Kolom

Meremajakan Wajah Birokrasi Kita

Ahmad Juwari - detikNews
Rabu, 27 Feb 2019 12:40 WIB
Jakarta -
Pernah masuk ke kantor pemerintahan? Jika pernah, ada beberapa kesan pertama yang sering muncul di benak masyarakat tentang kantor pemerintahan, baik itu di Jakarta apalagi di daerah-daerah. Salah satunya yakni hampir sebagian besar pegawai kantor pemerintah itu sudah berumur, alias generasi tua, dan hanya segelintir yang muda. Tidak seperti di kantor atau perusahaan swasta yang lebih segar dengan darah-darah muda fresh graduated lulusan perguruan tinggi.

Jawaban atas menuanya birokrasi di Indonesia ada di data berikut. Data Badan Kepegawaian Negara menyebutkan golongan usia 51-55 tahun memiliki proporsi terbesar jumlah PNS di Indonesia dengan 21,32% (data BKN per Juni 2018). Kemudian bandingkan dengan golongan usia 26-30 tahun yang hanya 3,47% dari keseluruhan PNS. Sekilas data tersebut menunjukkan kaum muda di birokrasi pemerintah saat ini adalah minoritas, dan ketika umur para PNS tersebut dirata-ratakan, wajah yang sudah tua yang akan tampak.

Jika kita timbang-timbang plus-minusnya, wajah birokrasi yang tua tentu ada kelebihan dan kekurangan. Generasi tua umumnya lebih banyak pengalaman dalam bekerja dan lebih bijaksana. Namun, banyak pengalaman belum tentu berkinerja dengan baik, apalagi jika terjebak dengan zona nyaman. Alih-alih mampu mengubah kinerja organisasi lebih baik, mengubah gaya kerja diri sendiri saja sangat susah dilakukan.

Pemerintah kemudian pada beberapa tahun belakangan membuka luas pendaftaran PNS baru. Setidaknya 250 ribu anak-anak muda di bawah umur 35 tahun direkrut di semua lini jabatan di pemerintah baik jabatan fungsional maupun pelaksana, dari instansi pusat hingga daerah. Seperti sedang menggantikan sel-sel yang sudah hilang, generasi baru yang berjiwa milenial tersebut menggantikan generasi tua yang sedikit demi sedikit memasuki usia pensiun dan memberi estafet ke generasi belakangnya.

Apakah rekrutmen pada beberapa tahun belakang sudah cukup? Jawabannya belum, dan ternyata PNS dalam rentang umur 41-45 dan 46-50 memiliki komposisi yang cukup besar pula, yakni 14% dan 17% dalam golongan tersebut berturut-turut. Artinya, regenerasi PNS harus terus dilakukan untuk meremajakan wajah birokrasi agar lebih segar dan berjiwa muda.

Bagi masyarakat sendiri, sebagai penerima manfaat layanan yang diberikan pemerintah, pelayanan yang prima adalah keharusan. Beberapa kementerian maupun tempat-tempat pelayanan publik sudah sadar, mereka memberikan porsi terdepan untuk anak-anak muda menjadi garda depan pelayanan, memberi 3S --Senyum, Salam, dan Sapa-- ke masyarakat yang dianggap sebagai customer sehingga mampu mengubah image pelayanan publik oleh pemerintah.

Selain upaya di atas, upaya memperbaiki manajemen kinerja organisasi juga bisa dikatakan meremajakan birokrasi. Muda dalam artian fisik mengacu pada umur pegawai dan tampilan birokrasi di luar, namun muda dalam artian jiwa organisasi adalah bagaimana organisasi pemerintah memperbaharui manajemen organisasi internal.

Kementerian PAN RB sudah memiliki dua indikator terkait manajemen organisasi pemerintah, yakni nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Indeks Reformasi Birokrasi. Ukuran dua indikator tersebut dijalankan dengan instrumen atau prasyarat perubahan-perubahan internal organisasi pemerintah. Semakin baik manajemen kinerja internal organisasi pemerintah tersebut semakin baik pula nilai SAKIP dan Indeks RB.

Harapannya, perubahan-perubahan manajemen internal kinerja pemerintah tersebut tidak hanya mengubah organisasinya saja, tetapi juga perilaku individu PNS. Karena, kinerja organisasi yang termuat dalam visi/misi kementerian/lembaga sejatinya harus tersambung dengan kinerja individu tiap-tiap PNS.

Segala upaya di atas, baik perekrutan PNS-PNS baru, memberi porsi lebih kepada anak muda dalam pelayanan langsung kepada masyarakat, maupun perbaikan manajemen kinerja organisasi bermuara pada birokrasi pemerintah yang berkarakter muda; energik, semangat perubahan yang tinggi, dan kreativitas. Tentunya masyarakat sebagai customer tidak ingin pelayannya lambat dan tanpa dorongan dalam memberi pelayanan prima kepada mereka.

Jika diibaratkan pelayanan di birokrasi seperti halnya mesin, maka mesin ini yang perlu mendapat perhatian; dipelihara dan diganti rutin untuk menciptakan performa maksimal.

Tantangan

Pembangunan bidang aparatur menjadi salah satu fokus pembangunan jangka menengah Indonesia. Pada 2020 mendatang, di tengah persaingan global, Indonesia dihadapkan pada tuntutan perubahan termasuk di bidang aparatur, bagaimana meningkatkan global competitiveness index dengan perubahan-perubahan di sisi kelembagaan pemerintah. Seperti yang dirilis sebelumnya pada 2018 oleh World Economic Forum, Indonesia masih berada di peringkat 45 dari 140 negara dan masih di bawah Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah perubahan paradigma pengelolaan birokrasi di tingkat global. Pembentukan postur PNS yang "muda" tanpa alasan, birokrasi yang segar dengan semangat perubahan dan kreativitas dibutuhkan untuk menghadapi pengelolaan birokrasi yang dinamis di masa yang akan datang. Apalagi dengan kondisi geografis Indonesia yang membentang luas dan berpulau-pulau. Perlu adanya pendekatan yang mampu mengakomodasi potensi pembangunan tiap daerah, maka aparatur negara di Indonesia harus mampu menjawab tantangan ini.

Pada akhirnya, meremajakan PNS sebagai persiapan tantangan global ke depan tidak hanya sekadar merekrut PNS-PNS baru, lebih dari itu adalah tentang membangun aparatur birokrasi yang memiliki performa prima. Aparatur birokrasi harus berubah, berpostur segar, dan energik menyesuaikan dengan zamannya.

Ahmad Juwari Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Negara

(mmu/mmu)