DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 19 Februari 2019, 10:35 WIB

Kolom

Hak Penyandang Disabilitas Mental di Pemilu

Priyo Handoko - detikNews
Hak Penyandang Disabilitas Mental di Pemilu Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Suara yang mempertanyakan bahkan mempermasalahkan dimasukkannya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ke daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Serentak 2019 hingga kini masih saja bermunculan. Padahal, tak kurang-kurang penjelasan yang sudah diberikan oleh penyelenggara pemilu.

Lagi-lagi KPU sebagai penyelenggara pemilu disudutkan. Seolah-olah mengerjakan sesuatu yang sia-sia bin konyol. Padahal, KPU menjalankan amanat undang-undang. Yaitu, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Dalam Pasal 5 UU Pemilihan Umum tegas sekali disebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Perlu kita garis bawahi di sini, kesempatan yang sama sebagai pemilih.

Semangat dari ketiga undang-undang yang lain juga sama. Prinsipnya, semua penyandang disabilitas harus diberi akses yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik. Tidak boleh ada pembedaan, diskriminasi, atau pengecualian terhadap kelompok disabilitas tertentu. Termasuk, hak bagi penyandang disabilitas mental untuk masuk dalam daftar pemilih dan menggunakan hak pilihnya.

Kenali Gangguan Jiwa

Merujuk UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat 4 pengelompokan disabilitas. Ada disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Tanpa bermaksud untuk mengesampingkan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik, tulisan ini sengaja fokus pada kelompok disabilitas intelektual dan mental.

Yang dimaksud disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena kecerdasan di bawah rata-rata. Contohnya, lambat belajar, tuna grahita, dan down syndrome. Adapun disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Variannya cukup beragam. Ada skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas (kecemasan ekstrem), dan gangguan kepribadian. Lima kondisi ini masuk kategori psikososial. Mereka inilah yang kerap disebut orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Selain kategori psikososial, ada juga kategori disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. Ini masih masuk jenis disabilitas mental. Contohnya, autis dan hiperaktif.

Didata Setiap Pemilu

Masuknya ODGJ ke dalam DPT bukan barang baru. Bukan wacana atau isu yang baru muncul jelang Pemilu 2019 ini saja. KPU RI secara resmi telah memberikan pernyataan bahwa sejak pemilu pertama di Indonesia pada 1955, WNI penyandang disabilitas mental sudah punya hak pilih. Sampai Pemilu 2014 mereka juga diakomodir.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XIII/2015 terkait dengan uji materi UU Pilkada Nomor 8 tahun 2015 disebutkan beberapa contohnya. Semua terjadi menyongsong Pemilu 2014. Misalnya, ada 62 orang yang didaftar masuk DPT di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Marzuki Mandi Kota Bogor dan 41 orang di RSJ Banyuwangi.

Pendataan juga dilakukan di RSJ Bangli, Bali. Bahkan, keluar SE 395/KPU/2014 tanggal 6 Mei 2014 yang menginstruksikan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membentuk TPS di RSJ dan panti sosial.

UU Pilkada Nomor 8 tahun 2015 sebelumnya digugat ke MK, karena dianggap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas mental. Persisnya pada Pasal 57 ayat 3a yang menyatakan untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia harus memenuhi syarat tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. MK pada akhirnya mengabulkan gugatan tersebut.

Sesuai Mekanisme

Untuk Pemilu 2019, tercatat 54 ribu penyandang disabilitas mental dan tuna grahita yang masuk DPT. Angka itu hanya 0,028 persen dari total jumlah DPT. Yang perlu diperhatikan, angka 54 ribu tersebut meliputi penyandang disabilitas mental dan tuna grahita. Sebagaimana dijelaskan di atas, tuna grahita tergolong disabilitas intelektual.

Dalam proses pemutakhiran data pemilih, KPU membagi pencatatan kondisi disabilitas pemilih dalam lima kelompok. Khusus tuna grahita sebagai salah satu varian dari disabilitas intelektual digabungkan dalam kelompok yang sama dengan disabilitas mental.

Karena itu, jumlah penyandang disabilitas mental atau ODGJ yang terdeteksi oleh DPT sebenarnya jauh di bawah angka 54 ribu. Bahkan, lebih jauh lagi bila dibandingkan dengan angka penderita gangguan jiwa dengan usia di atas 15 tahun yang pernah dirilis kementerian kesehatan. Yakni, 14 juta orang. Di mana 400 ribu di antaranya tergolong gangguan jiwa berat.

Mengapa gap-nya bisa begitu mencolok? Sebab, KPU melakukan pendataan sesuai mekanisme. Yakni, hanya mendata warga yang elemen datanya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Setidaknya diketahui nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK).

KPU tidak mendata ODGJ yang sedang ''berpetualang'' atau menggelandang di jalan dan emperan. Targetnya adalah RSJ, panti sosial, dan rumah.

Faktor keterbukaan pihak keluarga kepada petugas yang melakukan pendataan tentunya juga ikut berpengaruh terhadap angka yang dihasilkan KPU. Keterbukaan tersebut maksudnya adalah kesediaan pihak keluarga untuk mengakui anggota keluarganya yang didata petugas adalah penyandang disabilitas mental. Dampaknya, warga itu masuk DPT dengan tidak tercatat kondisi disabilitasnya.

Apakah ODGJ yang tercatat di DPT bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara 17 April, ya kita lihat nanti. Kalau warga bersangkutan dalam kondisi prima dan sehat mentalnya, silakan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos. Lebih baik lagi bila didampingi pihak keluarga atau petugas yang merawat.

Priyo Handoko, SAP, MA komisioner KPU Provinsi Kepulauan Riau periode 2018-2023, mantan jurnalis


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed