DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 20 Februari 2019, 14:00 WIB

Kolom

"Kalau Sudah Kelebihan Stok, Kenapa Harus Impor?"

Theresa Novalia - detikNews
Kalau Sudah Kelebihan Stok, Kenapa Harus Impor? Ilustrasi: Fuad Hasim/detikcom
Jakarta - Kalau sudah kelebihan stok, kenapa harus impor? Demikian pertanyaan yang dilontarkan calon presiden nomor urut 02 kepada sang petahana terkait dengan kebijakan impor pangan yang dilakukan, khususnya beras. Hal ini tentu menggelitik nalar bagi mereka yang menyimak bahwa bila kita surplus dalam hal produksi beras, mengapa kita harus impor?

Beras adalah salah satu komoditas pangan utama yang turut berkontribusi dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sangat menjaga harga terkait pangan, salah satunya harga beras. Fluktuasi harga beras akan berpengaruh ke kemiskinan karena pembelian beras merupakan porsi terbesar dari pengeluaran masyarakat miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada 2018 mencapai 32,42 juta ton. Sedangkan konsumsinya sekitar 29,57 juta ton, dengan rata-rata per bulan di kisaran 2,46 juta ton. Selisih antara jumlah beras yang diproduksi dengan jumlah beras yang dikonsumsi menunjukkan bahwa sebenarnya negara kita mengalami surplus sebesar 2,85 juta ton beras.

Sekalipun mengalami surplus, nyatanya pemerintah tetap melakukan impor. Tercatat sejak 2014 sampai 2018, pemerintah selalu melakukan impor beras. Jumlah impor beras pada rentang 2014-2018 secara berturut-turut sebanyak 844 ribu ton, 861 ribu ton, 1,28 juta ton, 305 ribu ton, dan 2,25 juta ton.

Menurut penjelasan Presiden Joko Widodo sebagai petahana, impor tetap dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok beras, menstabilkan harga, dan sebagai cadangan bila terjadi bencana atau gagal panen. Jika harga beras tinggi tentu petani akan bersorak, tetapi konsumen di pasar akan teriak. Begitu pula sebaliknya. Di sinilah pentingnya fungsi pemerintah dalam mengontrol keseimbangan harga agar petani senang, masyarakat juga senang.

Produksi, stok, dan kebijakan impor beras sangat berkaitan erat. Tentunya segala bentuk kebijakan yang diambil harus berdasarkan data pendukung yang akurat. Alarm impor akan berbunyi apabila ditemukan adanya lonjakan harga di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa stok beras semakin menipis, sehingga terjadi kenaikan harga. Jika Indonesia sebenarnya swasembada, tentu akan ada pertimbangan dalam mengambil kebijakan apakah harus impor atau tidak.

Menghitung Produksi

Data produksi beras yang akurat sangat dibutuhkan dalam mendukung kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. BPS sebagai lembaga independen dituntut agar dapat memotret kondisi di lapangan dengan apa adanya. Cara memotret produksi beras ini tentu harus dengan metodologi yang diakui secara ilmiah. Bagaimana sebenarnya penghitungan data produksi beras di BPS?

Perlu diketahui, untuk mendapatkan data produksi beras, BPS melakukan konversi padi dalam satuan Gabah Kering Giling (GKG) menjadi beras melalui hasil Survei Konversi Gabah ke Beras (SKGB).

Sumber data utama yang digunakan dalam pengumpulan data produksi padi di Indonesia adalah melalui kegiatan Survei Pertanian dan Survei Ubinan. Terdapat dua variabel yang digunakan BPS dalam melakukan estimasi jumlah produksi padi, yaitu luas panen dan produktivitas.

Informasi mengenai luas panen padi dikumpulkan melalui Survei Pertanian yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Pertanian. Kuesioner yang digunakan adalah SP-PADI. Informasi ini dikumpulkan setiap bulan dari setiap kecamatan di Indonesia. Data produktivitas dikumpulkan dari Survei Ubinan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Koordinator Statistik Kecamatan. Waktu pelaksanaan Survei Ubinan disesuaikan pada saat panen. Kuesioner yang digunakan untuk Survei Ubinan dinamakan SUB-S. Data produksi padi diperoleh dengan cara mengalikan antara luas panen padi dan produktivitas.

Selama ini, luas panen masih belum akurat dan mutakhir sehingga sering timbul keraguan karena masih berdasarkan metode konvensional, yaitu menggunakan eye estimate atau hanya dengan pandangan mata para petugas pengumpul data. Secara praktik, metode pandangan mata ini lebih mudah untuk diterapkan, tetapi akurasinya masih rendah dan waktu pengumpulan datanya pun cukup lama.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik mengenai Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2018, dalam studi yang dilakukan BPS dan Japan International Cooperation Agency (JICA) pada 1998, disinyalir terjadi over-estimasi luas panen sekitar 17,07 persen. Keraguan lainnya ialah perhitungan luas lahan baku sawah dikatakan cenderung meningkat, padahal fakta di lapangan menunjukkan terjadinya pengalihan fungsi lahan untuk industri dan perumahan atau infrastruktur, meskipun di sisi lain juga ada proses pencetakan sawah baru oleh Kementerian Pertanian.

Untuk menghasilkan data produksi padi yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan metodologinya, sangat penting untuk memperbaiki data terkait luas panen ini. Upaya perbaikan metodologi perhitungan produksi padi akhirnya dilakukan pada 2015. BPS bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA).

KSA adalah metode penghitungan luas panen, khususnya tanaman padi, dengan memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari BIG dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN. Metode ini dilakukan dengan cara yang lebih objektif dan modern dengan melibatkan perangkat teknologi sehingga data pertanian yang dikumpulkan diharapkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu.

Tepat Sasaran

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Harapannya, tujuan itulah yang ingin dicapai dengan perbaikan metodologi yang dilakukan sehingga secara tidak langsung mendukung terwujudnya kondisi terpenuhinya pangan bagi rakyat Indonesia melalui kebijakan yang tepat sasaran. Metode penentuan luas panen yang mulanya hanya berdasarkan pandangan mata sehingga bersifat subjektif pun sudah mulai diperbaiki dengan teknologi citra satelit.

Perbaikan metode penghitungan produksi beras akan menjadikan data yang dihasilkan lebih ilmiah, objektif, dan transparan. Gerakan perubahan berbasis teknologi dalam hal memotret produksi beras ini diharapkan akan membantu pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan melakukan impor atau tidak. Bahkan, untuk membuat kebijakan hal-hal yang perlu dilakukan sehingga produksi dalam negeri dapat melimpah agar kita bisa swasembada bahkan menjadi negara pengekspor beras suatu saat nanti.

Theresa Novalia Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed