detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 17 Januari 2019, 11:14 WIB

Kolom

Tema Pelanggaran HAM dalam Debat Capres 2019

Alfy Pratama - detikNews
Tema Pelanggaran HAM dalam Debat Capres 2019 Ilustrasi: Andhika Akbaryansyah/detikcom
Jakarta -
Pada 17 Januari hari ini para calon Presiden dan Wakil Presiden akan kembali mendebatkan isu tentang hukum dan hak asasi manusia (HAM) sebagai rangkaian dari agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Tujuan utama diselenggarakannya debat adalah untuk menguji penguasaan kandidat terhadap permasalahan bangsa terutama tentang hukum dan HAM, bukan hanya sekadar ajang meningkatkan elektabilitas.

Penegakan HAM merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sampai saat ini para korban dan keluarga korban masih merasakan kekecewaan permanen (permanent disappointment) terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Sampai dengan tahun 2018 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima beberapa pengaduan pelanggaran HAM yang di antaranya peristiwa kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis, penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, dan beberapa pelanggaran HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain itu, pelanggaran HAM berat masa lalu juga belum dapat diselesaikan seperti Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, Talang Sari, dan Kerusuhan Mei 1998. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui yudisial merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan Indonesia sebagai negara hukum. Karena setiap orang berhak atas pemulihan dari pelanggaran HAM yang dialami (access to remedy).

Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang dapat dijadikan sebagai alat penegakan HAM, namun implementasi dari peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan sebagai tools of law enforcement dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Padahal keberadaan peraturan seharusnya diiringi dengan mekanisme penegakan.

Permasalahan penegakan HAM di Indonesia selain disebabkan oleh faktor politik juga disebabkan oleh faktor yuridis. Terdapat beberapa persoalan pokok dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM di Indonesia di antaranya (i) kekeliruan mendefinisikan istilah pelanggaran HAM, dan (ii) terbatasnya kewenangan Pengadilan HAM.

Pelanggaran HAM atau Pelanggaran HAM Berat?

Pembahasan dalam debat capres perdana nanti malam tidak akan terlepas dari persoalan tentang isu pelanggaran HAM. Isu pelanggaran HAM akan dijadikan sebagai tolok ukur untuk melihat visi-misi dan komitmen capres dalam agenda penegakan HAM di Indonesia. Oleh karenanya pemahaman tentang konsep pelanggaran HAM perlu untuk dipahami terlebih dahulu sebelum para capres mendefinisikan konsep pelanggaran HAM-nya di atas panggung.

Indonesia adalah salah satu negara yang aktif meratifikasi kovenan internasional tentang HAM. Beberapa kovenan yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang disahkan melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kedua kovenan ini bersama-sama dengan DUHAM tergabung dalam international bill of human rights. Kovenan ini memiliki kekuatan "mengikat secara hukum" (legally binding) bagi negara-negara yang meratifikasinya.

Sesuai dengan konsep hak asasi manusia sebagai "claims againts the public authorities of the state", negara adalah pemangku kewajiban (duty berarer), sedangkan pemangku hak adalah warga negara (right holder). Hukum HAM mengatur tiga kewajiban dasar negara, yaitu (i) kewajiban menghormati (to respect), (ii) kewajiban melindungi (to protect), dan (iii) kewajiban memenuhi (to fullfil). Kewajiban negara tersebut melahirkan tanggung jawab bila terjadi pelanggaran atas suatu kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan suatu perjanjian internasional tentang HAM. Pelanggaran terhadap kewajiban inilah yang disebut dengan pelanggaran HAM.

Namun, jika melihat definisi hukum tentang pelanggaran HAM yang diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka akan ditemukan pengaturan tentang subjek hukum pelanggaran HAM, yaitu (i) seseorang, (ii) kelompok orang, dan (iii) aparat negara. Diaturnya "orang" dan "kelompok orang" dalam subjek hukum pelanggaran HAM adalah sebuah kekeliruan, dan secara langsung telah mengaburkan konsep tanggung jawab negara dalam hukum HAM internasional.

Definisi ini jelas tidak melihat faktor kekuasaan negara sebagai masalah. Dalam konteks hukum HAM yang harus diperhatikan adalah negara (state actor) sebagai subjek hukum utama, karena negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Menurut Suparman Marzuki, pelanggaran HAM adalah "pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia".

Sedangkan, C de Rover merumuskan pelanggaran HAM adalah sebagai "perbuatan atau kelalaian yang dapat dipersalahkan kepada negara yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi merupakan kaidah yang diakui secara internasional dalam kaitannya dengan hak asasi manusia."

Oleh karena itu dalam pelanggaran HAM unsur yang paling penting adalah adanya pertanggungjawaban negara. Karena konsep utama hukum HAM adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dapat disimpulkan masalah dari definisi pelanggaran HAM terletak pada aspek penentuan siapakah yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM.

Kemudian tentang pelanggaran HAM berat. Istilah pelanggaran HAM berat dapat ditemukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan "pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat." Pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida (genocide) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).

Diaturnya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kewenangan Pengadilan HAM juga merupakan sebuah kesalahan, karena genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bagian dari kejahatan internasional yang menjadi material jurisdiction Statuta Roma 1998. Pembuat undang-undang jelas seakan tidak dapat membedakan antara "pelanggaran HAM" (violations of human rights) dan "kejahatan internasional paling serius" (the most serious international crimes). Dalam kejahatan internasional personal jurisdiction yang bertanggung jawab adalah individu (individual responsibility), bukan entitas seperti negara. Sedangkan, untuk pelanggaran HAM yang bertanggung jawab adalah negara (state responsibility).

Dengan demikian yurisdiksi Pengadilan HAM yang hanya memeriksa dan memutus perkara pelanggran HAM yang berat telah membuat Pengadilan HAM kehilangan substansi. Seharusnya Pengadilan HAM di Indonesia didesain untuk melindungi dan mengadili pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara karena tidak melaksanakan kewajiban hukum yang diatur dalam hukum HAM. Oleh karena itu Pengadilan HAM yang ada saat ini lebih tepat disebut sebagai "Peradilan Umum yang Mengadili Kejahatan Internasional".

Pertanyaannya, apakah dalam debat capres dan cawapres nanti akan membahas tentang isu pelanggaran HAM yang sesuai konteks? Apakah debat capres akan menggagas usulan perubahan terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang HAM dan Pengadilan HAM ? Atau, sama seperti debat sebelumnya yang hanya sebatas membahas tentang isu "Pemuatan Materi HAM pada Kurikulum Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu"?

Konstituen harus memahami utuh konsep normatif HAM dalam substansi yang sebenarnya. Tidak sebatas menjadikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat sebagai tolok ukur. Lebih dari itu adalah melihat komitmen capres dan cawapres untuk melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak warga negara seperti hak atas keadilan, hak atas keamanan, hak menyatakan pendapat, hak atas pekerjaan, hak atas tempat tinggal, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan serta memberikan akses peradilan jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut.

Muhammad Alfy Pratama advokat


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com