DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 11 Maret 2019, 16:00 WIB

Kolom

Jerat Politik Uang

Marta Mahardika - detikNews
Jerat Politik Uang Aksi KPU ajak warga tolak politik uang (Foto: Wikha Setiawan)
Jakarta - Jika berbagi uang kemungkinan akan dipilih, tapi jika tidak berbagi uang pasti tidak akan dipilih. Begitulah paradigma money politics yang sudah bukan rahasia lagi di negeri ini. Hal tersebut berlaku sejak bangsa ini mengenal demokrasi.

Misalnya, money politics selalu menyertai pemilihan kepala desa (pilkades) di Jawa sejak masa sebelum merdeka (Djaja Sapija, 1944). Ternyata hal tersebut berlangsung hingga sekarang.

Dengan kata lain, politik uang sudah mengakar kuat sejak bangsa kita mengenal dan menerapkan demokrasi dalam memilih pemimpin, sehingga sampai sekarang tetap ada di setiap kontestasi demokrasi.

Sekadar membuka memori sejarah demokrasi. Sebelum mesin cetak dan foto copy ada di setiap daerah, pilkades menggunakan sepotong lidi yang dimasukkan ke kotak yang diletakkan di depan calon. Jika ada lima calon, maka ada lima kotak.

Dengan sistem terbuka tersebut maka masing-masing calon bisa melihat sendiri warga yang memasukkan lidi ke kotak di depannya. Bisa dibayangkan akibat dari sistem terbuka ini: warga yang sudah menerima uang dari calon A misalnya, tak akan berani memasukkan lidi ke kotak yang ada di depan calon lain kecuali jika berani mati.

Selain itu, dengan sistem terbuka tersebut, hasil pilkades akan langsung ketahuan: siapa calon yang bakal menang akan terlihat dari jumlah rakyat yang memasukkan lidi ke kotak di depannya. Karena akibatnya berbahaya bagi rakyat, sistem terbuka tersebut kemudian diubah menjadi sistem tertutup alias rahasia seperti yang sekarang berlaku.

Begitulah. Banyak kasus pembunuhan terjadi sehabis pilkades. Korbannya adalah warga yang memang berani mati karena dianggap "mengkhianati" calon yang telah memberinya uang. Dalam hal ini, semua calon lazimnya kaya raya dan jagoan kampung yang punya tim sukses siap perang atau menjadi jagal bagi warga yang "berkhianat".

Lantas, karena negara tak ingin ada pembunuhan yang menyertai pilkades, sistem terbuka kemudian diubah menjadi sistem tertutup alias rahasia. Dengan sistem rahasia, rakyat ketika memilih tak lagi memasukkan lidi ke kotak di depan calon, melainkan memasukkan lidi ke kotak bergambar tanaman di dalam bilik tertutup. Biasanya gambar tanaman dipakai untuk menggantikan gambar calon. Misalnya, calon A diganti gambar padi, calon B diganti gambar jagung dan seterusnya.

Dengan sistem rahasia, rakyat tidak perlu takut dibunuh jika tidak memilih calon yang telah memberinya uang. Karena itulah, calon yang paling banyak membagi-bagikan uang belum tentu menang, tapi yang tidak membagi-bagikan uang pasti akan kalah.

Tradisi

Paradigma money politics seperti tersebut di awal tulisan ini telah dianggap sebagai tradisi bagi rakyat di desa-desa. Karena itu, sangat sulit dihilangkan. Jika ada calon yang mencoba ingin menghilangkannya, misalnya dengan tegas tidak membagi-bagikan uang kepada rakyat menjelang pemilihan umum, pasti akan kalah.

Padahal, lazimnya calon yang mengikuti kontestasi demokrasi pasti ingin menang. Pada titik ini, segala cara akan dilakukan agar bisa menang. Sedangkan cara yang dianggap paling mudah dilakukan, jika memang punya modal uang, adalah melestarikan tradisi money politics.

Bahkan, kalau misalnya kontestasi demokrasi hanya diikuti satu calon, tetap saja money politics akan dilestarikan karena sang calon tidak mau kalah oleh kotak kosong. Dalam hal ini, kalah oleh kotak kosong jauh lebih memalukan dibanding kalah oleh calon lain.

Dengan fakta tersebut, tradisi money politics memang sangat sulit dihilangkan. Kalau pun ada regulasi yang melarangnya, tak akan mempan untuk menghilangkannya. Pada titik ini, rakyat selalu menyukai money politics karena kondisinya masih miskin. Padahal, jumlah rakyat miskin di negeri ini masih sangat besar.

Yang lebih parah, jumlah rakyat yang bermental miskin, meskipun sebetulnya sudah cukup makmur, yang tetap menyukai money politics juga masih besar. Pada titik ini, money politics malah sangat marak dengan nominal yang lebih besar. Misalnya, kalau pada pemilu lalu cukup bagi-bagi uang pecahan sepuluh ribu rupiah, maka sekarang naik menjadi pecahan seratus ribu rupiah.

Akibatnya, calon yang kalah bisa makin menderita kerugian besar, sehingga ada yang jatuh sakit, bahkan sakit jiwa raga parah yang sulit disembuhkan lagi. Misalnya, sehabis pemilihan tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat propinsi, dan tingkat nasional ada calon yang kalah kemudian masuk rumah sakit umum maupun rumah sakit jiwa. Sangat mengerikan.

Teror

Melihat akibat money politics yang sangat mengerikan, banyak tokoh baik-baik dan cerdas yang seharusnya layak menjadi pemimpin kemudian tidak berani mengikuti kontestasi demokrasi. Bagi mereka, politik uang yang telah menjadi tradisi adalah teror yang sangat mengerikan.

"Jadi calon harus siap kalah siap menang! Jika menang bakal kaya raya, jika kalah bisa jatuh miskin!" Inilah rumus yang lazimnya dipegang oleh calon yang mempercayai paradigma money politics. Rumus tersebut makin populer sehingga ikut mengabadikan tradisi money politics di negeri ini.

Selain itu, dengan rumus tersebut ternyata fenomena korupsi makin marak di kalangan eksekutif dan legislatif. Dalam hal ini, semua koruptor konon pernah mempraktikkan money politics. Karena itu tidak berlebihan jika kemudian ada anggapan bahwa money politics dan korupsi selalu berkelindan dan tak akan bisa terpisahkan.

Anggapan tersebut pun kemudian menjadi teror bagi banyak orang baik-baik dan cerdas yang hendak mengikuti kontestasi demokrasi. Mereka takut mempraktikkan money politics karena takut korupsi. Padahal, jika mereka mengikuti kontestasi demokrasi dengan ketakutan seperti itu risikonya tidak akan menang.

Risiko tersebut berimbas ke risiko lain. Mirip efek domino, jika yang kalah karena takut mempraktikkan money politics dan korupsi, maka yang menang adalah yang berani mempraktikkan money politics dan akan berani pula melakukan korupsi.

Jika efek domino seperti itu yang betul-betul terjadi di negeri ini, seharusnya rakyat juga menganggap politik uang sebagai teror yang mengerikan, karena efeknya adalah korupsi yang makin merajalela, yang bisa membangkrutkan dan menghancurkan negara, yang berarti juga bisa menyengsarakan rakyat.

Kontestasi demokrasi 2019 (pileg dan pilpres) akan menentukan apakah paradigma money politics tetap dilestarikan ataukah dihilangkan, semua tergantung rakyat dan calon-calon yang hendak berlaga.

Sepakat Menolak

Money politics bisa dihilangkan, jika semua yang mengikuti kontestasi demokrasi serta segenap rakyat bisa betul-betul sepakat menolaknya. Artinya, tidak ada satu pun yang mempraktikkannya. Sebaliknya, jika sepakat menolaknya tak bisa diwujudkan, money politics akan tetap lestari sebagaimana tradisi lain.

Faktanya, selama ini, tiap menjelang kontestasi demokrasi, semua calon membuat komitmen bersama dalam bentuk kesepakatan menolak money politics, yang disaksikan semua jajaran aparat penyelenggara, pengawas dan pengaman pemilu. Tapi, selalu ada saja yang diam-diam mengkhianati kesepakatan tersebut.

Atau, ketika berkampanye banyak calon gembar-gembor mengajak rakyat sepakat menolak money politics, tapi ternyata diam-diam tim suksesnya bagi-bagi uang kepada rakyat.

Karena itu, komitmen kesepakatan menolak money politics sering dianggap hanya sebatas seremonial bersifat formalitas yang menjadi tradisi menjelang kontestasi demokrasi, sedangkan di baliknya praktik politik uang tetap berlangsung diam-diam.

Padahal, sudah ada fatwa yang mengharamkan money politics. Regulasi pun telah melarangnya dengan ancaman sanksi pidana. Tampaknya perlu segera dibentuk lembaga yang bertugas mensosialisasikan regulasi yang melarang money politics beserta sanksi hukuman bagi yang terlibat, ke setiap rumah warga yang punya hak pilih.

Selain itu, tampaknya juga perlu diberlakukan hukuman tambahan tidak boleh mengikuti pemilu berikutnya bagi partai yang kadernya terbukti terlibat money politics. Namun, masalahnya jika hukuman tambahan tersebut diberlakukan dan ternyata kader semua partai terbukti terlibat money politics, maka tidak ada satu pun partai yang boleh mengikuti pemilu berikutnya.

Dengan demikian, paradigma money politics betul-betul bagaikan lingkaran setan yang kekal menjerat demokrasi di negeri ini.

Marta Mahardika peneliti Skala Prioritas Institute




(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed