Itu tadi penggalan puisi sekaligus doa yang dirapal oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Neno Warisman saat Malam Munajat 212, Kamis (21/2) di Monas, Jakarta. Ditengarai, penggalan itulah yang kemudian menyulut kegaduhan publik. Pasalnya, narasi tersebut seolah-olah "mengancam" Dzat yang menjadi objek munajat.
Terang saja jika hal itu kemudian mendapat banyak kritikan. Jusuf Kalla (JK), misalnya, memandang puisi Neno Warisman itu sebagai kampanye untuk pasangan Prabowo dan Sandiaga. JK, seperti dikutip detikcom (23/2) berpandangan bahwa puisi tersebut tidak pantas dibacakan di acara Munajat 212.
Konon, penggalan tersebut jika ditelusuri mirip dengan doa Nabi Muhammad saat Perang Badar. Ini selaras dengan penilaian Cawapres nomor urut 01 KH. Ma'ruf Amin, bahwa puisi Neno Warisman justru menyamakan Pilpres 2019 laiknya Perang Badar. Selain itu, "doa" tersebut juga dinilai oleh Kiai Ma'ruf seakan-akan mengkafirkan banyak orang, termasuk dirinya dan Jokowi.
Betapapun itu, narasi Perang Badar ini memang cukup populis digunakan oleh sebagian umat Islam lima tahun terakhir ini. Amien Rais, umpamanya, pada duel pertama Jokowi vs Prabowo juga melakukan hal yang sama ketika menyatakan bahwa PAN akan menggunakan mental Perang Badar dalam menghadapi Pilpres 2014.
Selain itu, narasi Perang Badar juga kembali menggema ketika terjadi Aksi Bela Islam (ABI), sebuah unjuk rasa berjilid-jilid untuk memenjarakan Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Bahkan, salah satu momentum ABI (313) digelar sebagai salah satu upaya untuk "meneladani" Perang Badar yang menurut catatan Sayyid Ja'far bin Husain al-Barzanji dalam Jaliyatul Kadr bi Dzikri Asma'i Ahli Badr wa Syuhada'i Uhud pasukan Islam waktu itu berjumlah 313.
Akibatnya, para partisan atau simpatisan aksi pun merasa bahwa dirinya seolah-olah bagian dari mujahid Allah yang sedang memerangi kaum kafir. Dipikirnya kalau Ahok itu laiknya Abu Lahab yang kafirnya sudah tidak ketulungan sehingga harus diperangi sedemikian rupa.
Ditambah, dengan Jumatan di Monas lalu teriak-teriak tangkap, bunuh, dan penjarakan Ahok seakan-akan peluang masuk surganya seprospek para syuhada Badar. Walhasil berduyun-duyun orang, baik dari kota maupun daerah lalu datang ke Jakarta dengan semangat membela Islam secara paripurna.
Bahkan, tidak dapat dimungkiri bilamana banyak juga simpatisan dari warga NU yang bergabung dan mendukung ABI. Apa yang terjadi dengan dengan NU ini ternyata juga terjadi di Muhammadiyah.
Anjuran Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, misalnya, alih-alih diindahkan, lumayan banyak warga NU dan Muhammadiyah yang justru memilih bergabung dengan aliansi Habib Rizieq Syihab, Abdullah Gymnastiar, Arifin Ilham, Bachtiar Nashir, dan sebagainya untuk melakukan aksi yang terpusat di tugu Monas Jakarta.
Diakui maupun tidak, sejak meletupnya gerakan atas nama umat Islam itu, ada semacam persoalan yang kemudian terbaca dalam apa yang disebut oleh Ahmad Najib Burhani (2016) sebagai transformasi konservatisme menjadi pop-culture. Di titik ini, kategori iman dan kafir tidak lagi dipandang sebagai hal tabu atau sekurang-kurangnya perlu disikapi secara hati-hati.
Celakanya, lanjut Najib, konservatisme yang menjadi pop-culture ini bahkan menggejala hampir di seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, ia tidak hanya bergerilnya pada kelompok-kelompok garis-keras, melainkan juga pada ormas seperti NU dan Muhammadiyah.
Gejala-gejala itu dapat kita lihat sekurang-kurangnya dari tiga hal. Pertama, sikap yang terlalu halusinatif terhadap simbol-simbol agama sementara lalai terhadap api ajaran. Aksi unjuk rasa (18/1/2019) memprotes mozaik jalan di depan Balai Kota Solo karena dirasa menyerupai lambang salib, misalnya, menunjukkan betapa menyedihkannya laku beragama sebagian umat Islam. Masa iya hanya gara-gara simbol salib, yang melihat apalagi melintas langsung auto-murtad? Kan tidak!
Kedua, gerakan anti-intelektualisme. Fenomena ustaz-ustaz setamsil Sugi Nur yang belakangan menggaduhkan publik karena ceramah kontroversialnya, saya kira adalah bagian dari gejala ini. Betapa tidak, bukan cuma sekali-dua dia menunjukkan kepongahannya dengan membajak Islam seolah-olah menjustifikasi kebencian.
Sudah begitu, pada saat yang sama Sugi mengakui bahwa dirinya memang tidak menguasai sejumlah rumpun keilmuan Islam. Sebab, baginya dakwah ya dakwah aja. Tidak peduli meski menafsir ayat dengan serampangan atau memahami hadis secara gegabah.
Dan, ironinya fenomena Sugi ini tidak berdiri sendiri. Masih banyak ustaz di luar sana yang hanya berbekal popularitas tapi miskin intelektualitas. Padahal, membekali diri dengan ilmu, utamanya ilmu keislaman seperti ushul fiqh, mustholah al-Hadis, ulumul Qur'an, dan berbagai anak-turunnya merupakan pra-syarat paling fundamental dalam berdakwah.
Ketiga, meningkatnya nalar kebencian terhadap kelompok yang berbeda. Lebih-lebih kalau beririsan dengan kepentingan politik, efeknya bisa menjadi luar biasa. Betapa hal ini, misalnya, sangat kentara saat Pilkada DKI 2017 lalu.
Tapi, apakah Pilpres 2019 kali ini akan mengaktivasi kembali nalar kebencian itu? Bisa iya, bisa tidak.
Tidak, jika para elite, politisi, maupun masing-masing tim sukses Paslon 01 atau 02, sebagaimana komitmen awal dulu sekali ketika pendaftaran Capres-Cawapres dibuka oleh KPU, mereka akan berhenti menggunakan narasi arogansi agama sebagai manisan kampanye.
Namun, bisa jadi "iya", jika Pilpres kali ini disetarakan dengan sebuah situasi genting antara hidup dan mati. Oleh sebab itu, mengutip KH Mustofa Bisri (2018), di tahun politik ini umat Islam mestinya lebih dewasa, alias harus bisa membedakan mana urusan yang bersifat lima-tahunan dan mana perkara yang memang abadi.
Atau kalau tidak, dengan melihat realitas keberislaman yang diperagakan sedemikian arogan belakangan ini, genre "Perang Badar" macam apa yang sebetulnya sedang kita perjuangkan? Sederhana saja: "Perang Badar" milenial!
Anwar Kurniawan alumnus STAI Sunan Pandanaran, aktif di komunitas Santri Gus Dur Jogja
(mmu/mmu)
