Kolom

Bibliosida Fundamentalis dan Segregasi Pengetahuan

Lukman Solihin - detikNews
Kamis, 24 Jan 2019 12:05 WIB
Penyitaan buku kiri di Padang
Jakarta -

Penyitaan buku-buku kiri beberapa waktu lalu kembali menghidupkan memori bahwa bibliosida fundamentalis masih bercokol dengan kuat. Kebebasan yang ditawarkan era Reformasi nyatanya tak mampu menghilangkan epidemi penghancur buku itu. Wujudnya bisa siapa saja: organisasi masyarakat, laskar keagamaan, aparat, atau segelintir elite yang merasa perlu mengawasi dan merazia peredaran buku.

Bibliosida atau dalam sebutan lain biblioklasme merupakan istilah untuk menyebut upaya memberangus buku, melarang peredarannya, dan memusnahkannya. Istilah bibliosida fundamentalis dikemukakan Umberto Eco (dalam Fernando Baez, 2013) untuk menyebut kalangan yang membenci buku sebagai objek karena mereka takut dengan isinya dan tidak ingin orang lain membacanya. Fanatisme terhadap pandangan tertentu telah menggerakkan kalangan ini untuk menyeleksi buku-buku tertentu sebagai sesuatu yang sangat berbahaya sehingga harus dimusnahkan.

Jenis bibliosida lainnya yang juga sama bahayanya, menurut Umberto Eco, ialah bibliosida karena pengabaian. Bibliosida jenis ini "membiarkan" buku tidak terbaca sehingga isinya tidak tersampaikan ke publik, misalnya kondisi buku di pojok-pojok perpustakaan yang lapuk. Pustakawan membiarkannya teronggok begitu saja dan pembaca tak mampu menjangkaunya. Bibliosida pengabaian juga bisa terjadi karena minat baca masyarakat yang rendah, sementara pemerintah abai untuk mendorong warganya membaca.

Publik menyayangkan penyitaan buku itu karena bertentangan dengan asas kebebasan mendapatkan informasi. Di tengah rendahnya minat baca dan tingkat literasi masyarakat Indonesia, penyitaan buku tentu saja menjadi ironi. Buku-buku yang beredar secara komersial, di mana penulis, penerbit, dan distributor digerakkan oleh roda bisnis sebetulnya telah membantu upaya pemerintah meningkatkan akses masyarakat terhadap buku. Razia buku dengan demikian telah menghambat usaha itu.

Namun, dampak yang lebih serius dari razia itu sebetulnya ialah upaya membentuk wacana tunggal tentang buku: bahwa buku-buku tertentu dilarang sedangkan yang lain bebas melenggang. Persepsi ini makin menguatkan keyakinan sementara orang mengenai adanya pengetahuan tertentu yang tidak boleh disebarluaskan.

Dalam seminar kebudayaan di Universitas Brawijaya pada 7 November 2018 lalu, saya menulis makalah mengenai dinamika industri perbukuan khususnya di Yogyakarta. Makalah itu berangkat dari pertanyaan sederhana, yakni mengapa buku-buku dengan tema kiri, seperti isu mengenai PKI, komunisme, sosialisme, bahkan gerakan sosial sering tidak tampak dipajang di toko buku-toko buku, terutama toko buku besar berjaringan?

Pertanyaan di atas menyiratkan gugatan adanya koridor yang berbeda dalam ruang-ruang perbukuan di Tanah Air yang tidak hanya muncul sebagai akibat dari perbedaan minat masyarakat atau perbedaan segmen pasar buku, melainkan terutama karena konstruksi sosial yang menyebabkan segregasi tersebut terjadi. Saya menengarai ada kelindan antara para biblioklas (sebutan untuk para perisak buku) tadi dengan konstruksi pasar perbukuan di Tanah Air.

Banyak ahli telah menyebutkan bahwa produksi massal buku yang diperantarai mesin cetak dianggap telah berjasa mendorong "demokratisasi pengetahuan". Revolusi Guttenberg itu dianggap meretas akses publik terhadap pengetahuan yang sebelumnya hanya dikuasai kalangan bangsawan dan agamawan. Namun, belakangan pandangan ini terkoreksi karena nyatanya kapitalisme cetak rupanya tidak hanya "membebaskan", melainkan juga "mengekang" informasi.

Setidaknya ada dua sebab mengapa akses masyarakat terhadap keragaman tema buku menjadi terbatas di tengah maraknya industri perbukuan. Pertama, karena kapitalisme cetak selalu mengikuti logika pasar, yaitu apa yang menjadi selera pasar, maka hal itulah yang akan disediakan.

Kedua, terdapat usaha dari sementara kalangan, baik pemerintah maupun kelompok masyarakat, untuk menentukan apa "yang layak" dan "tidak layak" dibaca publik—ini termasuk para biblioklas fundamentalis tadi. Akibatnya, tidak semua informasi dapat diperoleh dari buku yang beredar di toko-toko buku. Pendek kata, akses masyarakat terhadap beragam topik buku menjadi terbatas.

Kasus razia buku seperti terjadi di Kediri dan Padang baru-baru ini tentu bukan yang pertama. Pertengahan tahun 2016 kasus serupa terjadi setelah isu kebangkitan komunisme menjalar ke mana-mana, sehingga menimbulkan aksi penyisiran oleh organisasi masyarakat ke berbagai toko buku dan pembubaran diskusi. Toko buku besar seperti Gramedia tidak terkecuali. Gramedia bahkan menarik peredaran buku-buku bertema komunisme, Marxisme, Leninisme, dan PKI dari rak-rak penjualan mereka.

Contoh di atas, di mana toko buku akhirnya enggan menjual buku-buku dengan tema tertentu menjadi preseden buruk bagi perkembangan bidang kajian tertentu dan kesehatan nalar ilmiah masyarakat. Buku yang dirazia tentu merugikan beberapa pihak. Penulis rugi karena buku yang telah ditulisnya dengan susah payah dilarang beredar, lenyap di pasaran bukan karena dibeli melainkan disita. Hal itu tentu menurunkan semangat mereka untuk menulis hal serupa. Satu penulis "diberangus" berarti satu bidang kajian ditinggalkan pendukungnya.

Pihak distributor dan toko buku juga rugi karena telah berusaha menjual buku yang seharusnya mendatangkan laba untuk mereka, tetapi malah sebaliknya. Sementara para penerbit buku terpukul karena biaya produksi terbesar terutama ditanggung oleh mereka. Hal ini pula turut menjelaskan mengapa buku-buku dengan tema kiri jauh lebih banyak diproduksi oleh penerbit-penerbit alternatif—untuk membedakannya dengan penerbit arus utama.

Penerbit arus utama umumnya akan "bermain aman" dengan menerbitkan buku-buku yang jelas peminatnya dan jauh dari risiko razia. Sebaliknya, banyak penerbit alternatif berupaya mengisi ceruk ini karena peminatnya tetap tumbuh meski tidak seriuh pasar buku arus utama. Penerbit-penerbit alternatif ini bahkan didukung oleh pelapak buku daring (dalam jaringan) untuk memasarkan buku hingga sampai ke tangan pembaca.

Sekilas tampak bahwa kebutuhan bacaan alternatif dapat disokong oleh para pelapak buku daring. Namun, hal itu justru semakin menegaskan algoritma yang memisahkan antara pembaca buku umum dan pembaca buku dengan minat khusus pada tema-tema kiri. Bibliosida fundamentalis seolah menjadi peneguh algoritma segregasi pengetahuan yang boleh dan tidak, yang layak dan tidak, sehingga upaya menjaga nalar sehat masyarakat melalui buku tidak dapat tumbuh dengan baik.

Lukman Solihin peneliti di Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud



(mmu/mmu)