Kolom

Figur Islami "Yes", Partai Islam (Maybe) "No"

Irfan L. Sarhindi - detikNews
Senin, 21 Jan 2019 16:30 WIB
Jakarta - Pada tahun 1970-an, Nurcholis Madjid menyampaikan jargon yang hingga hari ini masih sering dijadikan rujukan sekaligus bahan diskusi dan perdebatan: Islam Yes, Partai Islam No. Yang menjadi concern dia pada saat itu adalah bagaimana partai Islam, yang sejatinya menjadi wadah aspirasi "Islami" dalam khazanah dan realitas politik, ternyata tidak mampu membumikan ideal "keislaman" yang dipropagandakan. Kadang-kadang malah terjebak ke dalam bias dan miskonsepsi di mana dukungan terhadap partai Islam disamakan dengan tiket masuk surga.

Rupa-rupanya, kondisi tersebut masih relevan hingga hari ini di mana politik identitas dan politisasi agama yang serba superficial masih kuat. Misalnya, kontestasi antarkedua capres-cawapres tidak lagi difokuskan pada program kerja, tetapi pada saleh-tidaknya mereka, bisa mengimami salat ataukah tidak, bisa baca al-Qur'an ataukah tidak, sehingga perdebatan kusir yang rentan bikin silaturahmi rusak hanya berpusar pada saling ejek saling olok ihwal siapa yang paling surgawi di antara "cebong" dan "kampret".

Atau, perbincangan diarahkan pada hal-hal magis di luar nalar (fenomena supranatural) yang dicocokologi demi menjadi pembenaran atas syahwat politik serba pseudo-religius. Misalnya: haluan politik TGB dengan gempa Lombok, Jokowi sebagai figur "anti-Islam" dengan rentetan bencana alam sepanjang 2018, awan yang kelihatan membentuk figur Prabowo mengenakan topi koboi, hingga urat kening Sandiaga Uno yang seperti membentuk lafaz Allah.

Pamor Partai Islam

Namun begitu, kuatnya nuansa politisasi agama dengan Islam sebagai komoditas ternyata tidak selalu seiring sejalan dengan pamor dan elektabilitas partai Islam. Misalnya, era Reformasi ditandai dengan munculnya 41 partai Islam walau yang lolos sebagai peserta Pemilu 1999 hanya 20 partai. Lima tahun kemudian turun menjadi 7, lalu naik menjadi 8 pada 2009, dan turun lagi menjadi lima: PKB, PPP, PAN, PKS, dan PBB. Pemilu 2019 nyaris hanya diikuti empat partai Islam sebelum akhirnya PBB berhasil menggugat keputusan KPU dan mendapat nomor urut 19.

Jumlah partai Islam yang sedikit ini mengindikasikan bagaimana afiliasi dan aspirasi umat muslim yang mayoritas ternyata tidak selalu kepada partai Islam. Mari ambil contoh PKB sebagai partai yang dibidani Gus Dur sebagai tokoh NU. Elektabilitas PKB juga tidak serta-merta tinggi walaupun NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Boleh jadi hal tersebut disebabkan oleh sifat desentralistik dalam kepemimpinan dan pengelolaan NU, tetapi boleh jadi juga disebabkan oleh keyakinan bahwa aspirasi Islam di dalam politik tidak selalu harus diwakili partai Islam.

Keyakinan tersebut dapat disebabkan oleh kegagalan partai membumikan nilai Islam dalam wajah politik, sehingga masyarakat muslim merasa kurang yakin atau karena partai sekuler juga menawarkan produk-produk yang basisnya adalah ideologi Islam seperti perda syariah. Jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka benarlah anggapan bahwa partai politik di Indonesia ini beragam dalam nama, tetapi bias dalam ideologi --hanya beda kostum tanpa fundamen ideologi yang distingtif. Alhasil, partai mana pun dianggap "sama saja".

Berpusat pada Figur

Tetapi, serba kompleksnya situasi "Islam" dalam sarang politik ini tidak menjadikan Islam kehilangan daya jualnya sebagai komoditas. Katakanlah argumen bahwa partai politik "sama saja" dapat diterima, maka komodifikasi Islam dalam politik sepertinya diarahkan, dan terutama berpusat pada figur. Sebagai contoh, figur politisi yang mencalonkan diri biasanya berusaha sekuat tenaga menampilkan diri serba Islami, serba kelihatan saleh dan religius, setidak-tidaknya secara simbolik-formalistik, seperti dengan menampilkan gelar haji di depan nama.

Sebagaimana kita tahu, haji mulanya adalah gelar politis Belanda untuk kemudian diadopsi secara sukahati oleh masyarakat muslim Indonesia (terutama kalangan tradisionalis), sehingga menjadi simbol kesalehan, keterpilihan, dan kebaikan. Orang mungkin akan serba kagum pada gelar akademik yang berjejer, tetapi sebagian besar dari mereka mungkin akan merasa nyaman pada yang sudah berhaji. Apalagi jika dia punya latar belakang keulamaan.

Ketika Ridwan Kamil mulai banyak diserang karena bergabung dengan Nasdem yang kerap dianggap tidak "pro-Islam", ia secara terstruktur dan berulang-ulang menunjukkan "keislaman" dan "kesalehannya" dengan menegaskan latar belakang keluarganya yang ulama dan dekat dengan kalangan pesantren. Ketika Prabowo "galau" mencari wakil, ijtimak ulama menyodorkan dua nama "ulama" untuk mem-back up kefiguran dia, sehingga ketika pilihan jatuh kepada Sandiaga Uno, yang "abangan", perlu diislamisasi dengan sederet gelar mulai dari santri hingga kiai post-Islamisme.

Bias dan Kabur

Jika menambal-sulam si figur menjadi Islami susah, maka cara yang dilakukan biasanya adalah dengan membangun ikatan politik dengan figur-figur Islami seperti kiai, habib, atau ustaz. Hal tersebut dikarenakan posisi pemuka agama sebagai social broker yang suaranya didengar dan dipatuhi masyarakat kadang-kadang tanpa tedeng aling-aling dapat menjadi lumbung suara yang signifikan. Apalagi jika kontestasi politik dikesankan sebagai kontestasi perang suci antara "benar" versus "salah". Dan, di sinilah persoalannya terletak. Yaitu kecenderungan fanatisme (buta) masyarakat terhadap orientasi politik para pemuka agama yang menyebabkan konsepsi dan pengukuran atas religiusitas si figur menjadi amat bias bahkan misleading.

Sebagai contoh, pengukuran atas religiusitas Jokowi dan Prabowo akan berbeda bergantung ulama mana yang diikuti dan dipatuhi oleh orang tersebut. Mereka yang pro- Rizieq Shihab akan memandang rendah keislamian Jokowi seraya menganggap ulama yang pro-Jokowi, misalnya, sebagai terindikasi ulama su'. Begitu juga sebaliknya, Rizieq Shihab dalam kacamata pendukung Jokowi mungkin dianggap pula ulama su'. Pada akhirnya berebut dzan, terutama buruk sangka, padahal buruk sangka lebih sering keliru oleh sebab kesalehan hanya Tuhan yang tahu, sedang indikator yang kita baca belum tentu benar.

Maka, dengan serba bias dan kaburnya ukuran religiusitas dan keislaman seorang figur dalam kontestasi politik, semakin jelas pula dua hal. Pertama, bahwa Islam hanya sebatas komoditas politik (sebagaimana diresahkan Nurcholis Madjid dahulu). Kedua, semangat "Islamisasi" perpolitikan ini justru dicederai oleh tumpulnya nalar ijtihad oleh fanatisme (buta) yang berfondasi Islam hafalan dan iliterasi.

Irfan L. Sarhindi pengasuh Salamul Falah, lulusan University College London

(mmu/mmu)