Pada pidato pengukuhannya sebagai guru besar UGM, Prof. Cornelis Lay menawarkan jalan ketiga bagi kalangan intelektual kampus, yaitu menjadi bagian dari kekuasaan sembari tetap menenggang akal sehat, nalar kritis, dan kebenaran. Jalan ketiga ini, menurut Cornelis Lay berbeda dengan dua kutub pembilahan yang umum dikenal, yaitu mereka yang masuk dan "diperalat" oleh kekuasaan atau sebaliknya mereka yang menjauhi dan "melawan" kekuasaan.
Bagaimanapun langkah politik menjalankan kekuasaan memerlukan dukungan kalangan pemikir dan teknokrat, agar usaha menyejahterakan rakyat dapat dipandu oleh pertimbangan logis, nalar ilmiah, dan kemanusiaan. Di sinilah peran pakar diperlukan, di mana upaya memecahkan persoalan masyarakat dan pembangunan perlu dipikirkan matang oleh mereka yang betul-betul menekuni masalah di bidang masing-masing.
Tetapi, perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa keberadaan intelektual alias pakar tersebut justru sering diabaikan, menuai ketidakpercayaan, bahkan pendapatnya dimusuhi justru bukan oleh elite kekuasaan itu sendiri, melainkan oleh masyarakat awam. Muncul gejala umum yang oleh Tom Nichols dikutip menjadi judul bukunya, yaitu "Matinya Kepakaran".
Matinya kepakaran ialah gejala di mana pandangan pakar, ilmuwan, dan ilmu pengetahuan diabaikan bahkan dimusuhi. Fenomena ini mengkhawatirkan karena terjadi defisit penghargaan terhadap pakar yang juga menunjukkan indikasi menguatnya anti-intelektualisme.
Fenomena ini marak justru di tengah akses terhadap pendididikan tinggi yang makin luas, sehingga lebih banyak kalangan terdidik dihasilkan dari sistem pendidikan formal. Tetapi, ternyata perguruan tinggi, menurut Nichols, justru turut menyumbang persoalan karena lembaga pendidikan dijalankan dengan nalar bisnis yang mengutamakan layanan jasa. Perkuliahan disusun agar mahasiswa dapat melampauinya dengan mudah. Yang diincar oleh mahasiswa ialah gelar, bukan pendidikan. Lulusan universitas lantas mengira mereka sama pakarnya dengan para ahli yang telah menghabiskan puluhan tahun menekuni bidang tertentu.
Kegagalan universitas itu pada akhirnya mendorong serangan terhadap kepakaran dan pengetahuan yang telah mapan (hal 91). Masyarakat yang sebagian telah berpendidikan tinggi justru memperkeruh kondisi anti-intelektualisme: bahwa semua orang dianggap memiliki pendapat dan argumen yang sama baiknya dengan para pakar. Kebebasan berpikir dan berpendapat dirayakan dengan cara yang muskil: masyarakat terdidik tidak lagi merasa memegang sejumlah kebenaran, melainkan semua kebenaran.
Buku ini sebetulnya membahas kondisi yang terjadi di Amerika Serikat. Namun, dari pantulannya kita dapat menangkap persoalan yang serupa di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.
Internet dan Jurnalisme
Perguruan tinggi bukan satu-satunya sebab, karena rendahnya penghargaan terhadap kepakaran diperparah oleh imperatif lain, antara lain membeludaknya informasi di era internet, jurnalisme yang hanya melayani keinginan pembaca dan mengejar klik, serta kesalahan-kesalahan yang diperbuat pakar sendiri.
Lautan informasi di era internet telah memungkinkan semua orang untuk tahu banyak hal, namun sayangnya tidak membawa pada pemahaman mendalam dan dialog yang memadai. Setiap orang bebas berbicara tanpa mau mendengar orang lain. Kepakaran kadang disamakan dengan pesohor yang kerap mendulang banyak jempol dan pengikut.
Media massa yang seharusnya mempromosikan nalar dan intelektualisme juga sering terjebak melayani pembaca dengan berita bombastis, sebagian bahkan hanya untuk memenuhi selera rendah pembacanya. Meskipun sebagian media bertahan menyajikan berita yang "mencerdaskan" dan "mendidik", sebagian lainnya justru terperosok mengejar click-bait. Akibatnya, masyarakat tidak cukup mendapatkan asupan informasi pembanding yang sahih.
Kondisi ini diperparah dengan merosotnya kepercayaan masyarakat kepada pakar akibat kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme, untuk menyebut beberapa kasus yang sering kali mencuat dalam kasus kebohongan ilmiah, membuat pandangan umum terhadap pakar merosot. Motif dan keberpihakan politik juga mempengaruhi pandangan awam terhadap pakar. Akibatnya, ilmu pengetahuan yang merupakan amunisi intelektual para pakar juga dilihat hanya sebagai perkakas yang mudah sekali digunakan untuk "menipu" dan "menguasi" masyarakat. Poin inilah yang absen dibahas oleh Cornelis Lay.
Bias Konfirmasi dan Solipsisme
Indikasi merosotnya penghargaan terhadap kepakaran dan ilmu pengetahuan berjalin erat dengan sifat manusia, yaitu bias konfirmasi dan solipsisme. Yang pertama bekerja dengan cara mengabaikan fakta, data, atau temuan ilmiah kecuali yang sesuai dengan keinginannya, sedangkan yang kedua meyakini bahwa kebenaran yang mungkin ialah yang berasal dari diri sendiri (hal 56). Kombinasi keduanya membuat seseorang cenderung mengabaikan fakta dan kebenaran di luar yang mereka percayai.
Banjir informasi tidak sejalan maknanya dengan berlimpahnya pengetahuan pembanding, sebab yang terjadi ialah proses penapisan oleh keyakinan dan preferensi pribadi. Cara kerjanya seperti algoritma pada mesin peramban yang mengarahkan kita untuk mendapatkan "sesuatu yang mungkin kita sukai" sembari menutup akses kepada informasi pembanding.
Nichols juga mengingatkan adanya "efek Dunning-Kruger" yang kira-kira menyatakan bahwa "semakin bodoh Anda, maka semakin Anda yakin kalau Anda sebenarnya tidak bodoh" (hal 52). Efek psikologis ini mengantar seseorang untuk merasa bahwa keputusan yang sebetulnya salah dianggap bukan kesalahan, sehingga banyak orang gagal belajar. Yang terjadi kemudian pemantapan pemikiran yang tersusun dari bias konfirmasi dan solipsisme: orang yakin pendapatnya selalu benar, pasti benar, meskipun hal itu jelas-jelas keliru.
Fenomena matinya kepakaran pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kebijakan publik karena solusi atas berbagai persoalan pembangunan tidak dapat diserahkan hanya kepada "pendapat awam". Relasi antara pakar dan warga negara menjadi penting dalam iklim demokrasi, di mana sejumlah orang dipercaya untuk memikirkan, memutuskan, dan memecahkan solusi bagi masyarakat yang lebih luas.
Namun, untuk mencapai kondisi ideal itu, para pakar juga perlu dukungan publik yang cerdas. Daoed Joesoef dalam Bukuku Kakiku (2004) mengingatkan bahwa "Demokrasi hanya akan berkembang di suatu masyarakat yang para warganya adalah pembaca, adalah individu-individu yang merasa perlu untuk membaca, bukan sekadar pendengar dan gemar berbicara."
Artinya, diperlukan warga yang literat sehingga kebijakan publik dapat diawasi dan para pakar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik (hal 262). Literasi pula yang dapat memungkinkan bias konfirmasi dan solipsisme dapat lebih terkontrol karena kemampuan masyarakat dalam memahami dan memilah informasi sudah lebih patut.
Lukman Solihin peneliti di Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud
(mmu/mmu)
