Politik Alumni Kampus

Jakarta -

Menjelang pemilu April mendatang, masifnya perkumpulan-perkumpulan alumni kampus dalam mendeklarasikan dukungan kepada kandidat presiden dan wakil presiden menarik dicermati. Tentu saja mudah ditebak bahwa dukungan beberapa kelompok alumni dari universitas tertentu akan membangkitkan sentimen dukungan yang lebih luas, terutama karena di sana digembar-gemborkan embel-embel nama besar dari universitas yang bersangkutan. Tetapi, ada hal yang jauh lebih genting di sini: perpolitikan para alumni itu berupaya menggeser kampus sebagai medan politik.

Bisa saja dimunculkan alasan apologetik bahwa universitas tidak pernah dapat dipisahkan dari dimensi politik. Politik dikaji dan diteliti untuk kemudian dihidupi sebagai peristiwa akademik oleh segenap intelektual yang berafiliasi pada kampusnya. Tidak ada yang harus dikhawatirkan dari sebuah usaha dalam menggali kebenaran dan kebermanfaatan suatu fenomena dari kategori mana pun fenomena itu berasal, termasuk dunia politik.

Namun demikian, apakah ada sebuah visi antisipatif atas kemungkinan para elite penumpang gelap yang coba bergerilya memanfaatkan nama-nama besar universitas untuk dikapitalisasi secara politik? Tidak adakah sebuah jawaban untuk risiko bahwa lingkungan akademik telah dipaksa untuk menyediakan legitimasi ilmiah bagi para elite-sehingga dari sana tampaklah sebuah kesan bahwa elite-elite itu secara absah telah "direstui" oleh kampus?

Reduksi Reputasi

Tiap-tiap universitas dianugerahi hak untuk menyelenggarakan kebebasan mimbar akademik. Diskusi, dialog, hingga perdebatan dijamin atas nama ilmu pengetahuan dan dibebaskan dari segala represi. Mungkin dari logika semacam inilah kemudian para serikat alumni menggiatkan diri demi deklarasi-deklarasi dukungan sambil meminjam nama universitas. Mereka merasa bahwa universitas harus menggaransi pula keinginan dan kebebasan politik dari para alumni yang hendak menyatakan sikapnya.

Padahal, jelas sekali bahwa universitas memerankan diri sebagai penjembatan dari macet dan buntunya permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dunia kampus dan segenap intelektual yang berada di dalamnya harus menerima takdirnya sebagai yang paling bertanggung jawab terhadap progresivitas sebuah bangsa. Itu sebabnya kemajuan dan kemandirian bangsa diukur dari seberapa kuatnya basis keilmuan yang dirawat dari masing-masing universitas yang ada.

Deklarasi yang semakin hari semakin masif ini sukar dinilai mewakili permasalahan bangsa, karena tidak terlalu jelas di sana apa yang sesungguhnya ingin diselesaikan. Dengan kata lain, parade deklarasi dan dukung-mendukung kandidat bukanlah wilayah yang mengharuskan para intelektual untuk berjibaku menghabiskan tenaganya.

Politik para alumni itu tidak menyumbang apa-apa bagi performa intelektualitas mereka, apalagi bagi kampus tempat mereka dulu menganyam pengetahuan. Kecuali transaksi politik praktis, kampus tak akan menerima benefit apapun. Bahkan, dalam kemungkinan yang lebih buruk, penggunaan embel-embel nama kampus telah mereduksi reputasi yang telah menyejarah dan susah payah dibangun.

Kehancuran reputasi itu dapat dipercepat oleh kegagalan kampus dalam menjaga independensinya. Publik kemudian mempersepsi hubungan elitis antara universitas-yang semestinya menjejakkan kakinya pada masyarakat-dengan kandidat elite. Meskipun politik alumni ini dikerjakan secara mandiri tanpa sepengetahuan pihak kampus, tetapi ekses negatif yang dibawanya telah menempatkan kampus sebagai suatu keutuhan dalam bahaya yang nyata.

Sandera

Kendati tak mungkin dihalangi apalagi dilarang, perpolitikan para alumni itu telah meringkas betapa tidak berdayanya kampus dalam mengendalikan keliaran situasi politik. Nama besarnya sekadar dimanfaatkan untuk menyelubungi sekaligus menyamarkan gerakan politik yang agresif dan sistematis, dan oleh karenanya, dapat menyandera kampus itu sendiri.

Oleh sebab itu, demi membebaskan diri dari jebakan politik para alumninya, kampus harus memasang sikap tegas: meneguhkan diri sekuat-kuatnya sebagai kawah pengetahuan yang bebas dari tendensi keberpihakan. Biarlah akrobat para alumni itu meriah menghiasi media massa, tetapi kampus harus tetap menjaga sikap bahwa independensi adalah absolutisme dalam akal sehat pengetahuan.

Sebagaimana kampus mengimani kebebasan mimbar akademik, ia juga harus memposisikan dirinya sebagai yang berkuasa penuh atas independensi dirinya sendiri, tanpa motivasi keuntungan politis apapun. Sebab, begitu dunia kampus kita tergoda untuk masuk ke dalam jejaring dukungan politik yang lacur, maka tak lagi bisa dihindari kooptasi kepentingan elite terhadap para intelektual.

Kita telah dihadapkan pada merosotnya kredibilitas ilmu dan kepakaran belakangan ini, masa ketika tiap orang merasa mampu untuk berbicara apa saja tanpa kecakapan ilmiah. Kampus juga disorot lantaran terlalu banyak membuang-buang waktu demi target-target publikasi internasional yang tak jarang melupakan peran dasarnya sebagai jangkar dalam kehidupan bangsa. Dalam suasana seperti itu, persis pada momentum inilah masyarakat menunggu hadirnya peran kampus, bukan saja dalam ketegasan sikap, melainkan juga dalam kesehatan berpikir, menentukan visi bangsa, dan mendidik sikap ilmiah yang bertanggung jawab.

Rendy Pahrun Wadipalapa pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya
(mmu/mmu)