DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 08 Maret 2019, 13:10 WIB

Catatan Agus Pambagio

Menyambut (Penetapan Tarif) MRT Jakarta

Agus Pambagio - detikNews
Menyambut (Penetapan Tarif) MRT Jakarta Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Masih jelas teringat di dalam pikiran saya ketika diundang pembahasan proposal kereta subway atau sekarang dikenal sebagai Mass Rapid Transit (MRT) di Hotel Le Meridien, Jakarta oleh BAPPENAS sekitar tahun 1985. Saat itu kita mendengarkan paparan konsultan Jepang yang melakukan studi kelayakan. Berhubung saat itu banyak pertanyaan saya atas paparan konsultan yang tidak dijawab dengan baik, maka pada rapat berikutnya saya tidak hadir.

Baru saat perundingan dengan Japan International for Cooperation Agency (JICA) pada era Foke menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya kembali hadir karena muncul titik terang bahwa MRT Jakarta akan segera dibangun melalui pembentukan BUMD PT MRT Jakarta.

Mulai saat itu saya sering hadir mengikuti beberapa pertemuan, baik dengan Kementerian Perhubungan maupun dengan Pemprov DKI dan PT MRT Jakarta sendiri, termasuk ikut melakukan pembahasan di Kantor JICA Tokyo untuk menegosiasikan persoalan loan bersama Direksi PT MRT Jakarta saat itu. Hingga akhirnya dilakukan peresmian pembangunan MRT Jakarta Tahap 1 di Lebak Bulus oleh Foke pada akhir masa jabatannya tahun 2012.

Seperti kita ketahui bersama bahwa akhir Maret ini kereta MRT Jakarta tahap I akan mulai beroperasi secara komersial, melayani konsumen dari Stasiun Lebak Bulus menuju Stasiun Hotel Indonesia/Thamrin, melalui 13 stasiun dengan rute sepanjang kurang lebih 16 kilometer. Namun, hingga artikel ini ditulis, tarif tak kunjung ditetapkan berhubung pembahasan dengan DPRD DKI dilakukan di tengah masa kampanye pemilu, sehingga nuansa politiknya kental. Begitu pula dengan sistem ticketing. Saya khawatir operasi MRT akan mundur lagi.

Pembahasan terakhir minggu ini DPRD DKI menolak usulan besaran subsidi yang diajukan Pemprov DKI Jakarta. Saya sudah mulai dihubungi berbagai media dengan pertanyaan serupa dan pamungkas: Berapa tarif ideal untuk MRT Jakarta? Untuk menjelaskan soal tarif (bukan yang ideal, tetapi yang terjangkau oleh publik dan cukup untuk membiayai operasional MRT serta perawatan dan keuntungan korporasi yang akan digunakan untuk investasi ke depan) harus hati-hati.

Tak Balik Modal

Investasi MRT Jakarta senilai Rp 16 triliun itu merupakan dana patungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Pembiayaan proyek MRT berasal dari 49% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 51% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Dana tersebut merupakan pinjaman two step loan dari Japan International for Cooperation Agency (JIKA).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) saat diwawancara oleh wartawan berbagai media mengatakan bahwa investasi MRT Jakarta Tahap 1 sekitar Rp 16 triliun tidak mungkin dan tidak akan balik (modal) hanya dengan harga tiket. Hal itu dikatakannya seusai meninjau proyek MRT Jakarta di Stasiun MRT Senayan, Rabu (6/3).

SMI juga mengatakan bahwa keuntungan MRT bukan hanya dari penjualan tiket perjalanan. Bahkan, bila dihitung, penjualan tiket yang disetujui tidak akan menutup modal investasi yang telah digelontorkan pemerintah. Tentu menjadi tugas pemerintah dan pemprov untuk menutup kerugian MRT melalui subsidi.

PT MRT Jakarta mengusulkan ke DPRD DKI harga tiket MRT Jakarta senilai Rp 10 ribu per penumpang untuk satu kali perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus menuju Bundaran Hotel Indonesia atau sebaliknya. Harga tiket MRT Jakarta harus dapat mengakomodasi biaya perjalanan sejauh 16 kilometer. Idealnya supaya biaya operasi serta biaya perawatan dan keuntungan untuk investasi MRT Jakarta tercukupi, tarif MRT Jakarta harus sebesar Rp 31.659 per penumpang untuk satu kali perjalanan.

Jika tarif hanya ditetapkan sebesar Rp 10.000 per penumpang, maka subsidi yang harus diberikan oleh Pemprov DKI supaya MRT Jakarta dapat menjalankan tugasnya dengan baik dibutuhkan subsidi sebesar Rp 21.659 per penumpang. Jika tarif yang disetujui kurang dari Rp 10.000 maka besaran subsidi akan meningkat.

Sekadar untuk informasi bahwa tarif per penumpang per kilometer MRT Jakarta sebesar Rp 31.659/16 = Rp 1.979. Angka ini terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan tarif per penumpang per kilometer KRL Jabodetabek yang hanya Rp 230 saja. Jadi bisa saja tarif KRL Jabodetabek akan disesuaikan oleh PT KCI supaya tidak "njomplang" -tentu saja harus dengan fasilitas yang mendekati MRT Jakarta.

Untuk mengurangi besaran subsidi atau menurunkan tarif misalnya menjadi Rp 8.500 per penumpang per satu kali perjalanan dapat dilakukan melalui non fare box policy, seperti pendapatan dari iklan di 13 stasiun maupun di kereta MRT Jakarta dan melalui Transit Oriented Development (TOD). Namun terkait TOD, pemprov harus hati-hati ketika mendiskusikan hal ini dengan DPRD karena pemahaman tentang TOD banyak yang minim, termasuk aparat Pemprov DKI Jakarta sendiri.

Selain tarif yang harus segera ditetapkan, MRT Jakarta masih mempunyai permasalahan lagi terkait tingkat kebisingan di dalam terowongan yang masih tinggi, sehingga sertifikat layak operasi dari Dirjen Kereta Api Kementerian Perhubungan belum keluar. Artinya, MRT Jakarta belum laik operasi. Tingkat kebisingan MRT Jakarta di terowongan masih di atas 80 dBA. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 175 Tahun 2015 Pasal 15 Ayat (2a) Tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Kecepatan Normal Dengan Penggerak Sendiri, tingkat kebisingan yang terjadi di ruang tertutup maksimum 80 dBA pada kecepatan maksimum operasi.

Langkah Pemerintah

Pertama, penetapan tarif MRT Jakarta harus segera diselesaikan oleh Pemprov dan DPRD DKI serta PT MRT Jakarta, mengingat waktu rencana untuk pengoperasian MRT Jakarta sudah semakin dekat.

Kedua, persoalan sertifikasi laik operasi dari Ditjen Kereta API yang sampai hari ini belum keluar karena ada satu item yang belum memenuhi syarat, yaitu masalah tingkat kebisingan di terowongan yang melebihi 80 dBA.

Ketiga, mengingat banyak perusahaan multinasional dan nasional besar yang berlokasi di sepanjang Kebayoran Baru - Bundaran Hotel Indonesia pindah ke daerah TB Simatupang dan Bumi Serpong Damai (akan terus bertambah jumlahnya), maka PT MRT Jakarta harus melakukan kajian ulang terkait jumlah penumpang yang akan menggunakan MRT Jakarta. Kajian harus segera dilakukan sebelum tarif ditetapkan supaya tidak salah mengkalkulasi tarif yang pada akhirnya akan merugikan PT MRT Jakarta.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed