DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 13 Maret 2019, 13:30 WIB

Kolom

Disfungsi Kampanye Pemilu

Ilham Yusardi - detikNews
Disfungsi Kampanye Pemilu Satpol PP menertibkan alat peraga kampanye di Jaksel (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta - Secara teoretik, kampanye adalah kegiatan yang terorganisir dan sistematis dalam rangka mendorong masyarakat melakukan sesuatu yang diinginkan dengan memanfaatkan metode dan media tertentu. Dengan demikian, dalam konteks pemilu, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk mendorong masyarakat agar berpihak kepada peserta pemilu yang melakukan kampanye.

Sementara dalam regulasi, menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Kampanye pemilu merupakan kampanye jenis Candidate Oriented Campaigns, artinya kampanye yang berorientasi pada pemenangan kandidat. Kampanye ini biasanya dilatarbelakangi oleh hasrat kepentingan politik. Dalam hal ini tercakup di dalamnya kampanye pemilu legislatif maupun eksekutif. Kampanye dilakukan peserta pemilu untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari calon pemilih, agar nantinya memutuskan memilih calon yang dikampanyekan.

Kampanye dimaksudkan sebagai upaya untuk menggugah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu dan kandidat tertentu. Konkretnya, tujuan kampanye pemilu untuk menyandera kesadaran politik masyarakat agar partai atau kandidat yang dikampanyekan mendapat citra positif dan meraih simpati di tengah-tengah masyarakat.

Kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu sekarang ini masih jauh dari harapan fungsi kampanye di atas. Bahkan cara maupun bentuk kampanye peserta pemilu hari ini terus menjauh dari keadaban, baik secara etika maupun estetika. Masalah tersebut merupakan akumulasi kompleksitas regulasi dan metode kampanye pemilu yang tersedia.

Pertama, terlalu banyaknya lapisan pelaksana kampanye pemilu membuat calon pemilih tidak mempunyai memori yang kuat terhadap satu partai atau kandidat. Kampanye Pemilu 2019 ini dilaksanakan secara serentak antara kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan 5 (lima) jenis peserta pemilu, membuat pemilih tidak siap menampung dan tidak sanggup mengolah data (mencerna informasi) kampanye peserta pemilu.

Kedua, terlalu banyaknya informasi sampah (hoaks) dalam masa kampanye. Sebaran informasi-informasi negatif tentang peserta pemilu yang tidak ada kaitannya dengan pemilu. Sebutlah informasi jumlah lahan hutan atau pertambangan yang dikuasai calon, mencongkel-congkel apakah calon itu keturunan PKI atau bukan. Apakah calon penerus Orde Baru atau Orde Lama atau bukan. Info-info negatif tentang calon yang ditebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab semacam itu tidak bermanfaat dan tidak mencerdaskan pemilih.

Ketiga, partai peserta pemilu termasuk di dalamnya para caleg, tidak dapat memberikan informasi "nilai lebih" partainya atau dirinya jika dibandingkan dengan peserta lain. Sejauh ini media dan materi kampanye peserta pemilu cenderung seragam sekaligus monoton.

Hari ini peserta pemilu lebih menonjolkan iklan kampanye melalui media pajangan seperti baliho, umbul-umbul, poster dan sejenisnya. Media tersebut memang dapat memuat citraan partai dan citraan personal caleg. Namun media pajangan ini tidak memuat visi-misi peserta pemilu secara utuh. Lebih parah lagi, isi pesan kampanye umumnya bernada seragam --desain gambar calon, motto yang bombastis, spesimen surat suara yang memuat lambang partai dan nama calon, kata-kata "Mohon Doa dan Dukungan", "Bersama Kita Bangun Bangsa", "Untuk Perubahan Daerah", dan beragam untaian kata-kata "rayuan pulau kelapa" lainnya yang kehilangan makna.

Nyaris tidak ada iklan kampanye media pajangan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk menyajikan visi-misi dan program partai atau calegnya.Lebih dari itu, peserta pemilu baik partai ataupun caleg sangat minim untuk melakukan kampanye dialogis atau tatap muka dengan masyarakat calon pemilih. Kalaupun ada, hanya partai atau caleg yang mempunyai ketersediaan dana yang besar mau melakukannya.

Jika dilakukan, kegiatan tatap muka pun sebatas bertemu kader internal partai yang bertajuk "konsolidasi partai". Disinyalir, partai atau caleg merasa "takut" bertatap muka langsung dengan calon pemilih. Apa pasal? Menurut beberapa caleg yang penulis tanyai, pertemuan tatap muka mengumpulkan orang membutuhkan energi yang besar. Besar secara pembiayaan dan psikologis. Untuk mengumpulkan orang 50 orang saja paling tidak membutuhkan uang Rp 10 juta. Uang itu untuk sewa gedung, konsumsi, uang transport peserta, hingga cenderamata bagi calon pemilih.

Kemudian, kampanye pertemuan tatap muka membutuhkan mental yang cukup. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak semua calon berkompeten bicara di depan orang banyak untuk menyampaikan visi misi partai atau misi pribadi. Caleg takut salah berkata-kata, takut ditanyai balik, ditagih ini-itu oleh audiens, dan tidak tahu bagaimana menjawabnya.

Menurut saya, semestinya masa kampanye menjadi masa inkubasi bagi pemilih untuk menerima informasi, merekam informasi, mencerna informasi dari para peserta pemilu, dan pada akhirnya pemilih menentukan pilihan kepada siapa suara diberikan. Informasi yang dikeluarkan dan yang yang diterima oleh masyarakat seharusnya informasi yang terkait dengan peserta pemilu, yang mencakup visi misi, program dan rekam jejak peserta pemilu.

Namun, di sisi lain ada tradisi sederhana seorang pemilih memutuskan memilih siapa di TPS. Pemilih lebih berpeluang memberikan suaranya kepada yang paling dekat terhadapnya. Alasan paling kental tersebut adalah faktor hubungan keluarga, rekan, teman, satu kelompok, pernah didatangi, pernah menerima sesuatu dari calon. Sulit mendapatkan pemilih terdidik yang dengan sadar memilih calon tertentu karena visi dan misi yang dicermatinya.

Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Semestinya informasi yang disebarluaskan oleh peserta pemilu adalah informasi yang positif. Kampanye tentang harapan dan rancangan masa depan yang ingin diwujudkan di negara ini.

Ilham Yusardi Komisioner KPU Kabupaten Lima Puluh Kota 2013-2018, anggota Jaringan Demokrasi Indonesia Sumbar


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed