DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 01 Februari 2019, 15:00 WIB

Kolom

Dua Pasal "Sensor" dalam RUU Permusikan

Bima Widiatiaga - detikNews
Dua Pasal Sensor dalam RUU Permusikan Musisi kawal RUU Permusikan (Foto: Dyah Paramita Saraswati/detikhot)
Jakarta -

Resmi sudah Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019. Bersama dengan 55 RUU yang lain, RUU Permusikan akan diprioritaskan untuk disahkan menjadi UU pada tahun ini. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara DPR dengan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR, 31 Oktober 2018 yang lalu.

Melihat keseluruhan draf RUU Permusikan, tampak pemerintah bersungguh-sungguh untuk mengembangkan industri musik Indonesia, terutama melindungi hak-hak pemusik dalam memproduksi karyanya. Hal tersebut tampak pada peran pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk melindungi pemusik atas hak royalti, memfasilitasi pendaftaran penciptaan karya musik, hingga mendorong serta memfasilitasi pemusik di setiap pertunjukan musik, baik di dalam maupun luar negeri.

Meski secara keseluruhan RUU Permusikan mempunyai asas manfaat yang besar terhadap pemusik dan industri musik Indonesia, terdapat suatu hal yang memberikan kesan "sensor" terhadap pemusik dalam proses kreasi. Hal itu terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 32. Dalam Pasal 5, khususnya huruf f dan g, pemusik dalam proses kreasi dilarang membawa pengaruh negatif budaya asing dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Lalu, di Pasal 32, setiap pemusik yang diakui sebagai profesi menurut tolok ukur pemerintah harus memiliki sertifikat uji kompetensi, termasuk pemusik yang bermusik secara autodidak.

Dua pasal dalam RUU Permusikan tersebut viral di Twitter setelah @aparatmati, akun milik vokalis Seringai, Arian pada 30 Januari mengunggah dua pasal tersebut dengan emoticon ibu jari ke bawah. Unggahan tersebut sudah di-retweet 1.566 kali dan mendapat sebanyak 265 balasan saat tulisan ini dibuat. Sebelumnya, pemusik seperti Cholil (Efek Rumah Kaca), Hafez Gumay (Koalisi Seni Indonesia), dan beberapa pemusik lain pun sampai datang menemui para petinggi DPR, Senin (28/1). Mereka mengkritisi Pasal 5 RUU Permusikan yang dianggap pasal multitafsir dan rentan diplintir.

Memang, dua pasal tersebut terkesan membatasi pemusik dalam suatu proses kreasi. Hal itu mengingatkan pada suatu era musik "ngak-ngik-ngok" yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno. Pada era tersebut terjadi pembatasan dan pelarangan produk musik Barat dengan dalih "harus sesuai dengan kepribadian nasional". Pembatasan dan pelarangan bermula dari pidato Sukarno dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita, 17 Agustus 1959, yang menyebut musik rock n' roll, dansi-dansian, dan cha cha cha, sebagai musik ngak-ngik-ngok (bodoh) dan sebagai bentuk imperialisme kebudayaan di Indonesia.

Tak lama setelah pidato Sukarno tersebut, Radio Republik Indonesia (RRI) menghapus lagu-lagu Barat dari siarannya dan melarang pemusik yang memakai nama kebarat-baratan untuk tampil di RRI (Suara Merdeka, 20 dan 30 Oktober 1959). Pemerintah kala itu juga melakukan kebijakan retooling, seperti pengubahan nama grup musik yang berbahasa asing menjadi nama Indonesia dan aliran musik rock 'n roll menjadi aliran musik yang sesuai dengan kepribadian nasional. Contohnya adalah grup musik The Rhtym Kids yang mengubah nama menjadi Varia Nada dan tidak lagi memainkan lagu karya Elvis Presley (Varia, 17 Agustus 1960).

Pelarangan dan pembatasan musik era "ngak-ngik-ngok" sempat diprotes oleh Djawatan Kebudajaan Perwakilan Djakarta-Raja. Mereka menganggap pelarangan tersebut menghambat potensi pemuda dalam bermusik dan mempertanyakan standar musik yang berkepribadian nasional (Star Weekly, 2 Januari 1960).

Namun, keluhan mereka tidak digubris oleh pemerintah. Malah, pada tahun 1963, Sukarno mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No 11 Tahun 1963 tentang Pembatasan Kegiatan Subversi. Penpres tersebut yang membuat pemerintah melakukan razia musik. Koes Bersaudara dipenjara pada tahun 1965 (Kompas, 3 Juli 1965) dan Lilies Surjani ditegur oleh aparat karena penampilan bermusik yang dinilai kebarat-baratan (Kompas, 20 Agustus 1965).

Tak hanya untuk para pemusik, pemerintah juga melakukan razia rambut dan pakaian ala The Beatles. Sampai-sampai, polisi mengundang pengusaha salon, toko sepatu, dan penjahit untuk tidak melayani konsumen yang memesan pakaian, sepatu, maupun gaya rambut seperti The Beatles. (Kompas, 21 Juli 1965)

Menurut hemat saya, pemerintah sekarang memang tidak akan menetapkan standar bermusik seperti era "nga-ngik-ngok". Namun, titik fokusnya adalah produk musik sudah seharusnya tidak diberi standar seperti di Pasal 32 RUU Permusikan karena karya musik merupakan produk budaya pemusik yang menciptakan. Pemerintah tidak perlu terlalu jauh melihat ke standar kuallitas teknis pemusik sehingga harus membuat sertifikat uji kompetensi. Kita perlu melihat sejarah bahwa revolusi musik di rock n' roll age merupakan perlawanan terhadap musik klasik yang terlalu banyak menetapkan standar. Buktinya, virus rock n' roll kemudian tersebar luas di seluruh dunia.

Begitu pula di Pasal 5 huruf f dan g yang rentan menjadi pasal karet yang dapat mempidanakan pemusik karena proses kreasinya. Tafsiran pemusik dalam produk kreasinya bisa berbeda tafsir, baik oleh pelapor maupun aparat penegak hukum, nantinya. Dikhawatirkan pula bahwa lagu yang bertema kritik sosial dan politik akan dipidanakan bagi seseorang yang merasa terhina atau direndahkan martabatnya oleh lagu tersebut.

Secara keseluruhan, RUU Permusikan diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat terhadap keberadaan pemusik dan industri musik. Pemusik bukan sekadar "sang penghibur" yang karyanya bisa dibajak dan direproduksi sesuka hati, baik melalui media rekam dan tampilan langsung di restoran, kafe, atau tempat hiburan lainnya. Karya musik juga merupakan karya intelektual, tidak bisa sembarang dikutip dan dicontek.

Namun, sebaiknya pemerintah maupun DPR memperhatikan dua pasal, yaitu Pasal 5 dan Pasal 32 yang jauh dari kodrat sebuah produk musik. Kita tidak ingin, pemusik era nanti tidak ada lagi sosok seperti Iwan Fals dengan lagunya Tikus-tikus Kantor sebagai lagu kritik yang menggunakan simbol tikus dan kucing sebagai pemberi dan penerima suap. Atau, tak lahir lagi lagu semacam Janger 1897 Saka karya Guruh Gipsy yang mengkritik pembangunan atas dasar modernisasi dan pariwisata namun nyatanya merusak alam di Bali.

Bima Widiatiaga alumnus Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret, anggota Komunitas Solo Societeit


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed