detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 21 Februari 2019, 11:20 WIB

Kolom

Akses terhadap Sumber Daya Agraria

Subejo - detikNews
Akses terhadap Sumber Daya Agraria Ilustrasi: Fuad Hasyim/detikcom
Jakarta -

Salah satu topik yang sangat menarik dari debat calon presiden pada putaran kedua yang berlangsung Minggu (17/2) malam lalu dan penting untuk dicermati publik adalah akses terhadap sumber daya agraria (lahan). Dalam pembahasan debat, kedua kandidat presiden sudah menyampaikan gagasannya dalam konteks makro tentang pengelolaan sumber daya agraria. Namun yang disayangkan, penajaman isu dan strategi yang lebih konkret masih relatif terbatas.

Publik masih cukup sulit untuk menebak bagaimana arah kebijakan dan program pengelolaan atau akses sumber daya agraria yang akan dikembangkan para calon presiden sehingga tujuan akhir untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat atas pengelolaan sumber daya agraria dapat dicapai.

Akses terhadap sumber daya agraria menjadi topik yang sangat strategis bagi perbaikan penghidupan jutaan petani dan masyarakat di perdesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 mencatat jumlah populasi yang bekerja di sektor pertanian di seluruh Indonesia sebanyak 39,68 juta orang atau 31,86 persen dari jumlah penduduk yang bekerja (124,54 juta orang).

Berdasarkan Sensus Pertanian (2013), jumlah rumah tangga dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,1 ha sebanyak 4,3 juta (16,6 persen), rumah tangga yang mengelola lahan 0,1-0,5 ha adalah 10,2 juta (39,3 persen). Total rumah tangga petani yang mengelola lahan pertanian kurang dari 0,5 ha adalah 14,6 juta atau 55,9 persen dari total rumah tangga petani di Indonesia. Dengan asumsi keluarga petani yang dapat hidup layak jika mengelola minimum 0,5 ha lahan pertanian, berarti 14,6 juta (55,9 persen) petani masih berpenghidupan kurang layak.

Dalam batas tertentu, keragaman akses terhadap sumbar daya lahan pertanian juga terkait erat dengan ketimpangan dalam masyarakat yang umumnya dinyatakan dalam Koefisien Gini. Nilai Koefisien Gini Indonesia naik dari 0,32 pada 2005 menjadi 0,40 pada 2015 dan menurun menjadi 0,38 pada 2017 dan 2018 (BPS, 2018). Winarno Zain (2016) dengan menggunakan data beberapa tahun terakhir melaporkan, ketimpangan pendapatan di Indonesia berada pada kondisi relatif lebih buruk dibandingkan dengan kondisi di Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos, namun sedikit lebih baik dibandingkan dengan kondisi ketimpangan pendapatan di Filipina dan China.

Secara teoritis, berbagai kebijakan dan strategi dapat didesain untuk mengatasi persoalan ketimpangan pendapatan masyarakat dan persoalan kemiskinan. Peningkatan akses terhadap sumber daya produksi melalui redistribusi aset diyakini oleh banyak pihak sebagai salah satu alternatif kebijakan yang prospektif untuk menjamin distribusi pendapatan lebih merata dan dapat mengurangi kemiskinan secara lebih signifikan.

Salah satu aset yang terpenting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai petani adalah lahan pertanian. Selain itu, pengelolaan sumber daya lahan oleh para petani dengan cukup memadai dapat mendorong produktivitas dan pencapaian ketahanan pangan nasional. Bagaimanapun kondisi terkini menunjukkan sektor pertanian masih menjadi kontributor lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia.

Dalam debat putaran kedua, Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden incumbent tampaknya dalam batas tertentu telah memberikan gambaran arah kebijakan dan program yang lebih konkret terkait dengan akses terhadap sumber daya agraria, yaitu dengan penjelasan tentang adanya pemberian hak penguasaan lahan atau konsesi sebanyak 2,4 juta ha melalui perhutanan sosial untuk hak ulayat, petani, nelayan. Selain itu, Jokowi juga mengklaim telah membagikan 5 juta sertifikat tanah untuk rakyat, dan lebih dari 7 juta sertifikat tanah pada tahun 2018.

Hal yang sesungguhnya juga sangat ditunggu dari Jokowi adalah elaborasi tentang siapa atau kelompok mana yang telah mendapat konsesi lahan dan ada di mana? Jika yang memperoleh hak konsesi pemanfaatan lahan hanya petani yang ada di sekitar kawasan hutan, berarti nasib petani miskin lain yang kepemilikan lahannya sangat kecil bahkan buruh tani tanpa tanah dan tinggal jauh dari kawasan hutan tampaknya belum mendapat kemanfaatan atas program tersebut.

Sementara, dalam tanggapan debat terkait dengan isu akses terhadap sumber daya agraria, calon presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang sangat makro dengan menyebut bahwa berdasarkan UUD 1945; bumi, air, dan sumber daya alam harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sayangnya tidak ada elaborasi bagaimana arah kebijakan dan programnya. Apakah klausul "dikuasai oleh negara" akan dimaknai sebagai pengambilalihan seluruh aset tanah dari berbagai pihak yang selama ini menguasai dan memiliki (hak milik individu/pribadi, hak pakai, HGU, hak ulayat) akan menjadi milik negara?

Jika pengambilalihan hak seluruh aset tanah oleh negara dilakukan, akan ada risiko dan potensi konflik yang sangat besar dari berbagai pihak terlibat yang selama ini memperoleh haknya dengan mendasarkan pada perundangan yang berlaku. Lebih lanjut, dengan asumsi tanah-tanah dengan berbagai status hak penguasaan dapat diambil alih oleh negara, bagaimana mekanisme pemanfaatan untuk menjamin dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat juga masih menjadi tanda tanya besar.

Konsep terkait dengan peningkatan akses sumberdaya produksi melalui kebijakan redistribusi aset pertanian dikenal luas sebagai reforma agraria. Asumsi dasar pentingnya reforma agraria adalah dengan kepemilikan lahan pertanian yang memadai akan memungkinkan petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan, dan pada gilirannya mengatasi persoalan kemiskinan. Berbagai literatur menunjukkan bahwa reforma agraria umumnya ditujukan pada para petani tanpa lahan (buruh tani), petani kecil, pekerja perkebunan, dan juga masyarakat adat (Subejo (2018).

Dalam pengembangan konsep reforma agraria, kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria tidak hanya berupa redistribusi lahan pertanian sebagaimana selama ini dimaknai oleh publik, namun dapat diperluas dengan kebijakan terkait lainnya. Tarisayi dan Kudzayi menggambarkan konsep yang lebih luas di mana reforma agraria berkaitan dengan perubahan struktur kelembagaan yang mengatur hubungan manusia dengan tanah dengan melakukan intervensi dalam kepemilikan, pengendalian dan penggunaan tanah yang berlaku.

Reforma agraria menurut Tarisayi dan Kudzayi dapat dikategorikan menjadi empat: (1) reforma agraria redistributif, (2) reformasi penguasaan lahan, (3) restitusi, dan (4) konsolidasi lahan. Reforma agraria redistributif misalnya dengan melakukan swastanisasi tanah negara atau mengambil dari pemilik lahan yang besar, dan memberikannya kepada orang-orang yang tidak memiliki tanah.

Reformasi penguasaan lahan bertujuan untuk memperbaiki jenis kepemilikan atas tanah yang sudah dimiliki rakyat namun tidak memiliki hak kepemilikan yang terjamin. Restitusi melibatkan pengembalian tanah kepada orang atau keturunan orang-orang yang dipindahkan dari tanahnya. Sementara, konsolidasi tanah adalah metode di mana semua pemilik lahan di dalam suatu daerah mengkapitalisasi tanah mereka dan mengalokasikan paket baru dengan nilai yang sebanding, namun dalam pola yang mendorong penggunaan lahan yang lebih efisien dan produktif.

Kebijakan reforma agraria tampaknya perlu memiliki beberapa skenario dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Saya mengusulkan dua skenario kebijakan reforma agraria yaitu: (1) redistribusi lahan dengan tujuan pemberian status hak milik, dan (2) pemberian hak akses pemanfaatan jangka panjang misalnya 20-30 tahun.

Di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di mana lahan yang mungkin dijadikan objek reforma agraria merupakan lahan kehutanan tampaknya dapat dilakukan dalam bentuk hak akses pemanfaatan jangka panjang. Sedangkan, di pulau-pulau lain di mana terdapat lahan hak guna perusahaan yang terlantar maupun lahan terlantar karena deforestrasi maka dapat dilakukan dengan distribusi lahan dengan pola hak milik.

Petani-petani yang kepemilikan lahan pertaniannya sangat kecil atau kadang disebut dengan "petani lapar tanah" umumnya berdomisili di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pada daerah tersebut, skenario yang dapat ditempuh selain dengan hak pemanfaatan lahan jangka panjang, juga dapat dilakukan dengan program transmigrasi ke pulau-pulau lain di luar Jawa yang masih tersedia lahan pertanian dalam jumlah yang cukup besar, sehingga dapat dilakukan dengan pola pemberian hak milik. Transmigrasi terpadu yang diintegrasikan dengan penduduk lokal juga potensial untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi dan pengembangan kawasan di luar Jawa.

Subejo, PhD dosen dan peneliti pada Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakuktas Pertanian UGM Yogyakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com