan merepresi kaum oposisi, lewat penggunaan institusi penegakan hukum dan keamanan dengan "cara-cara serius dan determinasi yang tinggi."

Saya setuju dengan argumen di atas bahwa aparat negara makin represif akhir-akhir ini. Tapi, saya kurang setuju dengan argumen lanjutannya bahwa pemerintahan Jokowi, bersama-sama dengan aparat negara seperti polisi dan kejaksaan, telah melakukan "tindakan yang serius dan dengan determinasi yang tinggi", untuk merepresi lawan politik.

Yang pertama, dalam era yang terbuka saat ini, di mana netizen ikut mengkontrol berjalannya sistem pemerintahan, pengkoordinasian yang sistematis dan masif untuk merepresi lawan politik akan mudah terdeteksi. Jika pemerintahan Jokowi terbukti melakukan tindakan-tindakan terkoordinir untuk merepresi lawan politik, hal demikian akan menimbulkan gejolak hebat di kalangan rakyat, terutama aktivis demokrasi.

Jokowi tidak akan berani mengambil resiko ini, karena jika skenario ini terjadi, akan menggerus elektabilitasnya yang tengah berjuang untuk terpilih kembali dalam pemilihan presiden pada 17 April nanti. Masyarakat tak akan mau dipimpin oleh pemimpin yang menggunakan segala cara, termasuk cara-cara otoriter, untuk menggapai kekuasaan.

Yang kedua, memang ada kesan, setidaknya di kalangan para pendukung Prabowo, bahwa aparat kepolisian bertindak cepat ketika menyelidiki kasus yang menerpa lawan politik Jokowi. Kesan tersebut mungkin benar. Tetapi, belum ada satu kasus pun yang menunjukkan bahwa aparat Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan sebagainya bertindak secara aktif merekayasa suatu kasus yang akan merugikan elektabilitas lawan politik Jokowi.

Sejauh ini, aparat negara terlihat lebih bersifat pasif dan hanya bertindak setelah ada kejadian, daripada bertindak aktif mencari kesalahan lawan politik Jokowi. Bukti-bukti ini mematahkan argumen Thomas Power bahwa pemerintahan Jokowi melakukan koordinasi yang sistematis untuk mendelegitimasi dan merepresi lawan politik.

Meski upaya terkoordinir itu tidak atau belum terjadi, Presiden Jokowi perlu dikritik secara tajam karena terkesan membiarkan regresi demokrasi. Presiden Jokowi terkesan diam ketika banyak orang ditangkapi, di mana sebagian penangkapan terjadi dalam situasi proses pemidanaan yang abu-abu. Proses pemidanaan Ahmad Dhani mendapat tentangan keras dan berkelanjutan dari masyarakat, karena masyarakat menilai ada sesuatu yang kurang pas dengan proses pemidanaan tersebut.

Selain Ahmad Dhani, saat ini banyak orang menghadapi proses pemidanaan hanya karena ucapan atau kritikan spontan, yang diartikan sebagai penghinaan bagi orang lain atau suatu golongan tertentu. Padahal, penentuan secara pidana apakah seseorang mengeluarkan ujaran yang menghina seseorang atau golongan lain cukup sulit, karena sifat kasus yang relatif. Artinya, suatu ujaran bisa diartikan penghinaan bagi seseorang dalam suatu golongan masyarakat, tapi belum tentu dianggap penghinaan oleh anggota masyarakat yang lain.

Selain itu, sangatlah tidak adil jika seseorang mesti menghadapi proses pidana hanya karena, sebagai contoh, pelampiasan rasa frustrasi mereka di media sosial terhadap pelayanan negara atau perilaku pejabat negara dan pemerintah yang buruk. Pejabat negara dan pemerintah wajib dikritik dan wajib legowo dalam menerima kritik, dalam segala bentuk ekspresi.

Hanya ketika ujaran, kritikan, atau sindiran itu dilakukan dengan cara yang tidak patut, tidak sesuai dengan fakta dan dilakukan secara sistematis dan terus-menerus, di mana dalam rangkaian ekspresi ujaran tersebut terdapat muatan niat jahat (malicious intent) untuk mematikan karakter si pejabat pemerintah atau negara, maka dalam situasi ini si pelaku ujaran tersebut dapat dibawa ke ranah hukum.

Saat ini, iklim sosial dan politik di Indonesia sangat tidak sehat. Politisi senantiasa mengintai lawan politik, dan ketika lawan politik selip lidah atau khilaf menulis ujaran atau kritikan di media sosial yang dianggap melakukan pencemaran nama baik pihak lain, segera diadukanlah mereka oleh lawan politik ke polisi. Ranah publik bukan lagi ajang beradu gagasan, tapi pertempuran berdarah, di mana politisi yang lengah akan berakhir berdarah-darah di penjara.

Tak hanya politisi. Saat ini semakin rawan bagi warga biasa, termasuk dokter, wartawan, insinyur, tukang becak, dan sebagainya untuk menghadapi tuntutan hukum atas nama pencemaran nama baik seseorang atau golongan tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, data yang dilansir Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam proses pemidanaan kasus yang berhubungan dengan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, persisnya dalam rentang 28 Agustus 2008 hingga 9 September 2014, hanya terdapat 59 kasus yang berhubungan dengan UU ITE yang masuk proses pemidanaan polisi. Jumlah kasus meningkat tajam berkali-kali lipat dalam pemerintahan Jokowi, yakni 210 kasus (dihitung mulai dari 22 Oktober 2014 hingga 5 Februari 2019). Lonjakan jumlah ini sungguh memprihatinkan.

Presiden tidak bisa mengintervensi hukum, tapi setidaknya lewat pernyataan dan imbauannya, presiden seharusnya bisa menginspirasi aparat pemerintah dan negara untuk mengedepankan aspek persuasi dan edukasi dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Jangan lagi aparat negara mementingkan aspek punitif (menghukum) ketika mengurusi kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, karena tindakan ini lambat laun akan mematikan demokrasi.

Sebagai seorang presiden, Jokowi ialah pemimpin dan lambang negara, dan seharusnya menjadi lokomotif kebebasan berekspresi, yang merupakan salah satu tuntutan Reformasi. Jokowi seharusnya tidak hanya berpikir mengenai pembangunan fisik manusia, seperti misalnya pembangunan infrastruktur, tapi juga berpikir memperbaiki iklim demokrasi.

Kebebasan berekspresi penting bagi demokrasi, karena tanpa kebebasan berekspresi tak akan ada mekanisme kontrol bagi pemerintah dan aparat negara. Absennya mekanisme kontrol dalam demokrasi akan menyuburkan praktik otoritarianisme negara dan pemerintah, yang akan berujung pada penerapan abuse of power yang masif. Selain itu, tanpa kebebasan berekspresi tak akan muncul adu gagasan yang sehat yang mampu mewujudkan gagasan segar untuk terus-menerus memperbaiki sistem kenegaraan dan kebangsaan kita.

Aan Suryana pengamat politik dan kebijakan publik; lulusan program doktoral di School of Culture, History and Language, Australian National University, Canberra


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed