DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 06 Maret 2019, 15:00 WIB

Kolom

Efek Politik (Kasus) Andi Arief

Umbu TW Pariangu - detikNews
Efek Politik (Kasus) Andi Arief Andi Arief (Ilustrasi: Mindra Purnomo/detikcom)
Jakarta - Wakil Sekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief (AA) tersandung kasus narkoba pada Minggu (3/3). Ia ditangkap di sebuah hotel di Slipi, Jakarta Barat karena diduga mengonsumsi narkoba. AA kini tengah menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional (BNN). Ini memperpanjang deret politisi yang pernah tersangkut barang terlarang tersebut. Imbas kasus AA sedikit-banyak akan mempengaruhi wajah PD, partai yang selama ini telah ikut membesarkan namanya.

Memang apa yang menimpa AA adalah peristiwa individu. Sebuah kecerobohan dan kegasalan etika dan hukum individu. Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono juga mengatakan apa yang dialami AA adalah masalah pribadi. Namun, di sisi lain publik tentu tahu bahwa AA juga adalah aktor prominen PD, partai yang selama ini telah membesarkan namanya sebagai politisi nasional, yang dalam kaleidoskop politik Tanah Air pernah menghebohkan publik dengan pernyataan atau testimoni politiknya.

Maka tidak terlalu berlebihan jika kasus AA oleh publik akan dikait-kaitkan pula dengan kredibilitas PD yang kini tengah berupaya "menginjak gas" elektoralnya dalam persiapan menuju pemilu, April 2019.

AA di kalangan PD cukup terkenal sebagai sosok influencer yang aktif memproduksi dan menggiring opini publik. Ia tampil sebagai representasi dari status oposisional PD yang berusaha mengkapitalisasi gagasan-gagasan kritis yang mengkritik dan menyanggah kinerja pemerintah. Bicara soal AA mengingatkan kita pada sosok Ruhut Sitompul, mantan politisi PD, yang terkenal dengan kesukaannya berbicara blak-blakan terlebih jika berkomentar tentang lawan-lawan politiknya.

Hanya saja politisi nyentrik yang pernah menjabat sebagai koordinator juru bicara PD itu kini sudah menyeberang ke kubu petahana, setelah sebelumnya diberhentikan oleh Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sosok yang selama ini dipuja-pujanya.

Tak Disiplin

AA tersandung kasus narkoba ketika publik termasuk elite-elite PD "telanjur" mengidentikkan dirinya sebagai petarung politik PD. Ini memberi konsekuensi etis-moral baik secara pribadi sebagai seorang AA maupun secara institusional. Maka bukan sesuatu yang berlebihan jika skandal yang menimpa AA kemudian ikut membentuk persepsi publik bahwa partainya tidak disiplin dalam menjaga dan mengikat komitmen etis para kadernya.

Pengidentikkan seperti itu wajar sebagai bagian dari sikap dan pemahaman praktis politik publik. Ketika harus menilai kesungguhan kinerja dan integritas parpol, maka salah satu penanda yang paling gampang diamati oleh publik adalah sejauh mana korelasi dan konsistensi perilaku seorang politisi dengan partai yang menjadi tempat atau medannya dalam mengekspresikan idealisme dan sikap politiknya selama ini.

Suka atau tidak suka, AA sudah telanjur dipersepsikan oleh publik sebagai figur yang mengusung nilai-nilai "profetik" PD. Apalagi selama ini orang sudah terbiasa melihat dan menilai PD sebagai partai yang dikonstruksi secara personalitas dengan mengidentikkan PD dengan sosok seorang SBY, yang dianggap sebagai sosok "karismatik" partai. Dalam survei Alvara Research Centre (23/2/2018), Demokrat bersama Gerindra, Hanura, dan Nasdem digolongkan sebagai partai-partai yang memiliki tokoh yang kuat, atau karismatik. Efek personalisasi partai ini kerap berimplikasi pada pertautan sikap individu terhadap lembaga, demikian pun sebaliknya.

Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh AA tidak bisa dipurifikasi penilaiannya dalam koridor etika individual semata, namun juga ikut memberi efek pada penilaian miring terhadap partai. Bahkan bukan hanya PD, hal tersebut setuju atau tidak akan ikut berpengaruh terhadap capres-cawapres yang didukung oleh AA dan PD. AA selama ini tidak hanya vokal menyuarakan kritiknya terhadap terhadap hal-hal yang berbau pemerintah, namun juga getol mengumbar pernyataan kontroversial terkait dengan rivalitas politik, seperti isu kontainer surat suara yang tercoblos yang dituduhkan ke kubu lawan.

Citra Negatif

Tertangkapnya AA akan meneguhkan keyakinan publik bahwa yang diucapkan oleh AA terutama lewat media sosial selama ini memiliki kadar integritas dan otentisitas yang lemah.

Selain itu, AA seolah-olah sedang membubuhkan citra yang negatif bagi kubu politik yang didukungnya karena upaya yang dilakukannya untuk menggiring opini publik tidak disokong oleh argumen-argumen yang valid, konstruktif, mencerdaskan. Yang ada cuma tuduhan, penghakiman politik, atau menjadikan lawan politik sebagai "kambing hitam". Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Arif Puyuono, bahwa AA adalah korban ketidakseriusan Presiden Jokowi dalam memberantas peredaran narkoba (4/3). Sebuah pernyataan dan langgam artikulasi politik yang mewakili kekhasan oposisi semata dan terkesan tendensius.

Pada bagian lain, kasus AA dan sederet politisi lain yang bernasib sama memberikan gambaran bahwa politisi kita secara umum masih jauh dari ikhtiar menampilkan diri sebagai figur yang mengedepankan keteladanan nilai-nilai etika dan hukum. Padahal politisi sejati adalah mereka yang memproyeksikan nilai dalam setiap atribusi pemikiran dan sikapnya.

Nilai selalu mengarahkan seseorang untuk: 1) mengambil posisi khusus dalam isu-isu sosial; 2) sebagai pedoman presentasi diri terhadap orang lain, 3) untuk mengevaluasi dan menilai, memuji, menyalahkan diri sendiri maupun orang lain, 4) sebagai pusat perbandingan, apakah seorang bermoral atau berkompeten, 5) untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain dalam menyatakan keyakinan dan sikap. (Milton Rokeah, 1973).

Sayangnya, para elite politik kita tidak menganggap nilai-nilai tersebut sebagai jati diri, penopang moral, atau penanda eksklusivitas kompetensi etiknya di antara orang-orang banyak. Mereka masih terpukau pada hal-hal yang pragmatis, temporal, yang gemar menjustifikasi segala cara untuk meraih keuntungan politik jangka pendek (popularitas, uang, kuasa) ketimbang menginvestasikan sikap integritas (satu kata dan perbuatan) di dalam setiap forum-forum publik.

Umbu TW Pariangu dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed