DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 11 Januari 2019, 13:29 WIB

Kolom

Kota Cerdas, "Malinchismo", dan Utopia

Arif Rahman - detikNews
Kota Cerdas, Malinchismo, dan Utopia Arif Rahman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Dunia semakin meng-kota. Pun kita. Angka yang dikeluarkan berbagai lembaga resmi memproyeksi sekitar 60 persen penduduk dunia bakal tinggal di perkotaan pada 2030. Angka ini akan terus membumbung hingga 70 persen pada 2050. Paralel dengan prediksi tersebut, di Indonesia juga berkecenderungan sama. Bappenas menaksir 152 juta populasi atau 67,5 persen dari total penduduk bakal berbondong menjadi kaum urban pada 2025.

Pertanyaan yang lantas muncul adalah bagaimana kota-kota memberi maslahat bagi semua warganya? Memang kota-kota di dunia tengah dihadapkan pada transformasi demografi, morfologi, dan lingkungan yang begitu deras. Sementara, tingkat urbanisasi terus meninggi, kecekatan mendesain kota yang mampu mengakomodasi lebih banyak penduduk menjadi mesti.

Syahdan, urbanisasi sendiri bermula sekitar awal abad kesembilan belas. Cikal bakal kota seperti New York, Boston, dan Philadelphia merupakan kota terpadat pada tahun 1790-an. Pada zaman tersebut, hanya sekitar 3 persen penduduk global tinggal di wilayah perkotaan. Menginjak milenium baru awal tahun 2000, agregasi kota megapolitan (berpenduduk lebih dari 10 juta) sudah menjadi 16. Jumlah ini akan meningkat menjadi 27 pada 2025.

Istilah "kota cerdas" menjadi kosa kata populer sebagai solusi multiplikasi penduduk kota. Guna mengakomodasi dan menyiasati urbanisasi, ide kota cerdas tampak menjadi niscaya. Kota cerdas, yang acap kali dimaknai dengan keberadaan teknologi digital guna mempermudah penanganan aneka problema kota, menjadi opsi rasional.

Semenjak pertama diperkenalkan lebih dari tiga dasawarsa lalu, istilah kota cerdas seakan memesona para kepala daerah untuk berlomba masuk dalam gerbong apa yang populer disebut "smart city" tersebut. Kendati makna nyata dari kosa kata tersebut tidak begitu terang benar, gemanya telah menyihir mereka untuk berperan serta di dalam hiruk pikuk agenda tata kelola kota mutakhir ini. Seakan, kalau tidak termasuk dalam anggota klub elit ini, kota mereka tergolong dalam "kota bebal" --kota tertinggal yang identik dengan polusi, kusam, dan kemacetan di sana-sini.

Sehaluan dengan gegap gempita ide kota cerdas tersebut, pemerintah juga telah mencanangkan gerakan 100 smart city. Gerakan yang sudah diinisiasi semenjak 2017 tersebut mendorong 75 kota dan kabupaten menyusun rencana induk berbasis kota cerdas. Pada 2018 sudah ada 50 kota dan kabupaten mengembangkan rencana induk kota cerdas atau meningkat dua kali lipat dari setahun sebelumnya. Pada 2019 target 100 kota cerdas diharapkan bisa terwujud.

Lebih jauh, sebagaimana tren global, kita juga sudah memiliki Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI). Ada enam indikator utama di dalamnya; lingkungan, mobilitas, pemerintahan, ekonomi, masyarakat, dan kualitas hidup.

Tentu orang sudah mahfum bahwa kota cerdas haruslah terkait erat dengan internet (internet of thing). Teknologi informasi dan komunikasi merupakan prasyarat mutlak agar sebuah kota bisa ditasbihkan sebagai kota cerdas. Teknologi yang menawarkan solusi bagi aneka permasalahan pembangunan perkotaan yang unik dapat mendorong inovasi ekonomi lokal. Misalnya di Boyolali dikembangan aplikasi sistem identitas untuk sapi. Sementara, di kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat juga dikembangkan sistem informasi peternakan. Guna meminimalisir antrean pasien di rumah sakit umum daerah di Jepara, pemerintah daerah (berencana) meluncurkan aplikasi pengecekan ketersediaan ruang rawat inap. Lantas, ada aplikasi Qlue yang dinilai berhasil mengurangi 94 persen titik banjir di DKI Jakarta.

Belajar dari Amsterdam yang dikukuhkan sebagai inisiator kota cerdas di Eropa semenjak 1994, ternyata teknologi sekadar salah satu dimensi. Paling penting adalah faktor manusia dan lembaga. Kota cerdas hakikatnya bermakna sebuah habitat yang mampu beradaptasi terhadap kebutuhan hidup bagi warga dan penduduknya. Infrastruktur adalah syarat baku, sedangkan teknologi adalah faktor penunjang.

Dimensi manusia terutama mencakup masalah kesehatan dan pendidikan. Di dalamnya ada sistem pembelajaran, kreativitas, dan ujungnya tentu saja kebahagiaan warga. Sebagai negara berkembang, penyediaan kebutuhan dasar seperti air bersih, perumahan murah, akses pendidikan, dan pengelolaan sampah merupakan lapis pertama dari konsep kota cerdas. Baru kemudian, melangkah ke teknologi.

Peran teknologi sekadar sarana mencapai kota lestari, bukan tujuan akhir. Terlebih lagi, belum ada bukti nyata bahwa kota cerdas berkontribusi positif terhadap kelestarian. Misalnya, salah satu indikator kota lestari adalah tingkat emisi karbon. Sebuah studi di Inggris menggarisbawahi bahwa tidak ada hubungan yang cukup kukuh antara lestari dan penurunan tingkat emisi (Yigitcanlar & Kamruzzaman, 2018).

Sayangnya, kota cerdas acap disalah arti sebagai sekadar digitalisasi. Atau, malah sekadar upaya marketing yang kehilangan roh kota cerdas, yakni kelanggengan alias berkelanjutan (sustainable). Pemerintah kota yang inovatif dan terbuka ditengarai sebagai prasyarat sebuah kota cerdas. Jadi bukan semata digitalisasi. Resep sukses kota cerdas adalah tanggap dengan hajat warga. Ia merangkul segala kalangan demi kemakmuran dan keadilan seluruh warga kota.

Ihwal paling berharga dari sebuah kota adalah warganya. Kita bisa belajar dari warga Santa Maria Tonantzintla. Sebuah kota mungil di negara bagian Puebla, sekitar tiga jam berkendara dari Mexico City yang menurut The Guardian menolak realisasi kota cerdas. Mereka menyebut fenomena pelaksanaan kota cerdas tidak lebih sebagai malinchismo, yakni Barat selalu lebih istimewa, memabukkan. "Apa yang dilihat di Eropa atau Amerika Serikat, itu pulalah yang akan mereka buat untuk kita," demikian kira-kira gerundelan warga yang merasa terasing dari rencana agenda kota cerdas sang walikota.

Kita juga bisa berkaca dari Songdo di Korea Selatan yang mulai dibangun pada 2001. Ia dirancang sebagai sebuah kota utopia, bebas dari segala tetek bengek keruwetan kota. Namun, lebih dari dua dekade kemudian jumlah penduduknya masih kurang dari sepertiga dari proyeksi awalnya. Ringkasnya, kota adalah warga, bukan deretan gedung, astaka, konstruksi, dan rantaian benda mati. Rancang bangun juga harus mempertimbangkan aspek manusia. Pada akhirnya, benar belaka apa yang dikatakan William Shakespeare, "What is the city but the people?"

Arif Rahman peneliti kebijakan publik; alumnus program doktoral Curtin University Sustainability Policy Institute, Perth, Australia


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed