DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 06 Maret 2019, 11:18 WIB

Mimbar Mahasiswa

Membuat Perhitungan dengan Politisi dan Parpol

Rian Agung - detikNews
Membuat Perhitungan dengan Politisi dan Parpol Pelipatan surat suara pemilu (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Pemilihan legislatif (pileg) yang dilakukan secara serentak dengan dengan pemilihan presiden (pilpres) pada 17 April mendatang dapat dikatakan sebagai semacam pertaruhan berbagai kepentingan. Bagi mereka yang berada dalam posisi sebagai calon, pemungutan suara tersebut akan menjadi saat yang paling menegangkan. Paling tidak, apakah mereka memiliki kesempatan mengisi kursi anggota DPR, DPD, dan DPRD selama lima tahun ke depan. Tak hanya itu, bagi sebagian calon, hasil pemungutan suara akan menjadi pertaruhan masa depan karier politik mereka.

Jauh lebih luas dari nasib perseorangan, pilihan rakyat pada 17 April nanti tak hanya menjadi penentuan bagi calon legislatif, tetapi sekaligus menjadi penentuan bagi partai politik (parpol) peserta pemilu. Dengan menggunakan lokus pengisian kursi DPR, 16 parpol peserta pemilu nasional harus mampu memenuhi ambang batas minimal suara sah secara nasional 4% (parliamentary threshold). Jika batasan tersebut tidak dipenuhi, parpol peserta pemilu secara nasional akan kehilangan hak menjadi bagian kekuatan politik di DPR.

Berkaca dari kedua kondisi tersebut, pertautan antara pemenuhan kepentingan perseorangan dan kepentingan parpol, memberikan peluang kepada pemilih untuk merekonstruksi daulat rakyat dalam penyelenggaraan pemilu seperti termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebagai sebuah agenda bernegara yang yang hadir berkala sekali dalam lima tahun, seharusnya momentum pemilu dijadikan pemegang daulat rakyat untuk membuat perhitungan dengan calon anggota legislatif sekaligus perhitungan dengan parpol.

Sebagai sarana mewujudkan prinsip daulat rakyat, penyelenggaraan pemilu tak hanya menjadi sarana "menegur", tetapi juga momentum mengembalikan kesadaran politikus dan parpol bahwa mereka tidak boleh dan tidak seharusnya berjarak dengan rakyat. Karenanya dalam konteks demokrasi, pemilu dimaksudkan untuk menghadirkan mandat baru dan sekaligus kesempatan bagi rakyat untuk menganulir mandat yang diberikan pada periode sebelumnya.

Dengan bahasa yang lebih sederhana, agenda pemilu menjadi waktu yang tepat bagi rakyat untuk membuat perhitungan dengan politisi dan partai politik.

Rekam Jejak

Di antara instrumen yang memungkinkan membuat perhitungan dengan calon dan/atau parpol yang menjadi pelaku utama dalam Pemilu Legislatif 2019 yaitu membuka dan membaca kembali rekam jejak (track record) mereka. Yang paling umum dilakukan ialah dengan cara melihat kinerja calon dan parpol yang dihasilkan Pemilu 2014. Dalam masalah ini, secara umum ialah melihat kinerja mereka selama berada di lembaga legislatif baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai sebuah institusi yang diberi posisi konstitusional yang kuat, kinerja dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran seharusnya menjadi patokan utama. Cara ini penting dilakukan karena dalam posisi sebagai lembaga perwakilan, bentuk nyata mereka yang memperoleh mandat rakyat yaitu seberapa besar kemampuan mengoptimalkan ketiga fungsi konstitusional tersebut. Setidaknya, seberapa mampu mereka melaksanakan dan menjaga keseimbangan di antara ketiga fungsi utama yang harus diemban sebagai wakil rakyat.

Selain itu, penting pula melacak rekam jejak mereka dalam menjalankan agenda prioritas dalam kehidupan bernegara. Salah satu di antara pohon persoalan paling utama yang harus dilacak yaitu bagaimana komitmen calon dan parpol terhadap agenda pemberantasan korupsi. Cara paling sederhana membaca rekam jejak ini yaitu dengan melihat komitmen mereka terhadap penguatan dan masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak pihak percaya, jika menggunakan komitmen atas KPK sebagai salah satu parameter utama, pemilih akan lebih mudah menghukum calon atau parpol dalam pemungutan suara 17 April nanti.

Misalnya, perilaku menolak KPK yang paling umum dapat dikemukakan ialah berupaya melakukan politisasi terhadap setiap upaya penegakan hukum dalam memberantas korupsi yang mengarah kepada aktivis parpol. Atau, upaya sistematis memperlemah KPK sebagai extraordinary body dalam menguak praktik korupsi. Terkait dengan upaya ini, upaya mempersoalkan kewenangan penyadapan KPK dapat dijadikan bukti konkret. Bahkan, bentuk penolakan yang paling laten yaitu selalu berpikir dan membangun opini bahwa KPK merupakan lembaga yang bersifat sementara.

Jika masih ragu dengan parameter di atas, cara paling sederhana dalam menelusuri rekam jejak calon dan/atau parpol peserta Pemilu Legislatif 2019 ialah dengan menghitung jumlah aktivis partai yang menjadi pelaku kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, dan kepolisian.

Dengan menggunakan parameter kuantitatif tersebut, pemilih secara terang-benderang akan lebih mudah memilah calon dan/atau parpol yang ada. Bahkan, penilaian tersebut menjadi sulit dimentahkan bila dikaitkan dengan untaian janji antikorupsi yang pernah dirangkai selama masa kampanye Pemilu 2014. Selain itu, teranyar, fenomena itu bisa dilacak dari kengototan sejumlah Parpol untuk mengusung kader mantan napi koruptor di pileg mendatang meski Komisi pemilihan umum (KPU) telah mengeluarkan aturan yang cukup ketat. Namun, apalah daya Peraturan KPU itu harus gugur oleh sejumlah manuver yang dimainkan oleh sebagian parpol.

Sebagaimana diketahui, MA menganulir Peraturan KPU yang melarang eks narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif di Pileg 2019. Larangan itu tertuang dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak.

Putusan MA itu membuat publik terhenyak, lantaran harapan masyarakat akan parlemen yang bersih dari koruptor pupus sudah. Pasca dikeluarkannya putusan itu, tumpuan agar lembaga wakil rakyat itu diisi oleh individu yang bersih dari praktik kejahatan korupsi ada di tangan parpol.

Desentralisasi Politik

Selain soal kinerja di atas, penilaian lain yang harusnya mulai dilakukan dalam Pemilu 2019 ini ialah terkait dengan keinginan dan komitmen parpol untuk melakukan desentralisasi politik. Salah satu bentuk desentralisasi ini ialah seberapa banyak parpol memberi ruang kepada politisi yang berbasis di daerah untuk mengisi daftar calon tetap (DCT) anggota DPR. Penilaian tersebut menjadi keniscayaan karena sebelumnya, menjelang Pileg 2014, ketika proses penyusunan DCT, lebih dari 62% calon anggota DPR yang diusung oleh parpol berdomisili dalam wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Terkait dengan persoalan ini, bagi sebagian parpol peserta pemilu angka tersebut pasti tidak sepenuhnya dipandang sebagai masalah serius dalam konsep representasi. Padahal penumpukan calon yang berasal dari kawasan tertentu tentunya akan menghasilkan pula anggota DPR yang secara faktual bukan berasal dari dan/atau mewakili daerah pemilihan yang menjadi basis perhitungan representasi. Karenanya, bentangan empirik yang selalu hadir setelah pelaksanaan pemilu, mayoritas anggota DPR kehilangan keterkaitan dan ketersambungan dengan pemilih dan daerah pemilihan.

Jika melihat gejala tersebut, sulit untuk dibantah, sebagian parpol lebih banyak mengambil peran sebagai pengimpor politisi ke daerah untuk mengisi posisi politik di tingkat nasional. Padahal, sekiranya memiliki komitmen untuk melakukan desentralisasi politik, parpol harusnya mengagregasi hadirnya politisi dengan basis politik riil di daerah.

Ketika perilaku mengimpor politisi sulit berubah, parpol sedang bergerak ke arah penenggelaman peran daerah. Dalam skala yang lebih luas, parpol sepertinya gagal meninggalkan pendapat yang sudah terbangun sejak lama; politik nasional hanya menjadi urusan orang Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek).

Pertanyaan mendasar yang mesti dikemukakan: bisakah membangun negeri ini dengan cara berpikir sentralistis?

Sebetulnya, kritik atas perilaku sentralistik parpol ini telah lama digugat. Tidak sebatas itu, parpol harus didorong untuk bergerak dengan paradigma baru. Alasan mendasar untuk mengatakan bahwa parpol sebagai kunci utama tidak dapat dilepaskan dari posisinya dalam UUD 1945. Namun, sejauh ini perubahan signifikan tak ubahnya seperti upaya menggantang asap. Padahal, tanpa perubahan mendasar parpol sulit melakukan perubahan besar dalam penyelenggaraan negara. Apalagi, jamak diketahui, setelah perubahan UUD 1945 parpol menjadi kunci pokok bergerak ke arah perubahan.

Daulat Rakyat

Melacak perkembangan sejarah pertumbuhan parpol dan bentangan empirik yang terjadi saat ini, calon dan parpol yang telah mapan sulit berubah dengan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, sebagai pemegang kedaulatan, rakyat terutama pemilih harus mampu memanfaatkan momentum Pemilu Legislatif 2019 sebagai strategi untuk memaksa parpol melakukan perubahan. Caranya, pemilih harus mau dan mampu "menjewer" calon dan/atau parpol yang telah terbukti mengkhianati rakyat.

Tanpa perlu basa-basi, daulat rakyat harus mampu dijadikan sebagai pisau untuk membedah calon dan/atau parpol yang ada. Tidak hanya membedah, pisau daulat rakyat harus mampu digunakan untuk memotong atau membuang calon dan/ atau parpol yang selama ini cenderung mengabaikan amanah rakyat. Tanpa keberanian yang utuh, daulat rakyat tidak lagi akan dipandang sebagai alat kendali dalam membangun dan menata kehidupan politik.

Keniscayaan menggunakan pisau daulat rakyat dalam pemungutan suara 17 April nanti tidak hanya demi kepentingan hasil pemilu legislatif. Namun, juga dalam desain kenegaraan, hasil pemilu legislatif akan dijadikan sebagai modal utama dalam proses pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasalnya, kebutuhan itu jika gagal memulihkan daulat rakyat, praktik bernegara selama lima tahun ke depan akan kian sulit dikendalikan.

Dengan kesempatan yang tersedia, datanglah ke tempat pemungutan suara pada 17 April untuk membuktikan bahwa daulat rakyatlah yang paling berkuasa di negeri ini.

Rian Agung mahasiswa Hukum Universitas Esa Unggul


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed