Sebanyak 1125 pejabat eselon IV, III, II pada Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta memperoleh mutasi. Ini bukan angka kecil. Ini mungkin pertama kali dalam sejarah Pemprov DKI dan provinsi yang lainnya. Setidaknya sejak era Gubernur Djarot, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Joko Widodo mutasi pejabat tidak pernah membunyikan angka hingga seribuan.
Betapa superkilat langkah seleksi mutasi atas 1125 pejabat. Berapa sih jumlah ASN yang bekerja pada Badan Kepegawaian Daerah Pemprov DKI yang mencermati setelitinya berkas 1125 pejabat yang masuk agenda mutasi? Seberapa objektif sih mengidentifikasi pelanggaran disiplin para ASN, sehingga mereka yang sesungguhnya benar bersalah konsekuensinya mendapat hukuman, seperti demosi atau turun jabatan, atau bagi yang tidak melanggar harus dimutasi pada jabatan selevel demi alasan penyegaran dan peningkatan kinerja?
Saat Januari pejabat sedang disibukkan dengan menjalankan administrasi dan manajemen anggaran baru melalui APBD dan APBN tahun 2019, palu mutasi diketok. Sebagian besar harus meninggalkan urusan program anggaran tahun 2019. Konsekuensi dalam pelaksanaan anggaran 2019 yakin akan ditemukan Pemprov DKI, temuan mana sebagai dampak mutasi pejabat. Eksesnya, pelambatan eksekusi program, proyek, dan kegiatan. Atau terburu-buru bertindak, dengan dampak kualitas menurun. Lebih mengkhawatirkan: kebocoran dana APBD dan APBN. Berkemungkinan korupsi anggaran makin terbuka lebar-lebar.
Mempertanyakan momentum pun hal layak dan logis. Negara sedang menuju pesta demokrasi nasional, yaitu pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Pemprov DKI berperan besar dalam pesta demokrasi terbesar setiap lima tahun tersebut. Jakarta adalah pusat Indonesia. Pejabat yang berpengalaman menjabat, untuk apa dimutasi dalam kurun waktu kurang dari 50 hari kerja menjelang semua mata di republik ini tengah meneropong situasi dan kondisi nasional dalam aras politik yang berjalan amat dinamis di Jakarta, ibu kota RI? Hanya Gubernur Anies yang sanggup berbuat mutasi besar, sekali pun hampir tiga bulan belum memiliki wakil.
Pemprov DKI punya rakyat sekitar 10 jutaan penduduk. Katakanlah sekitar 7,4 juta warga DKI adalah pemilih seperti data KPU saat ini. Administrasi menyangkut pemilih sejumlah tersebut tengah dikerjakan, bahkan "diplototin" para camat dan kepala kelurahan. Karena itu tugas penting lima tahun sekali. Mereka harus disiplin melakukannya. Apalagi mereka sangat mengetahui persis persoalan terkait Pilpres dan Pileg 2019. Seandainya ada permasalahan terkait pilpres dan pileg, maka mereka sudah tahu bagaimana melangkah, bagaimana solusi. Tidak demikian dengan camat dan lurah baru. Mereka masih kikuk, kaku, bertanya pada staf, atau mungkin mengadakan rapat berulang kali dengan staf. Saat harus bekerja cepat karena terdesak waktu makin dekat, SDM yang siap kerja jangan digeser-geser dulu.
Mereka para camat dan lurah adalah ibarat "kamus" berjalan yang sudah "ngelotok" tentang pilpres dan pileg pada wilayah masing-masing. Sebetulnya ini modal buat Pemprov DKI. Mengapa Gubernur Anies tiba-tiba dengan secepat kilat bagaikan pesawat ulang-alik ke luar angkasa menggeser mereka? Seharusnya mengumpulkan banyak informasi yang lebih baik, jangan terburu-buru melakukan mutasi.
Transparan
Semoga seluruh pejabat lama menilai, keputusan akhir Gubernur dilakukan transparan, bukan berdasar "like and dislike" pribadi, elemen SARA, partisan politik, tidak netral dalam pilpres dan pileg, bagi para pejabat bersangkutan. Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) seluruhnya haruslah berdasar peraturan hukum dan perundang-undangan yang berkeadilan. Gubernur harus tanpa memihak kepada siapa pun, termasuk memihak kepada Paslon 01 dan 02.
Jika nanti diketahui figur pejabat baru hasil mutasi ditempatkan dengan pertimbangan politik terkait pilpres dan pileg, maka hancur nama Anies. Gubernur itu seorang pejabat publik, bervisi negarawan nasional. Sepak terjang pejabat baru di lapangan khususnya camat dan lurah nantinya akan "berbicara" tentang Anies Baswedan dalam perhelatan pesta demokrasi terbesar pada 2019. Kental-tidaknya aroma politik dari mutasi pejabat terlihat beberapa waktu mendatang. Kebenaran tidak dapat dibohongi.
Kerja para eselon II dan III pun akan "berbicara" sejauh mana kualitas Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta. Jika nanti diketahui figur pejabat baru hasil mutasi ditempatkan dengan pertimbangan politik terkait pilpres dan pileg, maka kurang bagus buat reputasi Anies. Sekali lagi, gubernur itu seorang pejabat publik, tindakan dan keputusannya mencerminkan kepemimpinan yang memihak negara, Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga tidak ada pejabat yang memprotes keputusan pemutasian pada Februari 2019 ini, seperti yang terjadi pada saat mutasi pejabat Pemprov DKI April 2018.
Kalau pun sampai ada yang kurang puas dengan mutasi, toh Anies bukan "alat pemuas". Tapi yang utama yang harus diingat, akuntabilitas keputusan merupakan kewajiban Anies kepada warga Jakarta. Mutasi memberikan dampak lebih baik atau biasa-biasa saja, bahkan menurun dalam semua dimensi layanan publik di DKI Jakarta. Pohon akan dinilai dari seberapa baik kualitas buahnya. Anies sebagai gubernur akan dinilai dari sejauh mana kinerja para pejabat baru.
Abraham Fanggidae pengamat birokrasi pemerintah, domisili di Jakarta Selatan
