DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 19 Februari 2019, 13:25 WIB

Kolom

Absurditas Politik "Lesser of Evil"

Desi Ratriyanti - detikNews
Absurditas Politik Lesser of Evil Ilustrasi: Kiagoos Auliansyah/detikcom
Jakarta - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 memang hanya mempertemukan dua pasang kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, pertarungan politik dalam Pilpres 2019 agaknya tidak hanya melibatkan kubu petahana dan oposisi saja. Di luar itu, ada kekuatan politik lain yang tampaknya juga sulit untuk diabaikan. Kekuatan itu tidak lain berasal dari golongan putih alias golput yang sentimen politiknya kian hari kian menguat.

Pihak paling direpotkan atas keberadaan golput ini tentu saja kubu petahana. Bagaimana tidak? Penyumbang angka golput paling besar diyakini berasal dari kelompok masyarakat yang selama ini menjadi basis pendukung pasangan petahana. Ini artinya, semakin tinggi angka golput, kian tinggi pula potensi tergerusnya elektabilitas pasangan petahana.

Maka menjadi wajar jika kubu petahana mati-matian melawan gerakan golput dengan berbagai macam narasi tandingan. Salah satunya adalah narasi retoris yang menyebut bahwa golput merupakan perilaku politik yang bertentangan dengan esensi dan tujuan berdemokrasi. Golput dianggap tidak punya nilai karena tidak bisa dimasukkan ke dalam hitungan elektoral.

Dalam logika petahana, menjadi golput merupakan sebuah kerugian karena demokrasi tidak didesain untuk mencari pemimpin yang sempurna, alih-alih mencegah yang paling buruk berkuasa. Narasi retoris tersebut kemudian mengerucut pada kesimpulan bahwa jika demokrasi gagal menampilkan kandidat pemimpin yang terbaik, alih-alih justru menyuguhkan pilihan yang sama buruknya, maka konstituen memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak suaranya pada kandidat yang paling sedikit keburukannya.

Narasi Retoris

Narasi retoris ini bertumpu pada logika "lesser of two evils". Dalam kamus istilah Cambridge Dictionary, frase "lesser of two evils" diartikan sebagai "the less unpleasant of two choices, neither of which is good" atau dua pilihan yang sama-sama kurang menyenangkan dan sama-sama buruknya. Dalam konteks politik, seorang pemikir politik asal Jerman Hans Morgenthau memperkenalkan konsep lesser of two evils sebagai sebuah wacana moral ketika dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang sama-sama jahat atau imoral.

Menurutnya, hal terbaik yang dapat dilakukan manusia ketika dihadapkan pada calon pemimpin yang sama-sama buruk adalah dengan meminimalisasi potensi imoralitas politik itu menjadi lebih besar. Caranya yakni dengan memilih kandidat yang dapat dikategorikan sebagai lesser evil, alias lebih tidak jahat dibanding kandidat lainnya. Cara ini dipandang efektif untuk menganulir potensi imoralitas politik yang jauh lebih besar.

Retorika lesser of two evils ini pernah mengemuka di Pilpres Amerika Serikat pada 2016 lalu. Naiknya Hillary Clinton dan Donald Trump sebagai dua kandidat capres ditanggapi dingin oleh mayoritas masyarakat di negeri itu. Publik AS berada dalam situasi yang dilematis. Di satu sisi jengah dengan corak politik Partai Demokrat yang dianggap terlalu adaptif pada kekuatan yang selama ini diidentikkan sebagai musuh atau ancaman bagi Amerika. Namun, pada saat yang sama publik juga tidak yakin bahwa kandidat dari Partai Republik mampu membuat perubahan.

Kubu petahana kala itu melabeli Hillary sebagai lesser of evil. Ia dianggap sebagai kandidat presiden yang secara moral jauh lebih baik dan lebih sedikit membawa risiko bagi demokrasi ketimbang lawannya Trump. Retorika lesser of evil ini tidak hanya dimainkan untuk memoles citra Hillary, namun juga untuk meredam gelombang golput yang muncul dari kekecewaan para pendukung Bernie Sanders yang kalah dalam konvensi kandidat presiden Partai Demokrat.

Strategi itulah yang agaknya juga diterapkan oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019 ini. Demi menghadapi gelombang golput yang kian deras tak terbendung, tim kampanye kubu petahana rajin membangun opini bahwa Jokowi adalah pilihan yang lebih minim risiko ketimbang seteru politiknya, Prabowo. Klaim ini tentu disertai dengan argumen-argumen yang dalam banyak hal bernada menyudutkan capres kubu oposisi tersebut.

Dalam debat pilpres putaran pertama beberapa waktu lalu misalnya, Jokowi memberikan pernyataan penutup bahwa dia dan pasangannya tidak punya beban masa lalu sehingga dapat efektif dalam bekerja. Pernyataan itu secara tidak langsung menuding lawannya, Prabowo sebagai figur kandidat pemimpin dengan sederet catatan buruk di masa lalu, utamanya terkait isu pelanggaran HAM.

Jalan Alternatif

Meski demikian, harus diakui bahwa narasi Jokowi sebagai lesser evil itu tampaknya belum sepenuhnya efektif menangkal gelombang golput. Tidak efektifnya politik lesser evil membendung golput itu terjadi lantaran para pemilih mengambang (undecided voters) yang diyakini menjadi penyumbang angka terbanyak golput umumnya sadar bahwa lesser evil adalah konsep yang absurd.

Tidak ada kriteria yang jelas untuk menentukan apakah seorang kandidat tidak lebih imoral ketimbang kandidat lain. Bahkan, pada titik tertentu, konsep lesser evil tersebut menjadi tidak relevan ketika fakta menunjukkan bahwa masing-masing kandidat nyatanya sama-sama membawa ancaman, hanya saja berbeda satu sama lain.

Prabowo misalnya kerap dipersepsikan kubu petahana sebagai sosok yang punya kecenderungan tinggi menjadi seorang diktator. Ia juga kerap diposisikan sebagai representasi dari Orde Baru yang anti-demokrasi dan abai pada hak asasi manusia. Pendek kata, Prabowo adalah ancaman bagi demokrasi Indonesia.

Pertanyaanya, apakah Jokowi benar-benar steril dari unsur-unsur sebagaimana dilekatkan pada diri Prabowo tersebut? Jawabannya jelas tidak!

Jokowi mungkin memang tidak punya masa lalu sebagai pelanggar HAM, namun masa pemerintahannya tidak bisa dibilang bebas sama sekali dari pelanggaran HAM. Pembangunan infrastruktur secara masif yang mengadaptasi corak developmentalisme kerap menimbulkan konflik antara masyarakat sipil dengan negara. Ironisnya, konflik itu lebih sering diselesaikan dengan cara-cara militeristik yang abai pada HAM.

Jokowi juga cenderung bersikap dingin pada isu-isu yang menyangkut hak-hak bagi kaum minoritas dan perlakuan diskriminatif yang mereka alami.

Bagi kalangan pemilih yang berpikiran oportunistik-pragmatistik, situasi yang serba dilematis itu hanya menyisakan dua pilihan. Yakni, memilih kandidat yang disodorkan oleh petahana atau memilih kandidat yang ditawarkan oleh oposisi, tentu dengan segala hitung-hitungan risikonya. Namun, bagi kalangan pemilih yang berkarakter rasional-kritis-independen, selalu tersedia pilihan politik alternatif yang juga sama-sama bisa dipertanggungjawabkan, salah satunya adalah dengan menjadi golput.

Desi Ratriyanti bergiat di Indonesia Muslim Youth Forum


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed