DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 08 Maret 2019, 15:30 WIB

Kolom

Pelajaran dari Vietnam Summit

Wim Tohari Daniealdi - detikNews
Pelajaran dari Vietnam Summit Ilustrasi: Luthfy Syahban/detikcom
Jakarta - Setelah pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong Un pada 27 April 2018 lalu di Singapura, pertemuan kedua kepala negara kembali dihelat di Vietnam pada 27-28 Februari 2019. Salah satu alasan diselenggarakannya pertemuan ini karena tidak terdapat kemajuan berarti tentang masalah denuklirisasi yang disepakati kedua belah pihak tahun lalu.

Terdapat setidaknya empat poin yang disepakati oleh Kim Jong Un dengan Donald Trump dalam pertemuan pertama tahun lalu. Dari keempat kesepakatan tersebut, poin ketiga yakni denuklirisasi menyeluruh di Semenanjung Korea adalah isu paling krusial bagi AS maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Pada pertemuan pertama tersebut, Korut menyatakan komitmennya untuk melakukan denuklirisasi. Sikap ini disambut baik oleh semua negara di kawasan Asia Timur khususnya, dan Asia Pasifik secara umum. Sayangnya, hingga saat ini persetujuan kedua negara terkait poin ketiga tersebut belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Alasan utamanya, karena AS tidak kunjung melonggarkan sanksi terhadap Korut.

Sebagaimana ramai diberitakan, munculnya ide untuk digelarnya pertemuan kedua antara kedua kepala negara itu pertama kali disinggung Trump setelah dia menerima surat dari pemimpin Korut. Surat tersebut diterima Trump setelah Kim dalam pidato tahunannya mengancam akan membatalkan denuklirisasi jika Washington tak kunjung melonggarkan sanksi yang diberikan AS.

Pada pertemuan kedua ini, agendanya kedua kepala negara akan mencari titik temu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun hingga akhir pembicaraan, kedua negara tak kunjung mencapai kata sepakat. Trump tetap menginginkan agar Korut terlebih dahulu menghancurkan fasilitas nuklirnya. Bahkan Trump dengan arogan berkata, "Kita ke sini tidak untuk bernegosiasi."

Singkat cerita, kata sepakat yang diharapkan pun tinggal ilusi. Korut tetaplah Korut dengan wataknya yang keras, dan Trump tetaplah Trump, presiden konservatif dari negara adidaya.

Berkaca pada Iran

Banyak pihak yang menyesalkan hasil pertemuan puncak AS-Korut di Vietnam. Tidak sedikit yang menyalahkan Kim Jong-Un yang dianggap sebagai biang kekacauan dari situasi di Semenanjung Korea. Tapi, bagi saya hasil akhir Vietnam Summit tempo hari menjabarkan secara telanjang arogansi Amerika Serikat yang sudah berulang kali terjadi.

Apa yang sekarang terjadi dengan Korut mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada Iran beberapa waktu lalu. Bagaimana perjanjian nuklir Iran yang ditandatangani di Wina pada 2015 oleh 5 negara pemegang hak veto PBB+Jerman (P5+1), tiba-tiba secara sepihak dibatalkan oleh AS ketika Trump menjabat sebagai presiden. Bahkan Trump tanpa malu menyebut hasil perjanjian prestisius tersebut sebagai perjanjian terburuk yang pernah ada. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kesepakatan ataupun hukum internasional pada derajat tertinggi tidak banyak berarti ketika dihadapkan pada national interest sebuah negara (adidaya). Ini yang agaknya diperhitungkan oleh Kim Jong-un.

Bila kita sejenak menoleh ke belakang, perjanjian nuklir Iran yang ditandatangani tiga tahun lalu itu secara legal sebenarnya jauh lebih menjanjikan daripada yang Korut raih sekarang. Kesepakatan tersebut dibuat secara rinci, dengan timeline yang jelas, serta sudah melewati tahap investigasi dan riset yang terukur. Tidak main-main, yang menandatangani perjanjian tersebut adalah lima negara pemegang hak veto, ditambah Jerman sebagai perwakilan dari Uni Eropa.

Inti dari hasil kesepakatan tersebut adalah Iran diizinkan untuk tetap mengembangkan teknologi nuklirnya selama itu untuk tujuan damai. Sebagai imbalannya, semua sanksi yang selama ini ditetapkan terhadap Iran akan dicabut, serta dana Iran yang selama ini dibekukan oleh rezim keuangan global akan dicairkan. Tapi, nyatanya itu hanya di atas kertas. Hingga hari ini tak sepeser pun dana Iran sudah dicairkan.

Iran sendiri sampai sesaat sebelum dibatalkannya hasil kesepakatan tersebut masih mematuhi perjanjian yang sudah dibuat. Tapi, AS dan Sekutunya di Timur Tengah tak kunjung percaya bahwa Iran mengembangkan nuklir untuk tujuan damai. Alih-alih, rencana P5+1 untuk mencairkan dana Iran, justru diduga akan membuka kesempatan lebih luas bagi Negara Mullah tersebut membangun angkatan bersenjatanya. Imbasnya, isu nuklir Iran telah berdampak pada meningkatnya ketegangan dan memicu dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah.

Berkaca pada apa yang dialami Iran, menjadi satu hal yang logis bila Korut atau negara mana pun di dunia menjadikan itu sebagai sebuah pertimbangan dalam bernegosiasi. Iran adalah contoh nyata, betapa sistem dunia memang tidak dibangun di atas fondasi kesetaraan dan asas keadilan. Ini adalah fakta empiris yang sulit dibantah, bahkan oleh ilmuwan sekalipun.

Bukan hanya dalam kasus Iran, kita juga menyaksikan dalam beberapa dekade terakhir bagaimana AS dengan narasinya yang deterministik mendefinisikan negara lain dan dunia seperti asumsinya sendiri. Lalu secara sepihak merumuskan kebijakan tanpa mempertimbangkan dampak buruknya bagi negara ataupun kawasan tersebut. Kita tidak melihat adanya predikat lain yang bisa memaknai tingkah pola seperti ini, selain arogansi. Dan, ini sangat kontra-produktif bagi masa depan perdamaian dunia.

Mencari Jalan Lain

Berkaca pada apa yang sekarang menimpa Korut, negara-negara di dunia hendaknya mulai mempertimbangkan untuk mencari jalan lain perdamaian di Semenanjung Korea. Dengan tidak lagi melibatkan AS ataupun negara-negara adidaya lainnya dalam upaya tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, sejak pertemuan antara pemimpin Korea Utara dengan Korea Selatan tahun lalu, sebenarnya Korea Utara sudah membuka diri sedemikian rupa. Kim Jong-un sudah menunjukkan iktikad baik, bahwa dia ingin menjadi bagian dari masyarakat dunia, dan memulai babak baru sejarah negaranya. Dan, perdamaian dua Korea pun bukan lagi isapan jempol. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, AS dengan sendirinya masuk dan mengambil alih kendali.

Sekarang, ketika pembicaraan AS-Korut mengalami deadlock, yang paling khawatir adalah Korea Selatan dan semua negara-negara di Asia Timur. Bukan tidak mungkin ketegangan akan kembali terjadi di Semenanjung Korea dan kawasan Asia Timur lainnya.

Persoalannya, ketika Semenanjung Korea bergolak, maka imbasnya tidak hanya menimpa kawasan Asia Timur saja, tapi juga berpotensi merembes ke kawasan lain seperti Asia Tenggara dan Asia Pasifik secara umum. Dan, gejolak sekecil apapun di kawasan ini jelas akan berdampak tidak hanya secara regional, tapi juga secara global.

Wim Tohari Daniealdi staf pengajar di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan Bandung

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed