Pilpres 2019 dan Dua Narasi Islam

Jakarta - Pilpres 2019 adalah pertarungan dua narasi. Tidak hanya di bidang politik, ekonomi, namun juga agama, terutama Islam. Kubu oposisi kerap mengklaim diri sebagai kekuatan politik yang merepresentasikan perjuangan kelompok Islam. Klaim itu seolah mendapat pembenaran dengan mengalirnya dukungan ijtimak ulama GNPF terhadap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Setali tiga uang dengan kubu oposisi, pihak petahana pun juga berupaya mendapatkan legitimasi dari eksponen kelompok lslam. Didaulatnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo secara eksplisit menunjukkan upaya tersebut.

Meski cenderung sama-sama memainkan sentimen dan isu keislaman, masing-masing kubu agaknya memiliki titik pembeda yang jelas. Prabowo-Sandi yang diusung oposisi cenderung identik dengan kelompok Islam berhaluan konservatif. Kedatangan Prabowo ke acara Reuni Akbar 212 beberapa saat lalu kian mengonfirmasi asumsi tersebut.

Sebaliknya, Jokowi cenderung lebih mendekatkan diri pada kelompok Islam bercorak moderat-kultural. Beberapa kali dalam banyak kesempatan, Jokowi menunjukkan kedekatannya dengan Nahdlatul Ulama yang selama ini identik sebagai ormas Islam dengan corak keislaman moderat dan ramah pada kultur keindonesiaan. Terakhir, kemesraan Jokowi dan NU itu tampak ketika ia menghadiri peringatan hari lahir Muslimat, sayap organisasi keperempuanan NU, di Stadion Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu.

Konservatif versus Moderat?

Sepak terjang kedua kubu dalam memainkan sentimen keislaman menandai bahwa Pilpres 2019 merupakan pertarungan dua narasi keislaman yang melibatkan kelompok moderat-kultural di satu sisi dan kelompok konservatif-ideologis di sisi lain. Pasangan Prabowo-Sandi yang berafiliasi dengan jaringan Gerakan 212 mewakili narasi keislaman konservatif-ideologis, sementara pasangan Jokowi-Ma'ruf yang disokong sepenuhnya oleh NU merepresentasikan narasi keislaman yang cenderung moderat-kultural.

Sebagai sebuah strategi politik, narasi keislaman yang diciptakan kedua kubu tentu potensial menguntungkan sekaligus merugikan. Narasi kubu oposisi tentang Islam konservatif-ideologis tentu potensial menaikkan elektabilitas mereka di ceruk pemilih muslim beraliran konservatif-ideologis. Narasi tersebut terbilang relevan dengan fenomena konservatisme Islam yang mulai menggejala sejak awal Reformasi dan kian mencapai puncaknya hingga saat ini.

Walhasil, seperti yang kita lihat apa pun isu yang berhubungan dengan Islam, potensial untuk dikapitalisasi sebagai komoditas politik oleh kubu oposisi. Mulai dari isu Perppu Ormas, pembakaran bendera HTI, bahkan konflik Palestina-Israel potensial dipolitisasi dengan kemasan "bela Islam", "bela ulama" dan sejenisnya.

Namun, di sisi lai, narasi keislaman konservatif-ideologis ini cenderung tidak mampu menarik simpati kalangan muslim moderat-kultural. Di hadapan kelompok muslim moderat-kultural seperti NU dan Muhammadiyah, narasi keislaman yang dibangun oleh kubu oposisi bisa dibilang tidak efektif menarik simpati pemilih.

Hal yang hampir sama juga terjadi pada narasi keislaman moderat-kultural yang berusaha dibangun kubu petahana. Di satu sisi, narasi tersebut terbilang berhasil menarik simpati golongan muslim moderat dan muslim yang akrab dengan kultur lokal. Namun, di sisi lain narasi tersebut sudah barang tentu mendapat penolakan dari kalangan konservatif.

Keputusan Jokowi untuk menjadikan Ma'ruf Amin sebagai cawapres pun agaknya tidak mampu mengubah sikap politik kalagan konservatif. Terbukti, hingga saat ini Ma'ruf Amin cenderung gagal menaikkan elektabilitas Jokowi.

Mempertanyakan Komitmen

Terlepas dari kelebihan dan kelemahan dua narasi keislaman yang ditawarkan oleh kedua kubu, satu hal yang patut dipertanyakan lebih lanjut ialah sejauh mana kedua kubu berkomitmen pada narasi keislaman yang mereka bangun. Adakah jaminan bahwa jika kubu oposisi memenangkan Pilpres 2019 mereka akan memperjuangkan Islam sebagaimana mereka narasikan selama kampanye?

Dilihat dari rekam jejak Prabowo-Sandi, agaknya cukup sulit untuk membuat publik yakin bahwa mereka akan benar-benar memperjuangkan Islam. Prabowo-Sandi adalah politisi sekuler yang tidak punya rekam jejak bersinggungan dengan isu-isu Islam. Persentuhan keduanya dengan isu keislaman dimulai belakangan ketika gelombang politisasi agama melanda panggung politik nasional. Artinya, persinggungan itu terjadi lebih karena situasi politik, ketimbang didasari pilihan nurani.

Selain itu, mereka berasal dari partai yang sama, Gerindra, partai yang selama ini identik dengan ideologi nasionalisme. Tidak hanya itu, dalam banyak kesempatan Hasjim Djojohadikusumo, kakak Prabowo sekaligus sosok paling penting di balik aktivitas politik Prabowo menegaskan bahwa jika adiknya menang di Pilpres 2019, Indonesia tidak akan menjadi negara Islam (khilafah).

Pertanyaan yang sama agaknya juga harus kita ajukan pada kubu petahana. Apakah jika pasangan petahana terpilih kembali, mereka akan mewujudkan Islam moderat sebagaimana mereka narasikan selama ini? Jawaban atas pertanyaan itu tentu bisa dilacak dari rekam jejak kepemimpinan Jokowi selama kurang dari lima tahun belakangan ini.

Meski kerap mencitrakan diri sebagai representasi muslim moderat, pemerintahan Jokowi harus diakui belum sepenuhnya mengejawantahkan moderatisme Islam dalam kebijakan-kebijakannya. Persoalan minoritas, untuk menyebut salah satu sub-isu dalam lanskap besar moderatisme Islam, nyaris luput dari perhatian pemerintahan Jokowi.

Begitu banyak kasus intoleransi atas nama agama, mulai kekerasan terhadap warga Ahmadiyah, persekusi terhadap kelompok Syiah, sampai diskriminasi pada penganut agama minoritas. Pada masa kepemimpinan Jokowi, beragam kasus intoleransi dan pelanggaran atas kebebasan beragama itu lebih sering berakhir anti-klimaks tanpa ada penyelesaian.

Kenyataan ini mengingatkan kita pada ujaran politisi Amerika Serikat, Mario Cuomo (19320 yang berbunyi, "You campaign in poetry, govern in prose." Janji-janji kampanye memang acapkali indah seperti untaian puisi. Ketika memimpin, janji-janji itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan nyata yang sifatnya tidak lagi puitis, namun prosaik. Seperti acap kita lihat, kebanyakan politisi hanya piawai menggubah puisi, namun gagal menyusun prosa.

Pada titik ini kita, terutama umat muslim, agaknya harus memiliki kesadaran kritis bahwa narasi keislaman yang dibangun oleh kedua kubu pada dasarnya tidak lebih dari upaya mempolitisasi agama. Masing-masing kubu pada dasarnya tidak pernah menjadikan isu keislaman sebagai bagian dari platform perjuangan, alih-alih hanya komoditas politik yang dinilai potensial mengeruk suara.

Isu dan narasi keislaman yang dipertentangkan tersebut sebenarnya hanyalah kendaraan politik sekali jalan, yang ketika sang penumpang sampai ke tujuan maka putuslah segala urusan.

Pilpres sejatinya hanyalah ajang suksesi kekuasaan lima tahunan yang idealnya disikapi sewajarnya sebagai bagian dari demokrasi. Pilpres idealnya juga tidak melibatkan narasi-narasi keagamaan yang potensial memecah belah kesatuan umat. Ongkos sosial yang harus dibayar akibat perpecahan di tengah umat itu tentu amat mahal dan tidak sebanding dengan apa yang telah dikorbankan. Semoga umat muslim Indonesia sadar akan kenyataan tersebut.

Nurrochman mahasiswa S3 UIN Sunan Kalijaga
(mmu/mmu)