detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 22 Februari 2019, 11:12 WIB

Kolom

Menakar Visi Ekologi Capres Pascadebat

Nur Alim Mubin AM - detikNews
Menakar Visi Ekologi Capres Pascadebat Kebakaran hutan dan lahan di Riau (Foto: Antara)
Jakarta - Tema pangan, energi, sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur yang diangkat dalam debat capres putaran kedua bisa dikatakan sebagai pembahasan yang cukup menarik, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang potensi agrarianya sangat besar. Sebagaimana layaknya wilayah tropis, hutan lebat Indonesia seperti yang ada di Kalimantan dan Sumatera menjadi paru-paru dunia.

Tidak hanya itu, Indonesia juga dianugerahi aneka barang tambang yang secara matematis seharusnya menjadikan warganya lebih makmur. Sehingga, wilayah Indonesia yang sangat luas dan secara geografis amat strategis dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa perlu disinergikan dengan visi-misi capres agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pengelolaannya nanti.

Kalau tidak disinergikan, maka kekayaan alam tersebut akan menjadi sebuah ironi karena negara ini terkesan kurang serius dan sekaligus bimbang dalam mengelolanya. Mengingat sejak dulu Indonesia diakui sebagai negara agraris, hasil pangan yang terbilang melimpah, tanah yang subur dan sumber daya manusia yang mumpuni, tetapi hingga kini terus membuka keran impor pangan. Tidak hanya itu, izin konsesi tambang juga masih menjadi persoalan yang membelit dan sejak lama menjadi ladang korupsi. Apalagi pengelolaan tambang masih didominasi korporasi asing. Sekitar 90 persen aset bangsa justru dikelola hanya oleh 3 persen warga sendiri.

Para pengelola kekayaan alam belum mampu menerapkan konsep pembangunan lingkungan berkelanjutan. Pengelolaan limbah produksi hingga reklamasi lahan bekas tambang masih menjadi persoalan serius. Demikian juga pembakaran hutan terjadi terus-menerus, walau menurun angkanya mulai dari 216.000 ha pada 2015 menjadi 4.000 ha pada 2018. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri, angka tersebut masih tetap signifikan.

Kebijakan hukum pemerintah yang ada saat ini pun belum mampu untuk menanggulangi situasi ini, sehingga diperlukan suatu wacana yang kongkret agar potensi kekayaan alam bisa dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia nantinya. Selain kekayaan alam, aspek yang juga penting untuk diperhatikan oleh para capres adalah lingkungan.

Kerusakan lingkungan, khususnya hutan dan laut, tidak hanya diakibatkan polusi udara dan sampah, namun juga perambahan atau illegal logging. Hutan misalnya, menurut catatan Kementerian Kehutanan ada sekitar 1,1 juta hektar hutan di Indonesia rusak akibat illegal logging dan kebakaran. Kementerian Kehutanan juga mencatat bahwa kerusakan hutan dari tahun terus meningkat sampai 2 juta hektar per tahun. Akibatnya, luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar.

Sekali lagi, ini membuktikan negara masih terkesan gagap dan bingung mencegah maupun menindak perusak lingkungan. Padahal, setiap musim pemilu, masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan selalu menggema.

Sebetulnya, setiap rezim memiliki satu permasalahan yang sama yaitu masalah lingkungan atau ekologi. Kerusakan lingkungan memang menjadi sangat rumit karena tidak semata-mata masalah hukum. Melainkan, berkelindan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi 1992 di Rio De Janeiro, Brasil, Indonesia dengan mantap menerima paradigma pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah agenda politik pembangunan. Namun, harus diakui, menggeser atau mengubah pola titik berat pembangunan dari fokus ekonomi ke berbasis sosial, budaya, dan ekologi lingkungan hidup berkelanjutan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan.

Garis Kebijakan

Keberlanjutan ekologi sebagaimana yang kita harapkan hanya akan dicapai andai benar-benar dilakukan perubahan mendasar dalam kebijakan atau politik hukum negara. Pada debat putaran kedua, jawaban para capres masih belum terjabarkan dengan komprehensif. Capres petahana mengaku sudah menindak korporasi-korporasi nakal yang berusaha menggunakan wilayah tanpa memerhatikan kondisi lingkungan. Namun, agar berdampak signifikan, upaya itu harus lebih keras lagi agar makin menjerakan.

Adapun capres penantang terkesan belum memiliki garis kebijakan yang jelas dan mendasar berdasarkan fakta serta data yang sudah mengemuka dalam debat tersebut. Pernyataan "lingkungan untuk rakyat, bukan rakyat untuk lingkungan" belum terkonsep dengan baik dengan baik, sehingga penjabarannya masih sangat abstrak. Padahal, capres penantang sesungguhnya memiliki peluang besar untuk menyerang petahana baik dari sisi kebijakan pencegahan maupun penindakan. Karena beberapa kasus kebakaran hutan sempat terjadi di rezim petahana.

Undang-Undang sesungguhnya sudah tercantum aturan mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai instrumen hukum baik PP, Perpres, Permen, maupun Perda. Dalam Pasal 14 UU PPLH diatur dengan jelas mengenai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup mulai dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, dan baku mutu lingkungan hidup. Kemudian, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan dan anggaran berbasis lingkungan hidup. Ada juga analisis risiko dan audit lingkungan hidup.

Instrumen KLHS wajib dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Sayangnya, tidak seperti Amdal yang disertai sanksi berat pelanggarannya, UU PPLH ini tidak mencantumkan sanksi apa pun bagi pemerintah pusat atau daerah yang tidak melakukannya. Sehingga, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terkesan tidak serius dijalankan oleh pemerintah selama ini.

Oleh sebab itu, kalau kita ingin melihat kekurangan pemerintah selama ini dalam mengelola lingkungan, aspek yang harus disoroti adalah penegakan hukum. Wacana ini yang seharusnya muncul dalam debat capres ketika membahas soal perlindungan lingkungan hidup. Minimal membuat sanksi bagi pelaku kerusakan lingkungan dan pemerintah daerah yang tidak mengindahkan aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Agar lebih komprehensif, capres juga bisa merumuskan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang sudah terjadi, seperti pendekatan bentang alam dengan memanfaatkan batas-batas wilayah untuk menghidupkan hutan yang sudah mati, menghentikan normalisasi sungai agar air bisa diserap dengan mudah oleh tanah, atau pemanfaatan lahan kosong untuk membuat hutan-hutan kecil di beberapa daerah yang rawan bencana. Kalau kemudian ini bisa diberlakukan, ekologi di negeri ini bisa dirawat dengan baik.

Nur Alim Mubin AM sedang menempuh kuliah di Pascasarjana UMM, menjabat sebagai Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Daerah IMM Jawa Timur


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed