DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 13 Maret 2019, 15:00 WIB

Kolom

Berebut Klaim "Wisata Halal"

Ribut Lupiyanto - detikNews
Berebut Klaim Wisata Halal Wisata halal di Banyuwangi (Foto: Ardian Fanani)
Jakarta - Kontestasi demokrasi mestinya diisi perang gagasan. Faktanya masih jauh panggang dari api. Sedikit yang muncul, itu pun masih terjadi perang klaim. Masing-masing kubu mengklaim menjadi penggagas pertama sebuah isu. Salah satunya terkait pengembangan wisata halal.

Perang klaim isu wisata halal terjadi antar cawapres. Keduanya memang diandalkan dalam sektor ekonomi. Sandiaga Uno memaparkan akan mengembangkan wisata halal Indonesia. Ma'rif Amin mengatakan bahwa ia yang pertama menyatakan terkait wisata halal, dan Uno dinilai hanya melanjutkannya.

Sungguh disayangkan, padahal wisata halal bukanlah barang baru. Indonesia sangat prospektif, namun masih tertinggal di level global.

Potensi dan Permasalahan

Indonesia sangat potensial menjadi destinasi wisata halal paling unggul di dunia. Indonesia menempati peringkat kedua destinasi wisata halal antara negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tahun 2018.

Indonesia memiliki keragaman destinasi dan kekayaan budaya Nusantara. Hal tersebut merupakan modal utama yang tidak dimiliki negara lain. Tinggal selangkah lagi Indonesia dapat menyalip Malaysia sebagai pusat wisata halal dunia.

Kementerian Pariwisata telah menargetkan Indonesia menjadi destinasi pariwisata halal nomor satu dunia pada 2019. Wisata halal menjadi fokus Indonesia karena memenuhi syarat 3S (size, sustainable, spread).

Partisipasi para pemangku kepentingan wisata halal tergolong tinggi dan semakin naik. Kondisi ini tentunya juga akan mendukung target pariwisata dan menyumbang perbaikan perekonomian nasional.

Tren perkembangan wisata halal Indonesia terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan peringkat Indonesia yang naik di level internasional. Hasil studi Global Muslim Travel Index (GMTI) 2018 yang dikeluarkan Mastercard-CrescentRating menunjukkan Malaysia masih kokoh di puncak, sedangkan Indonesia mengikuti bersama Uni Emirat Arab dengan nilai sama. Hasil ini naik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kementerian Pariwisata (2018) memaparkan bahwa pemerintah kini fokus menggarap dua destinasi wisata halal di Indonesia selain Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini Lombok, yakni Sumatera Barat dan Aceh. Pada 2016 Indonesia mendapat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Muslim sebanyak 2,5 juta orang. Target wisman muslim pada 2019 sebanyak 5 juta orang.

Berdasarkan studi GMTI 2018, beberapa aspek penting yang menunjang pertumbuhan wisatawan Muslim adalah meningkatnya populasi Muslim, berkembangnya kelas menengah, banyaknya anak muda, kemudahan mengakses informasi wisata, menjamurnya fasilitas yang ramah Muslim, dan wisata pada bulan Ramadan.

Studi juga memetakan wisatawan Muslim milenial dalam aspek 3A yaitu Authentic (otentisitas), Affordable (harga yang terjangkau), dan Accesible (aksesibilitas). Dari tiga aspek tersebut, terdapat beberapa perilaku yang kerap dilakukan oleh wisatawan Muslim milenial. Antara lain bepergian bersama keluarga dan kerabat, berwisata dengan mudah dan murah, tetap tersambung dengan internet, lebih memilih daerah yang ramah Muslim, menggunakan piranti daring untuk salat, dan menggunakan transportasi publik.

Sedangkan pasar Muslim diprediksi akan terus meningkat hingga US$220 miliar pada 2020 dengan jumlah wisatawan mencapai 158 juta orang. Data pada 2017 mencatat ada 131 juta wisatawan Muslim yang bepergian ke beberapa destinasi wisata halal, salah satunya Indonesia.

Pengembangan wisata halal di Indonesia diakui masih kalah jika dibandingkan negara lain misalnya Malaysia. Sucipto (2014) mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia. Pertama, masih adanya ketakutan di sebagian pelaku industri di Indonesia yang pencantuman label halal.

Kedua, belum adanya regulasi dalam bentuk perundang-undangan. Ketiga, belum siapnya SDM dalam bidang wisata halal. Keempat, lemahnya sosialisasi tentang wisata syariah di Indonesia berakibat kurangnya masyarakat luas mengenal produk-produk dalam wisata halal.

Peta Jalan

Evaluasi atas potensi dan permasalahan di atas dapat menjadi bahan untuk optimalisasi dan peta jalan menuju pusat wisata halal dunia. Optimalisasi dapat dilakukan dengan menangkap potensi dan meminimalisasi permasalahan di atas. Beberapa upaya penting diperhatikan mulai dari level individu, kalangan usaha, hingga pemerintah.

Pertama, melalui aplikasi spiritualisme ekonomi. Layanan destinasi wisata halal dapat didorong untuk tujuan spiritual yaitu mendapatkan berkah ekonomi. Halal berkorelasi dengan pahala bagi muslim. Pelaku wisata, baik penyedia maupun wisatawan muslim, akan mempengaruhi lonjakan wisata halal melalui pendekatan teologi.

Kedua, melalui standarisasi layanan berskala internasional. Meskipun Indonesia mayoritas berpenduduk muslim, namun standar yang diakui dengan sertifikasi dibutuhkan sebagai jaminan wisatawan mancanegara. Selama ini banyak anggapan bahwa penjual barang atau makanan atau penyedia jasa muslim pasti produknya dijamin halal. Pemerintah, MUI, dan kalangan usaha perlu bersinergi mengoptimalkan pencapaian standar tersebut.

Ketiga, memaksimalkan implementasi prinsip berdikari dan minimalisasi impor. Impor masih dianggap sebagai solusi instan dan diandalkan guna meredam lonjakan harga di pasaran. Padahal, impor justru berpotensi kontra produktif. Impor akan mengurangi hingga membunuh peluang ekonomi produsen lokal, misalnya petani. Kenaikan harga yang klasik penting diantisipasi sejak jauh hari. Penegakan hukum bagi spekulan mesti dilakukan.

Keempat, mengutamakan produk rakyat dan UMKM. Wisata halal tidak semestinya hanya dinikmati oleh investor atau pengusaha besar. Rakyat dan pelaku mikro mesti turut merasakan manfaatnya. Harapannya akan terdorong efek partisipasi guna perbaikan layanan wisata halal.

Kelima, dengan optimalisasi pemberdayaan menggunakan ziswaf. Ziswaf dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi melalui konsep pemberdayaan. Sasarannya adalah pelaku ekonomi mikro dan kecil yang mendukung wisata halal. Sedangkan donasi dapat berasal dari pelaku wisata berskala menengah hingga besar. Jika usaha kecil berkembang, maka ke depan akan berbalik menjadi penyumbang donasi.

Konsep ini akan menjadi penjamin keberlanjutan pengembangan wisata halal. Khasanah budaya Islam di Nusantara dengan segala produknya menjadi modal besar. Kunci selanjutnya terletak pada penguatan kualitas pelaku dan layanannya. Semua ini menjadi pembuka jalan menuju pusat wisata halal tingkat global.

Ribut Lupiyanto Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
>