Kolom
SDG's dan Indeks Kebahagian Indonesia
Ilustrasi: Andhika Akbarayansyah/detikcom
Konsep Millenium Development Goal's (MDG's) berakhir pada 2015 dan secara resmi digantikan oleh agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Meskipun membesar, antara MDG's dan SDG's tetap terkoneksikan secara tegas sekaligus menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. SDG's ini memiliki 17 tujuan dengan 169 target yang bersifat universal secara aplikatif, namun masih mempertimbangkan berbagai realitas nasional, kapasitas, serta tingkat pembangunan yang berbeda-beda antarnegara.
Pada 2017 lalu, sebagai bentuk komitmen terhadap implementasi SDG's, pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 dengan tagline "no one left behind". Ada yang menarik untuk dicermati di dalam pemaknaan ini karena menempatkan manusia, bumi, kemakmuran, peramaian, dan kemitraan sebagai agenda besar bersama yang harus diwujudkan. Oleh beberapa pengamat, kelima area ini sekiranya menjadi kunci utama kesuksesan global. Ketika dapat dijalankan dengan menyeluruh, maka diyakini akan terjadi perubahan pola perilaku masyarakat di sebuah negara menjadi lebih bertanggung jawab, sehingga hakikat manusia dan bumi akan semakin meningkat. Hal ini selaras juga di dalam institusi dasar Indonesia melalui UUD 1945.
Rencana Aksi Nasional Percepatan Implementasi SDG's (RAN SDG's) juga telah diluncurkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam keterangan resminya, RAN SDG's adalah pedoman bersama yang disusun secara inklusif, rinci, transparan, terukur dan akuntabel, baik oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, maupun akademisi, untuk mencapai 17 tujuan dan 169 target SDG's yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola secara terintegrasi.
Indeks Kebahagiaan
Ketika pola perubahan perilaku masyarakat sudah tercipta melalui isu SDG's, maka hal terpenting lainnya adalah mengembangkan sebuah indikator ukur seberapa bahagia masyarakat di Indonesia. Belajar dari kesuksesan implementasi Gross National Happines (GNH) Bhutan, saya yakin implementasi tersebut bukan hal yang sulit untuk diterapkan di Indonesia. Toh, dalam dekade terakhir beberapa ahli mulai mengembangkan pendekatan alternatif mengukur kesejahteraan yang sifatnya non-ekonomi. Hal ini tak lepas dari adanya peningkatan kesadaran kolektif akan pentingnya aspek-aspek non-ekonomi yang selama ini justru tidak diperhatikan.
Bhutan tercatat sebagai yang terdepan dalam evolusi pencarian ini melalui konsep yang pertama kali dicetuskan oleh Raja ke IV Bhutan, Jigme Singye Wangchuck pada tahun 1970-an. Dalam pemikirannya, konsep pembangunan yang berlanjut adalah sebuah konsepsi pembangunan yang menggunakan pendekatan holistik dalam mencapai kemajuan bangsa. Karenanya faktor non-ekonomi perlu diberikan bobot penting setara dengan aspek ekonomi dalam pendekatan PDB awalnya yang hanya memperhitungkan aspek ekonomi semata.
Upaya penyusunan GHN di Bhutan dimulai sejak 2005, ketika the Centre for Bhutan Studies (CBS) merumuskan berbagai indikator untuk mengukur tingkat kebahagiaan bangsa, baik melalui kajian literatur maupun konsultasi dengan berbagai pihak. Pada 2006 kemudian dilakukan survei pendahuluan sebelum survei pertama kali mengukur Indeks GHN dilakukan pada 2007, di mana kuesioner yang mencakup 750 variabel (meliputi variabel objektif, subjektif, dan terbuka) ditanyakan kepada 950 orang di 12 daerah.
Konsep GNH diukur dari sembilan aspek kebahagiaan bangsa, yaitu: ketenangan psikologis, kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu, ketahanan dan keragaman budaya, tata kelola pemerintahan, vitalitas komunitas, ketahanan dan keragaman lingkungan hidup, dan standar hidup. Keseluruhan aspek kebahagiaan ini diuraikan menjadi 33 indikator yang terukur untuk menentukan tingkat kebahagiaan bangsa. Ke-33 indikator dipilih untuk memenuhi kriteria handal secara statistik, penting secara normatif, dan mudah dimengerti oleh kalangan luas.
Keseluruhan aspek kebahagiaan tersebut mendapat bobot yang sama, karena dianggap sama pentingnya dalam menentukan tingkat kebahagiaan bangsa. Namun, dalam setiap ranah, indikator objektif diberi bobot yang lebih besar daripada indikator subjektif dan jawaban terbuka. Survei GHN juga menghasilkan 3 jenis hasil hitungan: hitungan kepala/headcount, intensitas, dan indeks GHN. Hitungan kepala menunjukkan persentase penduduk yang merasa bahagia. Intensitas menunjukkan rata-rata kecukupan yang dinikmati oleh penduduk. Indeks GHN menggambarkan keadaan keseluruhan kebahagiaan suatu bangsa.
Jika memang terasa sulit, konsep indeks kebahagiaan di Indonesia akan lebih operasional di level regional melalui Gross Regional Happiness Index (GRHI), khususnya di daerah-daerah yang dianggap masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan aspek kekayaan tradisionalnya, seperti Kota Yogyakarta, Solo, NAD, Sumatera Barat, dan Bali. Kita ambil kasus Yogyakarta misalnya yang selama ini dikenal sebagai kota dengan kearifan budaya yang masih dipegang teguh. Angka Harapan Hidup (AHH) Yogyakarta juga tercatat sebagai yang tertinggi di antara seluruh daerah di Indonesia, bahkan melebihi AHH nasional. Begitu pula kasus di Bali dengan konsep Tri Hita Karana dan beberapa contoh daerah lainnya.
Best practice yang nantinya didapat dari kasus GRHI dapat menjadi masukan di dalam proses adopsi di level nasional. Jika ide tersebut sekiranya dapat diwujudkan, sepertinya mimpi tentang Indonesia yang lebih berbudaya dan tidak sekedar mementingkan aspek materi dalam penghitungan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Pemerintah akan bekerja seoptimal mungkin dengan menempatkan kesejahteraan masyarakat di atas segalanya. Masyarakat juga akan makin cinta kepada pemerintah dan merasakan dengan segenap kesadarannya bahwa pemerintah ada dan bekerja untuk mereka.
Joko Tri Haryanto peneliti Badan Kebijakan Fiskal
(mmu/mmu)
