DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 05 Maret 2019, 14:16 WIB

Sentilan Iqbal Aji Daryono

Mentalitas Priayi, Akar Punahnya Petani

Iqbal Aji Daryono - detikNews
Mentalitas Priayi, Akar Punahnya Petani Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Edi Wahyono)
Jakarta - Tahun lalu, seorang tetangga saya, sebutlah namanya Pak Juwari, mengundang saya untuk datang kenduri di rumahnya. Syukuran. Anaknya berhasil diterima jadi bintara TNI. Tentu saja Pak Juwari sangat bersyukur dan bangga. Dia seorang petani. Melihat anaknya jadi prajurit TNI, tentu saja itu sebentuk kesuksesan dalam perjuangan panjang memanjat tangga sosial.

Pak Juwari memang harus melepas satu petak di antara beberapa petak sawah warisan dari orangtuanya, untuk segala kebutuhan pembiayaan anaknya itu. Namun, itu tak masalah. Toh, tanahnya tidak dapat disebut "hilang". Ia menjadi investasi, dan investasi itu akan dipetik hasilnya untuk seterusnya. Anaknya bakalan hidup mapan, punya gaji tetap, terpandang di masyarakat.

Kehilangan sepetak sawah sama sekali bukan kerugian. Itu justru pembuktian, bahwa harta berupa aset tanah dari orangtua sungguh-sungguh berdaya guna untuk kamukten, alias kemuliaan derajat anak-cucu.

***

Ada ratusan ribu Juwari dalam masyarakat Indonesia. Atau bahkan jutaan? Mereka petani-petani yang sejak awal tidak pernah bercita-cita menjadikan anak-anak mereka mengikuti jejak sebagai petani.

Dalam keluarga saya sendiri, proses kehidupan semacam itu juga terjadi. Dari pihak ibu, kakek saya seorang petani, sementara nenek saya pedagang sayur. Dari pihak ayah, kakek saya tentara, nenek saya petani. Saya tahu bagaimana skema mobilitas sosial yang diorientasikan oleh para kakek-nenek saya itu terkait anak-anak mereka, yaitu bapak-ibu saya sendiri, juga segenap paman dan bibi.

Almarhum bapak saya seorang guru, ibu saya juga. Paman dan bibi saya yang banyak sekali itu (produk poligami klasik, harap tahu) tidak ada juga yang berprofesi utama sebagai petani. Padahal, aset tanah basah yang dimiliki kakek-nenek saya di persawahan sekeliling kami cukup bagi segenap anggota keluarga besar andai mereka ingin menjalankan profesi sebagai petani. Nyatanya, kalau toh mereka bertani, itu cuma sambilan di sela pekerjaan utama mereka sebagai guru.

Keluarga besar saya tentu bukan representasi masyarakat. Namun, pola seperti itu sangat sering saya jumpai, di mana-mana. Generasi kakek-nenek menjadi petani karena memang generasi-generasi di atasnya lagi juga bertani. Selama beberapa lapis generasi, profesi itu secara turun-temurun tidak berganti. Bukan karena idealisme atau passion (Anda jangan terlalu muluk-muluk gitu dong kalau membayangkan masa lalu). Mereka bertahan sebagai petani karena cuma itulah yang mereka mampu, dan akses untuk keluar dari dunia itu pun belum ada.

Begitu zaman berganti, seiring sekolah-sekolah yang didirikan hingga ke pelosok-pelosok, kesempatan-kesempatan menempuh pendidikan bermunculan, pintu keluar itu pun dihadirkan. Lebih spesifik lagi, sesungguhnya itu bukan sekadar pintu keluar, melainkan akses tangga untuk melejit naik ke kasta sosial jauh di atasnya.

Ya, sebab petani adalah profesi rakyat jelata. Profesi kawula. Sementara, pendidikan menyediakan lorong lebar menuju anak-anak tangga yang akan secara cepat mengeluarkan kelompok sosial itu dari kejelataan mereka.

***

Dua-tiga pekan terakhir, mampir beberapa artikel tentang masa depan pertanian Indonesia di lini masa saya. Semua mengudar kegelisahan tentang ketahanan pangan, swasembada produk-produk pertanian, menyempitnya tanah-tanah subur yang selama ini menjadi lahan garapan, dan segala hal terkait itu. Beberapa waktu lalu, saya juga mengikuti forum di Fisipol UGM yang mengupas visi-misi para capres-cawapres berkenaan dengan ketahanan pangan dan energi.

Dari sekian gagasan yang ditawarkan, hampir semuanya telah sering kita dengar. Subsidi untuk petani, akselerasi mekanisasi pertanian, peningkatan keterampilan petani untuk mendongkrak produksi, perbaikan tata niaga pertanian, dan hal-hal lain terkait kebijakan struktural pertanian. Ide lainnya adalah regenerasi petani.

Sorotan atas regenerasi ini memang menarik. Indonesia terancam kehilangan petani. Data BPS menyebutkan bahwa sejak 2003 hingga 2013, negeri kita kehilangan 5 juta petani. Sampai 2019 ini, tentu angka kehilangan itu membengkak lebih banyak lagi. Petani tidak pernah menjadi cita-cita bagi anak-anak Indonesia. Satu musabab yang dituding adalah hasil ekonomi dari bertani yang tidak cukup menarik.

Profesi petani di zaman ini memang tidak menjanjikan kekayaan. Namun, betulkah cuma itu perkaranya? Mari kita tengok dulu.

Kakek-nenek saya, sebagaimana kakek-nenek teman-teman segenerasi saya di lingkungan agraris Bantul dan sekitarnya, menikmati kehidupan bertani di era Orde Baru (Orba). Kita tahu, Soeharto menggenjot sektor pertanian dengan gila-gilaan. Kalau boleh disebut dengan jujur, memang pada masa Orba-lah para petani kita merasakan puncak kemakmuran.

Anehnya, dengan kemakmuran dan kekayaan yang didapatkan para petani di era Orba, agaknya secara umum mereka tidak berwasiat kepada anak-cucu mereka, "Tidak usah sekolah, besok bertani saja." Atau kalau toh sekolah, karena kewajiban dari negara, tidak pernah juga mentradisi model-model pesan semacam, "Nak, sekolah yang tinggi ya, biar besok bisa jadi petani yang lebih hebat ketimbang kami."

Tidak, tidak pernah saya mendengar kisah tutur atau khazanah gosip dari generasi kakek-nenek saya yang meninggalkan pesan-pesan heroik seperti itu. Yang sering terdengar adalah gegayuhan, keinginan, agar anak-anak mereka meraih kamukten karena bisa masuk ke dunia yang penuh kemuliaan: menjadi pegawai.

Orangtua, juga paman-bibi saya yang belasan orang itu, hampir semuanya menjadi pegawai. Persisnya, sebagai guru. "Pegawai" adalah istilah generik di Jawa untuk menyebut pegawai negeri, meski kemudian meluas pula ke kategori karyawan swasta, khususnya untuk karier level menengah ke atas. Sebagai para pegawai, orangtua dan paman-bibi saya tidak lebih berpunya daripada kakek-nenek saya. Bahkan, pada masanya, hanya minoritas di antara mereka yang secara tingkat kemakmuran mampu melebihi kakek-nenek saya.

Meski demikian, tidak pernah muncul peristiwa datangnya sabda dari simbah saya yang memerintahkan: "Le, Ndhuk, gaji kalian sebagai guru sangat kecil. Lebih baik kalian keluar saja dari pekerjaan kalian, dan fokus menggarap sawah."

Menjadi pegawai tetap jadi pilihan. Kalau toh beberapa petak sawah warisan tetap digarap, pengerjaannya diserahkan kepada petani penggarap dengan sistem bagi hasil. Sistem semacam itu memotong separuh dari hasil yang seharusnya didapatkan. Andai paman-bibi saya memusatkan sumber daya mereka untuk bekerja di sawah, tentu hasilnya lebih besar daripada gaji guru di zaman Orde Baru sebagaimana gambaran dramatis Iwan Fals dalam lagu Oemar Bakri.

Belakangan, pada zaman Gus Dur, gaji guru dinaikkan dua kali lipat. Ini membawa dampak kemakmuran yang konkret bagi para guru. Sejalan dengan proyeksi ekonomis, profesi guru memang kemudian lebih diminati. Namun itu belum cukup menjelaskan kenapa pada era pra-Gus Dur banyak keluarga memotivasi anak-anak mereka untuk maju terus meraih predikat sebagai pegawai, alih-alih sebagai petani profesional.

***

Solusi-solusi struktural yang berkaitan dengan peningkatan hasil ekonomi para petani memang menarik. Asumsinya, bila dengan menjadi petani kita bisa kaya, maka akan banyak anak muda yang berbondong-bondong ingin bertani.

Malangnya, arus kehidupan kita tidak melulu digerakkan oleh uang. Di bawah sadar kolektif masyarakat kita, ada satu hal yang ngendon dan bertahan sangat lama, yaitu mentalitas priayi.

Dalam masyarakat Jawa, priayi adalah kelas sosial di atas wong cilik alias rakyat jelata. Pada awal sejarahnya, kelas ini hanya diisi oleh mereka yang beruntung secara genetis sebagai keturunan darah biru kerajaan. Pada awal abad ke-20, seiring kebutuhan pemerintah kolonial Hindia Belanda akan tenaga administrasi, kalangan jelata mendapatkan kesempatan lompatan kasta untuk masuk ke kelas priayi. Jalurnya adalah pendidikan, juga kemampuan berbahasa Belanda. Maka, muncullah apa yang disebut dengan priayi rendah. Mereka terdiri atas juru tulis, petugas pajak, guru, mantri, dan sebagainya.

Jika Anda pernah membaca novel Para Priayi karya Umar Kayam, seperti itulah kira-kira kehidupan priayi rendah. Mantri Guru Sastrodarsono menjadi gambaran tokoh priayi baru yang tidak sangat berkelimpahan secara ekonomi, namun terpandang di masyarakat, menjalani tata cara keseharian yang penuh tata krama, alusan, dan bermartabat.

Menjadi priayi rendah adalah kesempatan emas mendobrak takdir bagi masyarakat kita, khususnya di Jawa. Kehidupan sebagai priayi pun menjadi cita-cita yang tidak mustahil diraih, oleh kalangan wong cilik yang ingin mendongkrak kehormatan.

Bayangan kehidupan bermartabat tinggi sebagai priayi membentuk segenap konsep ideal kehidupan yang diangan-angankan. Tidak mengandalkan otot untuk bekerja, tidak bermandi peluh, tidak bergumul dengan lumpur dan kotoran sapi, bersih, kajen atau terhormat, dan segenap kata-katanya didengarkan oleh lingkungan di kiri dan kanan.

Konsep tersebut membentuk cara pandang kolektif selama bergenerasi-generasi. Maka, semakin seseorang bisa bekerja tanpa berpeluh, semakin ia bisa meminimalkan gerak tubuh untuk menjalani profesinya, semakin ia bersih dan wangi, semakin ia dipandang sebagai sosok yang sukses.

Tidak usah jauh-jauh. Saya sendiri pun korban dari pandangan dunia seperti itu. Sekitar 14 tahun silam, ketika saya mulai bekerja sebagai editor di sebuah perusahaan penerbitan buku untuk madrasah, saya menyadari bahwa gaji saya sebulan lebih kecil ketimbang gaji tukang batu. Gaji saya waktu itu 800 ribu, sedikit di atas UMR Yogyakarta. Sementara, seorang tukang batu bisa meraup penghasilan tak kurang dari sejuta.

Sempat suatu kali saya curhat ke salah seorang sahabat tentang fakta menyedihkan itu. Dia cuma bertanya pendek, "Lha emangnya kamu mau jadi tukang?"

Cleguk. Saya cuma menelan ludah. Tentu saja tidak. Saya lebih suka menjadi editor, pekerjaan orang sekolahan, daripada menjadi tukang batu. Uang bukan segala-galanya.

Tanpa sadar, jauh di bawah kerak kesadaran saya, ternyata saya ingin jadi priayi.

***

Saya percaya, zaman sudah berganti. Generasi milenial bersikap persetan dengan segala jenis tata hierarki. Mereka tak lagi peduli akan nilai-nilai kamukten kasta priayi. Mereka lebih rasional, tak ambil pusing dengan perkara-perkara martabat sosial yang absurd itu, sehingga pintu menuju pemulihan sumber daya petani kita pun semakin terbuka luas. Tentu, semua harus diiringi perbaikan di sektor-sektor konkret semacam orientasi hasil ekonomi.

Meski demikian, wilayah pandangan dunia komunal ini tetap wajib disadari. Diperlukan satu gebrakan strategi kebudayaan untuk mempercepat lenyapnya mental priayi, mental yang selama ini ternyata menghambat segenap gerak masyarakat kita.

Sebelum sawah-sawah semakin habis, dijuali untuk biaya masuk jadi pegawai. Sebelum rumah-rumah berdiri megah di atas sawah-sawah itu, karena sawah hanya dianggap sebagai jalur menuju kejelataan kembali. Sebelum petani kita punah, dan tiba-tiba kita sadar bahwa kita tak lagi punya apa-apa untuk dimakan esok pagi.

Iqbal Aji Daryono esais, tinggal di Bantul


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed