DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 31 Januari 2019, 13:00 WIB

Kolom

Bonus Demografi di Papua

Diah Wahyuni - detikNews
Bonus Demografi di Papua Jalan Trans Papua (Foto: Ditjen Bina Marga PUPR)
Jakarta -
Salah satu Nawacita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita ini kemudian diupayakan dengan maksimal oleh pemerintah dengan mewujudkan berbagai pembangunan di wilayah perbatasan. Papua merupakan salah satu provinsi yang menjadi objek pembangunan Indonesia dari pinggiran yang digagas oleh Jokowi. Berbagai pembangunan megaproyek pun digulir di provinsi ini. Upaya tersebut tentu saja sangat berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.

Di sisi lain peluang peningkatan kesejahteraan didukung dengan babak baru demografi Papua yang sedang memasuki era bonus demografi. Layaknya kata 'bonus' yang menandakan adanya hal baik yang diperoleh secara tidak terduga, kondisi ini tidak terjadi secara terus-menerus melainkan hanya sekali dan tidak bertahan lama. Bonus demografi merujuk pada kondisi demografi yang dapat menguntungkan upaya pembangunan wilayah demi terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera. Bonus demografi mengacu pada adanya ledakan populasi manusia yang berada pada umur produktif yaitu usia 15 hingga 64 tahun di suatu wilayah, di mana bonus demografi merupakan percepatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diawali dengan menurunnya angka kelahiran dan angka kematian penduduk.

Ibarat koin yang memiliki dua sisi berbeda, bonus demografi juga memiliki dua sisi yang berbeda. Bonus demografi tidak serta merta dapat memberikan keuntungan pembangunan tanpa distimulus dengan baik oleh berbagai faktor. Kelebihan jumlah penduduk usia produktif yang tidak didukung dengan kompetensi mumpuni dan penyerapan tenaga kerja di dunia ekonomi akan berakibat buruk bagi pembangunan suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah pengangguran yang justru akan menjadi beban pembangunan. Sebaliknya, dengan kapasitas sumber daya manusia penduduk usia produktif dan penyerapan tenaga kerja yang optimal di berbagai bidang dapat menjadi stimulus yang memacu pembangunan untuk maju dengan lebih cepat.

Bonus demografi diukur dengan statistik dependency rasio atau rasio ketergantungan yang diukur dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia sekolah (15 tahun ke bawah) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) --yang selanjutnya disebut sebagai penduduk usia non produktif-- terhadap jumlah penduduk yang berusia produktif. Rasio ketergantungan di bawah 50 persen menunjukan telah dimulainya babak bonus demografi. Rasio ketergantungan di bawah 50 persen berarti bahwa jumlah penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh 100 orang usia produktif di bawah 50 orang. Angka beban ketergantungan yang semakin kecil memberikan efek bonus yang semakin besar.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka rasio ketergantungan Provinsi Papua sejak 2013 di bawah 50 persen. Angka ini menjadi sinyal hijau bagi Provinsi Papua bahwa era bonus demografi Papua sudah dimulai. Sesuai dengan prediksi yang telah dirilis oleh PBB, bahwa Indonesia umumnya akan memasuki puncak era bonus demografi pada tahun 2020-2030, ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai 70 persen dari seluruh penduduk di suatu wilayah. Provinsi Papua pun demikian, berdasarkan rilis BPS, angka rasio ketergantungan menunjukkan tren menurun sejak 2013, sedangkan proporsi penduduk usia produktif meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2017 tercatat jumlah penduduk Papua sebanyak 3,26 juta jiwa, sekitar 68,66 persennya adalah penduduk usia produktif dan angka rasio ketergantungannya sebesar 45,65 persen. Ini mengindikasikan bahwa 100 orang berusia produktif di Provinsi Papua harus menanggung beban sebanyak 46 orang berusia non produktif. Jika dijabarkan lebih dalam melihat dari level kabupaten/kota, mulai tampak beberapa kabupaten induk atau kabupaten besar seperti Jayapura, Merauke, Jayawijaya, Nabire, Kepulauan Yapen, Paniai, Puncak Jaya, Mimika, Yahukimo, Sarmi, dan Keerom memiliki angka rasio ketergantungan di bawah 50 pada 2017.

Beberapa kabupaten pemekaran lain pun memiliki angka rasio ketergantungan yang lebih rendah dari 50 seperti Deiyai, Intan Jaya, Puncak, Yalimo, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Pegunungan Bintang, dan Boven Digoel. Kabupaten lain selebihnya tercatat secara statistik masih memiliki angka rasio ketergantungan di atas 50 persen pada 2017. Dari 28 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua sebanyak 20 kabupaten dan satu kota telah mulai memasuki era bonus demografi. Tentu ini merupakan sebuah momentum yang sangat tepat bagi Provinsi Papua untuk memanfaatkan batu loncatan ini dalam membangun Papua lebih sejahtera.

Kini saatnya menilik lebih dalam strategi yang selama ini digagas oleh pemerintah, apakah akan mampu memanfaatkan peluang besar ini untuk mencapai Papua Sejahtera. Prasyarat yang harus dipenuhi oleh suatu wilayah apabila ingin memperoleh manfaat besar dari bonus demografi, pertama, sumber daya manusia yang berkualitas, karena dengan adanya masyarakat berkualitas dapat meningkatkan pendapatan per kapita suatu wilayah. Kedua, terserapnya tenaga kerja. Dengan banyak dibutuhkannya tenaga kerja, maka pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan akan meningkat pesat.

Ketiga, meningkatnya tabungan rumah tangga. Secara teori, dengan semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja dan semakin sedikit anggota rumah tangga yang ditanggung akan menciptakan kelebihan pendapatan (extra income) yang dapat dimasukkan sebagai tabungan (saving). Dengan meningkatnya tabungan, rumah tangga memiliki potensi untuk membuka suatu usaha yang akan memberi lapangan kerja untuk orang lain, sehingga perlahan angka pengangguran menurun.

Progres pencapaian dari tiga prasyarat pemanfaatan bonus demografi yang dialami Provinsi Papua dapat dinilai dari berbagai indikator. Pertama, kualitas sumber daya manusia Papua dapat digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Provinsi Papua dalam 7 tahun terakhir (2011-2017) menunjukkan tren meningkat. Pada 2016 IPM Provinsi Papua menjadi sebesar 58,05, meningkat dari IPM 2015 yang hanya sebesar 57,25. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas penduduk yang telah dialami oleh masyarakat di Papua.

Kualitas sumber daya manusia secara umum diukur dari tiga aspek dasar kehidupan yakni kesehatan, pendidikan, dan kemampuan hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita. Semakin membaiknya ketiga aspek dasar tersebut, akan menstimulus peningkatan kualitas sumber daya manusia. Walaupun statistik IPM ini belum mampu dipecah menjadi IPM khusus bagi penduduk berusia produktif, namun gambaran peningkatan IPM yang semakin meningkat tentu menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan kualitas SDM mengingat lebih dari 50 persen penduduk di Papua berusia dalam rentang produktif.

Kedua, serapan tenaga kerja di dunia usaha dapat digambarkan dengan berbagai ukuran, salah satunya adalah tingkat pengangguran. BPS menghitung Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua pada 2015 sebesar 3,99 persen. Angka ini meningkat dari TPT 2014 (3,40 persen) dan 2013 (3,23 persen). Adanya peningkatan jumlah pengangguran di Provinsi Papua menunjukkan tenaga kerja yang belum terserap secara optimal . Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya akses dan informasi dari penyedia lapangan usaha kepada masyarakat.

Jumlah penyebaran penduduk usia kerja yang tidak merata juga turut andil dalam menyebabkan semakin tingginya angka pengangguran di Papua. Penduduk yang banyak terpusat di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura menyebabkan persaingan penerimaan kerja yang lebih tinggi, sementara penyedia lapangan usaha terbatas di wilayah ini. Tentu ini merupakan tugas besar bagi berbagai pihak, utamanya pemerintah agar dapat menuntaskan permasalahan penyerapan tenaga kerja ini dengan baik ke depannya.

Ketiga, meningkatnya tabungan rumah tangga. Sulit untuk diperoleh gambaran pasti terkait pendapatan apalagi di level rumah tangga. Beruntung pemerintah memiliki penyedia data terpercaya bagi semua yakni BPS yang dapat dijadikan rujukan untuk memperoleh berbagai statistik untuk mengukur perkembangan tabungan rumah tangga. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah pendapatan perkapita penduduk. Dengan asumsi semakin tingginya pendapatan per kapita, maka alokasi pengeluaran untuk tabungan pun akan semakin besar.

Pendapatan per kapita per tahun dapat didekati dengan melihat perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk. BPS merilis angka PDRB setiap tahunnya, di mana PDRB ini menggambarkan kondisi perekonomian wilayah secara makro atau gampangnya dikatakan sebagai pendapatan wilayah. Jika dilihat lebih detail menjadi pendapatan per kapita, maka terlihat bahwa di Provinsi Papua besar pendapatan per kapita penduduk setiap tahunnya meningkat. Hingga 2016 terlihat bahwa pendapatan per kapita penduduk Papua secara umum sebesar Rp 35 juta. Pendapatan ini meningkat hampir Rp 4 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan per kapita ini dapat menggambarkan kondisi tabungan rumah tangga yang juga meningkat.

Dari berbagai indikator tersebut yang perlu menjadi sorotan khusus untuk dapat memanfaatkan bonus demografi dengan optimal adalah masalah pengangguran. Ini menjadi poin penting dan perhatian yang mendalam bagi berbagai pihak, utamanya pemerintah daerah untuk dapat segera bertindak meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang dapat diwujudkan dengan pemerataan distribusi tenaga kerja di seluruh Papua. Mengundang investor ke Papua agar semakin banyak lapangan kerja tersedia, pendampingan masyarakat dengan memberikan berbagai bimbingan keterampilan dan kemampuan khusus, serta bekerja sama dengan pihak swasta dengan mempermudah regulasi bisa menjadi alternatif jawaban atas permasalahan ini.

Berdasarkan berbagai ukuran tersebut, terlihat bahwa progres menuju Papua Sejahtera itu terlihat semakin jelas adanya. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang di kala era bonus demografi mencapai puncaknya, Papua dapat berdiri lebih sejahtera bersanding dengan provinsi lain di negeri tercinta ini. Pastinya, kesempatan meraih momentum bonus demografi yang tidak akan terulang ini harus betul-betul dimanfaatkan secara optimal. Bahu membahu, saling merangkul, bekerja sama, bekerja keras untuk dapat mewujudkan Papua yang lebih sejahtera.

Diah Wahyuni statistisi Papua


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed