detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 11 Februari 2019, 12:00 WIB

Kolom

Mencari Kebahagiaan dalam Pertumbuhan Ekonomi

Adhinanto Cahyono - detikNews
Mencari Kebahagiaan dalam Pertumbuhan Ekonomi 10 negara dengan Indeks Kebahagiaan Tertinggi 2017
Jakarta -

Sustainable Development Solutions Network (SDSN) melalui World Happiness Report (WHR) 2017 menobatkan Norwegia sebagai negara paling bahagia di dunia dengan skor Gross National Happiness (GNH) sebesar 7,537 (skala 0-10). Secara berurutan berikutnya (sesuai ranking), negara yang termasuk ke dalam 10 besar pemilik GNH tertinggi setelah Norwegia adalah Denmark, Islandia, Swiss, Finlandia, Belanda, Kanada, Selandia Baru, Swedia, dan Australia.

Melihat urutan tersebut muncul pertanyaan, di mana posisi GNH dari negara-negara di kawasan Asia? Atau, lebih spesifik lagi bagaimana pencapaian GNH di Indonesia sendiri?

GDP vs GNH

Gross Domestic Product (GDP) merupakan total output akhir barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian suatu negara, di dalam wilayah negara tersebut, oleh penduduk dan bukan penduduk, tanpa melihat alokasi baik untuk klaim domestik maupun klaim luar negeri. Sedangkan, GNH merupakan pendekatan pengukuran ekonomi yang tidak hanya menggunakan angka GDP per kapita (per kepala penduduk) semata, namun juga mengukur angka harapan hidup, dukungan sosial, tingkat kepercayaan (diukur melalui indeks kebebasan korupsi), tingkat kepedulian sosial (diukur dari persentase donasi), serta kebebasan menentukan pilihan hidup.

GDP dan GNH digunakan secara bersama untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi dalam berbagai proses multidimensi, yang terutama sekali dapat mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok sosial dalam sistem tersebut. Hal ini sejalan dengan ungkapan ekonom peraih Nobel Prize, Amartya Sen, "Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai tujuan pembangunan semata. Pembangunan harus dapat lebih memperhatikan upaya meningkatkan kualitas kehidupan yang kita jalani dan kebebasan yang kita nikmati."

AS vs Norwegia

Amerika Serikat (AS) telah menjadi negara terkaya di dunia dengan GDP terbesar sejak 1980 . Namun, berdasarkan WHR2017, GNH AS "hanya" menduduki posisi 15 dunia. Krisis kebahagiaan penduduk AS ini mulai menurun saat kepemimpinan Donald Trump, dengan serangkaian kebijakan kontroversialnya. Misalnya saja pemotongan pajak untuk orang kaya yang akhirnya membuat orang menengah ke bawah kehilangan subsidi jaminan kesehatan, pemotongan anggaran meals on wheels untuk meningkatkan anggaran militer , serta kebijakan ekonomi negara yang sangat kapitalis dan koruptif.

Sebaliknya, Norwegia, sebagai salah satu negara penghasil minyak dunia, membuktikan uang bukanlah segalanya. Walau "hanya" menempati posisi 29 GDP dunia, namun Norwegia tercatat sebagai negara dengan indeks korupsi dan angka kriminalitas yang terbilang rendah, juga memberikan pendidikan gratis bagi seluruh warga tanpa memandang tingkatan prestasi (dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi), menyediakan buku dan bahan bacaan gratis, serta memiliki tingkat kebersihan lingkungan dan jaminan fasilitas kesehatan masyarakat yang layak. Tidak mengherankan, menurut rilis WHR 2017, penduduk Norwegia adalah penduduk yang paling berbahagia di muka bumi ini.

China vs Indonesia

Berbicara tentang kawasan Asia, mari kita tengok negara China, yang sejak 1980 telah menempati posisi ekonomi 7 besar dunia. Namun, menurut publikasi WHR 2017, angka pengangguran yang tinggi dan keamanan yang rendah cukup menjadi faktor terpuruknya GNH China (posisi 80 dunia, 2017). Dengan jumlah penduduk sebanyak 1,379 miliar juta jiwa (2016), masyarakat di sana harus bekerja keras untuk mendapat pekerjaan yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Banyaknya penduduk juga menyebabkan ruang publik selalu penuh sesak, seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan bahkan pantai di tepi laut.

Hampir mirip dengan China, WHR 2017 menempatkan GNH Indonesia pada peringkat 82 dunia. Kondisi sosial politik yang belum stabil, teror yang merebak luas di tengah masyarakat, tindakan korupsi para petinggi negara yang tak ada habisnya, keadilan yang tumpul di atas tajam di bawah, kondisi ketimpangan antarmasyarakat dalam hal kesejahteraan, kemiskinan yang meluas, dan harapan pesimis dari masyarakat terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik menjadi beberapa faktor yang cukup mengurangi kebahagiaan hidup penduduk Indonesia.

Pengukuran BPS

Sebagai lembaga survei resmi di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengukur indeks kebahagiaan ini melalui pendekatan terhadap 10 aspek yang ada. Yakni, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan. Menurut pengukuran BPS, Indeks kebahagiaan Indonesia pada 2017 meningkat menjadi 70,69, dengan indikator tertinggi pada keharmonisan keluarga (sebesar 80,05), dan terendah pada tingkat pendidikan dan keterampilan (sebesar 59,90).

Masih menurut pengukuran BPS pada 2017, masyarakat perkotaan dinilai lebih bahagia dibanding masyarakat perdesaan, sementara berdasarkan jenis kelamin dinilai bahwa laki-laki lebih bahagia, dan berdasarkan status pernikahan terlihat bahwa masyarakat yang belum menikah lebih bahagia dibandingkan dengan yang sudah menikah atau cerai. Fenomena tingganya GDP yang tidak diikuti oleh GNH juga terjadi di Indonesia, yakni Maluku Utara dengan GNH tertinggi, namun tidak masuk dalam urutan provinsi dengan 10 GDP terbesar se-Indonesia. Bandingkan juga dengan DKI Jakarta yang menempati urutan ke-1 dalam GDP se-Indonesia, namun "hanya" menempati urutan ke-18 untuk GNH-nya.

Aspek Non-Ekonomi

Seluruh uraian di atas memberikan petunjuk kepada kita bahwa tingginya pencapaian angka ekonomi suatu negara tidak selalu diikuti oleh "kebahagiaan" hidup masyarakatnya. Dengan demikian, untuk mengawali tahun baru 2019 ini, hendaknya aspek non-ekonomi menjadi suatu hal yang patut untuk diperhatikan oleh pemerintah, agar pembangunan ekonomi dapat terasa kualitasnya dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mengutip hasil pengukuran GNH Indonesia oleh BPS 2017 terlihat bahwa pemerintah perlu meningkatkan aspek pendidikan dan ketrampilan bagi masyarakat karena masih terdapat lapisan masyarakat yang "belum bahagia" terhadap kondisi aspek dimaksud dalam kehidupan mereka.

Tingginya tingkat pendidikan masyarakat ini nantinya diharapkan dapat menambah kreativitas individu dalam mencapai angka dan kualitas pembangunan ekonomi yang ada, sehingga dengan demikian kita mampu mencapai kondisi, "Menjadi kaya itu penting, namun jangan lupa untuk tetap bahagia."

Adhinanto Cahyono dan Nunik L. Pratiwi analis di Bidang Ekonomi, Perbankan, dan Keuangan


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com