DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 05 Maret 2019, 16:00 WIB

Kolom

Hak Konstitusional Pemilih Pindahan

Muhammad Addi Fauzani - detikNews
Hak Konstitusional Pemilih Pindahan Rapat pleno KPU untuk perbaikan DPT (Foto: Fida)
Jakarta -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa hingga 17 Februari 2019 terdapat 275.923 pemilih yang mengurus pindah memilih. Mereka tersebar di 87.483 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 30.118 desa/kelurahan, 5.027 kecamatan, pada 496 kota/kabupaten. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah.

Pemilih Pindahan tersebut hanya terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Pemilih pindahan terbanyak tersebar di Jawa Timur, yakni berjumlah 61.719 disusul Jawa Barat sebesar 41 ribu orang, dan Jawa Tengah 40 ribu pemilih. Ketidakmerataan persebaran pemilih pindahan menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dalam menyediakan surat suara. KPU perlu mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah pemilih pindahan dan memastikan bahwa mereka telah benar-benar terdaftar karena berkaitan dengan jumlah surat suara.

Pemilih Tambahan

Pemilih pindahan atau secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebut sebagai Pemilih Tambahan adalah pemilih yang sudah terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun karena keadaan tertentu mengharuskan untuk pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi yang sudah didata.

Keadaan tertentu tersebut dapat berupa: a) sedang menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain; b) menjalani rawat inap di rumah sakit atau keluarga yang mendampingi; c) penyandang disabilitas di panti sosial; d) menjalani rehabilitasi narkoba; e) tahanan di lembaga pemasyarakatan; f) siswa atau mahasiswa yang jauh dari rumah; g) pindah domisili; h) korban bencana.

Pemilih yang ingin pindah memilih harus mengurus surat pindah memilih (form A5) di Panitia Pemungutan Suara (PPS/kelurahan) paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara 17 April 2019. Petugas PPS akan mencoret nama yang sudah terdata dan memberikan form pindah memilih (A5) untuk diserahkan ke KPU kelurahan tujuan lokasi mencoblos.

Problem Regulasi

Pasal 350 ayat (3) Bab Pemungutan Suara UU Pemilu mengatur bahwa "jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan." Regulasi tersebut memberikan konsekuensi bahwa KPU hanya boleh mencetak surat suara sejumlah DPT ditambah pemilih pindahan dan dilebihkan 2% dari DPT sebagai surat suara cadangan.

Isu yang mengemuka di masyarakat yaitu terjadinya lonjakan pemilih khususnya pemilih pindahan sedangkan surat suara cadangan hanya dibatasi 2% dalam UU ini. Hal ini berdampak pada banyaknya pemilih pindahan yang kemungkinan tidak dapat mencoblos karena kehabisan surat suara. Padahal, memilih adalah hak konstitusional yang harus dilindungi oleh negara.

Sebenarnya, UU Pemilu ini telah mengantisipasi adanya pemilih pindahan dengan mengakomodasi surat suara khusus bagi mereka di samping surat suara DPT, dengan syarat telah terdata sebagai pemilih pindahan di TPS setempat, bahkan telah dilebihkan 2% dari DPT sebagai surat suara cadangan. Jadi, apabila KPU memiliki data yang akurat mengenai pemilih pindahan sampai pada waktu pencoblosan, maka kekhawatiran mengenai adanya lonjakan yang mengakibatkan surat suara habis sehingga pemilih pindahan tidak bisa mencoblos dapat dilupakan.

Sayangnya, apabila KPU tidak dapat memastikan daftar pemilih pindahan secara akurat, maka angka 2% surat suara cadangan dari DPT tentu sangat mengkhawatirkan. Hal ini kemungkinan besar dapat terjadi karena sesuai dengan UU Pemilu bahwa waktu terakhir mendaftar menjadi pemilih pindahan adalah 30 hari sebelum waktu pencoblosan. Dalam waktu 30 hari, kepentingan seseorang dapat berubah-ubah entah karena tugas, sakit, atau bencana sehingga pilihan TPS pun harus dapat berubah.

Solusi yang dapat diberikan adalah dengan memperpanjang waktu pendaftaran yaitu sampai beberapa hari sebelum pencoblosan atau dengan cara tidak membatasi KPU pada angka 2%.

Alternatif Perlindungan

Wacana yang mengemuka untuk menyelesaikan problem regulasi ini adalah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden atas usul KPU. Lewat Perppu ini, masa pendaftaran dapat diperpanjang atau KPU diizinkan mencetak surat suara cadangan bagi pemilih di atas batas 2%.

Gagasan Perppu tersebut adalah solusi yang paling efektif dan efisien daripada menempuh cara melalui perubahan UU atau judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan dalam menilai keadaan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak.

Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa terdapat tiga syarat sebagai parameter adanya "kegentingan yang memaksa" bagi Presiden untuk menetapkan Perppu. Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dengan pertimbangan bahwa Perppu bertujuan untuk melindungi hak konstitusional pemilih pindahan, dasar norma yang mengatur tidak memadai, dan alasan bahwa waktu pencoblosan semakin dekat, maka dasar tersebut cukup untuk memenuhi syarat "kegentingan yang memaksa" yang ditentukan di atas. Sehingga Presiden memiliki hak menerbitkan Perppu ini.

Muhammad Addi Fauzani staf Badan Etika dan Hukum Universitas Islam Indonesia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed