DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 07 Februari 2019, 13:00 WIB

Kolom

Indonesia Darurat Lahan Pangan?

Agus Dwi Nugroho - detikNews
Indonesia Darurat Lahan Pangan? Aktivis lingkungan dan karang tarunan cegah alih fungsi lahan (Foto: Muhajir Arifin)
Jakarta -

Tanggal 2 Februari lalu adalah momen peringatan Hari Lahan Basah Sedunia. Sebuah peringatan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai peran penting lahan basah bagi kehidupan manusia, baik sebagai sumber air, tempat budidaya pertanian/perikanan, dan lainnya. Lahan basah sendiri menurut Konvensi Ramsar terdiri dari daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan lainnya seperti danau, sungai, bendungan, sawah, dan tambak.

Banyak masalah yang terjadi pada berbagai lahan basah di Indonesia, mulai dari pencemaran, pembakaran, pendangkalan maupun alih fungsi dan lainnya. Dari sekian banyak masalah tersebut, alih fungsi lahan merupakan yang paling mengkhawatirkan, terutama untuk lahan sawah. Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan pada 2018 luas baku sawah di Indonesia tinggal 7,1 juta hektar (ha) atau turun dibandingkan 2013 yang masih 7,75 juta ha.

Pada sisi lain, upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk program cetak sawah hanya mampu menghasilkan sekitar 60 ribu ha sawah tiap tahunnya. Dengan begitu, Indonesia mengalami defisit sawah hampir sekitar 350 ribu ha selama 5 tahun terakhir.

Alih fungsi sawah menyebabkan potensi kehilangan pangan yang tinggi tiap tahunnya akibat berkurangnya luas tanam. Apabila diasumsikan produktivitas padi nasional adalah 5 ton per ha, maka Indonesia telah kehilangan minimal sekitar 350 ribu ton gabah per musim tanam akibat alih fungsi sawah. Laju kehilangan tersebut dapat semakin meningkat apabila terjadi serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun gangguan iklim.

Kondisi tersebut nantinya akan memperkuat pendapat Malthus bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat daripada pertambahan bahan makanan. Akibatnya, Indonesia di masa depan akan mengalami kekurangan pangan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, dan solusi yang harus dilakukan adalah meningkatkan kuantitas impor pangan. Hal ini pada jangka panjang akan mengganggu kedaulatan pangan maupun kedaulatan nasional karena semakin besarnya ketergantungan pada negara lain.

Alih fungsi sawah juga menyebabkan investasi infrastruktur menjadi mubazir. Semua pihak perlu memahami bahwa sawah yang beralih fungsi saat ini sebagian besar merupakan lahan subur yang telah dilengkapi infrastruktur irigasi. Dengan adanya alih fungsi sawah, maka investasi yang telah dikeluarkan pemerintah untuk membangun irigasi akan hilang dan tidak mampu memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga akan semakin terbebani karena diharuskan terus melakukan cetak sawah baru untuk memastikan produksi pangan terus meningkat sementara alih fungsi sawah juga terus terjadi.

Alih fungsi sawah selanjutnya akan berdampak pada aspek sosial maupun ekologis, baik mengubah pola interaksi antarmanusia serta pola interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Indonesia juga akan kehilangan varietas lokal beberapa komoditi yang digantikan varietas baru dengan produktivitas tinggi.

Untuk menyelesaikan masalah ini, harus dipahami faktor penyebab alih fungsi sawah, baik di tingkat mikro maupun makro. Pada tingkat mikro, faktor pendorong utama alih fungsi sawah adalah rendahnya pendapatan usaha tani tanaman pangan. Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor tanaman pangan dalam beberapa tahun ini selalu tipis di atas angka 100 bahkan sering di bawah 100. Statistik tersebut menunjukkan bahwa subsektor tanaman pangan saat ini sebenarnya kurang prospektif.

Pemerintah perlu mendesain agar usaha tani lebih efisien dan mampu memberikan kepastian harga. Efisiensi usaha tani tidak hanya dilakukan dengan memberikan penyuluhan ataupun penyediaan varietas unggul dan alat mesin pertanian modern, namun juga harus mampu menyediakan skala lahan yang layak.

Strategi konsolidasi lahan dengan manajemen kelompok secara komunal merupakan salah satu alternatif untuk mencapai efisiensi usaha tani. Sementara untuk memberikan kepastian harga, pemerintah perlu mengubah pola subsidi input menjadi subsidi output. Kegagalan pasar dalam memberikan harga yang layak merupakan masalah yang selalu dihadapi petani. Subsidi output tentu akan menjadi insentif karena petani memperoleh harga tinggi saat menjual produk.

Pada tingkat makro, implementasi kebijakan pemerintah perlu menjadi tolok ukur utama keberhasilan mengendalikan alih fungsi sawah. Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebenarnya dibuat untuk mencegah alih fungsi lahan pangan. Namun, kenyataannya UU ini belum efektif karena banyak pemerintah daerah yang belum menyusun aturan turunan dan operasional untuk mengendalikan alih fungsi sawah.

Untuk itu, pemerintah pusat perlu segera mendorong pemerintah daerah membuat aturan di daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mencegah alih fungsi sawah. Bahkan, apabila diperlukan pemerintah pusat dapat melakukan intervensi dengan mengurangi dana alokasi umum dan khusus bagi daerah yang belum menyelesaikan aturan turunan PLP2B.

Agus Dwi Nugroho, SP, M.Sc peneliti di Pusat Kajian Kedaulatan Pertanian (PAKTA) Fakultas Pertanian UGM


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed