DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 10 Januari 2019, 15:48 WIB

Kolom

Ketahanan Pangan dari Sisi "Demand"

Andi Irawan - detikNews
Ketahanan Pangan dari Sisi Demand Keragaman pangan non-beras (Foto: thinkstock)
Jakarta -

Menghadirkan ketahanan pangan yang berkelanjutan itu tidak melulu fokus pada sisi suplai, yakni dengan meningkatkan produktivitas dan luas lahan tanam pangan apalagi kemudian hanya fokus pada padi (beras). Mengubah perilaku konsumsi (sisi demand) akan sangat membantu pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan tersebut.

Pada tahun 1954 ragam pangan lokal sumber karbohidrat dalam struktur menu bangsa kita menunjukkan pangsa beras mencapai 53,5 persen, sisanya dipenuhi dari ubi kayu (22,6 persen), jagung (18,9 persen), dan kentang (4,99 persen). Bandingkan dengan tahun 1987 di mana pangsa beras itu sudah mencapai 81,1 persen, sisanya ubi kayu (10,02 persen) dan jagung (7,82 persen).

Hari ini pangsa pangan lokal sumber karbohidrat non-beras nyaris hilang dalam struktur diet makanan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena tanpa sadar pemerintah sejak era Orde Baru (Orba) telah melakukan beras-isasi dalam kebijakan ketahanan pangan nasional yang terus berlanjut sampai hari ini.

Bentuk gerakan beras-isasi tersebut adalah; pertama, dari sisi produksi, subsidi, dan proteksi terhadap produksi beras telah kita lakukan sejak awal Orba sampai sekarang. Pembangunan irigasi, mekanisasi, bantuan benih pupuk, dan dukungan intensifikasi lainnya didominasi untuk meningkatkan produksi beras. Memang awalnya dampaknya baik bagi ketahanan pangan nasional di mana pada 1984 untuk pertama kali kita secara spektakuler bisa berswasembada beras. Dan, periode-periode selanjutnya hampir dapat dikatakan sekitar 90-100% kebutuhan beras nasional bisa dipenuhi oleh petani kita.

Tapi, dampak dari proteksi dan subsidi terhadap produksi gabah/beras yang masif menyebabkan biaya produksinya menjadi lebih murah. Ditambah lagi dengan kebijakan proteksi pasar melalui harga dasar (Orba) dan Harga Pembelian Pemerintah (era Reformasi) menjadikan produksi beras unggul secara artifisial dibanding produksi komoditas pangan sumber karbohidrat non-beras lainnya. Inilah kemudian yang menyebabkan hilangnya keunggulan komparatif komoditas pangan lokal sumber karbohidrat non-beras (jagung, sagu, ganyong, singkong, keladi gembili, dan lain-lain). Petani lebih suka menanam padi dibanding komoditas pertanian sumber karbohidrat lainnya.

Kedua, beras-isasi dari sisi konsumsi. Beras adalah komoditas politik yang sangat dijaga kestabilitasan harganya oleh pemerintah sejak jaman Orba sampai sekarang. Target pemerintah dari sisi konsumsi ini adalah bagaimana menghadirkan harga beras murah. Target ini penting untuk dicapai karena; pertama, urgensi stabilitas politik, yakni menjaga agar tidak terjadi keresahan sosial yang bisa berimplikasi timbulnya social shock karena kesulitan akses beras. Kesadaran ini menyebabkan setiap rejim yang berkuasa selalu menjaga ketat agar beras yang tersedia dalam jumlah yang cukup dengan akses yang mudah bisa selalu dihadirkan.

Kedua, urgensi ekonomi. Secara makro dengan beras murah, relatif akan meringankan biaya industrialisasi karena inflasi bisa dijaga rendah dan akses buruh terhadap pangan pokok bisa dijaga. Dengan demikian kebijakan industrialisasi yang mengandalkan labor intensif dengan upah yang murah bisa tetap terjaga. Industrialisasi bisa dijalankan dengan biaya murah untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Bahkan untuk melanggengkan akses beras murah ini impor beras dilakukan jika produksi dalam negeri dinilai tidak mampu menjaga harga beras yang murah tersebut hadir. Dampaknya terjadi pergeseran konsumsi masyarakat secara masif. Sebagian besar rakyat kita yang sebelumnya familiar secara sosial budaya dengan komoditas non-beras beralih mengkonsumsi beras. Beras-isasi dari sisi konsumsi inilah yang menyebabkan masyarakat Madura meninggalkan jagung, Papua meninggalkan umbi-umbian, Kawasan Timur Indonesia meninggalkan sagu, karena beras yang menjadi sangat murah dan mudah diakses dibandingkan komoditas-komoditas pangan non-beras tersebut.

Struktur diet pangan karbohidrat yang dominan beras tersebut bukan saja tidak sehat bagi kesehatan anak bangsa, tapi juga tidak sehat bagi ketahanan pangan nasional. Berkurangnya pangsa beras dalam diet menu masyarakat akan menekan konsumsi per kapita kita pada beras yang berimplikasi menekan jumlah demand beras nasional yang bukan saja bisa menjaga swasembada beras, tapi lebih dari itu menghadirkan ketahanan pangan yang baik juga bagi negara kita.

Fenomena lain yang menunjukkan tidak baiknya ketahanan pangan kita hari ini adalah semakin tergantungnya bangsa ini pada sumber pangan pokok impor. Contoh yang paling menyolok adalah gandum. Bagaimana gandum dari komoditas pangan yang tidak dikenal oleh masyarakat menjadi komoditas pangan pokok kedua setelah beras layak jadi pelajaran kita semua.

Gandum mulai dikenalkan ke pasar domestik Indonesia sejak diterima dan diberlakukannya program kerja sama ekonomi antara RI dan pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan nama PL480 pada 1969. PL (public law) 480 adalah kebijakan AS untuk memberikan produk pangan kepada negara-negara berkembang lewat berbagai pendekatan --lewat negara (government to government), bantuan hibah (humanitarian food needs), dan kredit konsesional.

Pada awal 1969 skema impor gandum dimulai dengan metode kerja sama antarpemerintah dengan tujuan membantu pembangunan ekonomi jangka panjang Indonesia. AS memanfaatkan kebijakan Indonesia yang saat itu ingin mencari bahan pangan alternatif pengganti beras. AS sangat berkepentingan dengan kebijakan ini dengan memberikan bantuan dan utang lunak untuk impor gandum. Total impor gandum mencapai 3,3 juta ton atau 61 persen pangsa pasar di Indonesia dan sekitar 89 persen dijual secara konsensi.

Pemerintah juga memberikan subsidi gandum yang cukup tinggi melalui subsidi impor dan penyaluran subsidi riil pada 1976/77 mencapai Rp 3 miliar, dan pada 1978/79 sebesar Rp 17 miliar. Bahkan pada 1990-an pemerintah memberikan subsidi kepada produsen mie instan sebesar Rp 760 miliar setiap tahunnya. Kebijakan lain adalah menjual terigu dengan harga murah sekitar 50 persen lebih rendah dari harga internasional. Tarif impor gandum pun dikenakan rendah, bahkan sejak awal 2011 tarif impor gandum adalah sebesar nol persen.

Dampak kebijakan fiskal yang afirmatif ini adalah peningkatan konsumsi gandum dari 8,1 kilogram per kapita pada 1980, menjadi 21,2 kilogram per orang per tahun pada 2010.

Dengan menunjukkan ilustrasi di atas kita ingin mengatakan bahwa mengubah struktur pangsa pangan lokal yang lebih mencerminkan ketahanan pangan jangka panjang bangsa ditandai dari berkurangnya share beras dalam struktur pangan masyarakat Indonesia, dan hilangnya ketergantungan terhadap gandum sebagai sumber pangan impor harus ada kebijakan fiskal aktif di sektor pangan yang berbeda dengan sebelumnya.

Ada kebijakan fiskal yang nyata seperti subsidi dan proteksi untuk industri mocaf untuk mensubtitusi gandum. Mocaf, singkatan dari modified cassava flour, adalah produk tepung dari ubi kayu yang diproses dengan prinsip memodifikasi sel ubi kayu sehingga hasilnya berbeda dengan tepung gaplek ataupun tepung ubi kayu. Mocaf dapat digunakan untuk membuat kue kering seperti cookies, nastar, dan kue basah seperti kue lapis, brownies, spongy, dan cake, bihun, dan campuran produk lain berbahan baku gandum atau tepung beras, dengan karakteristik produk yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan penggunaan tepung terigu maupun tepung beras.

Begitu juga subsidi dan proteksi dalam produksi bahan baku mocaf yakni agrobisnis singkong. Di samping itu pemerintah juga perlu menekan ketergantungan terhadap gandum dengan menerapkan kebijakan tarif impor gandum yang tinggi.

Untuk menekan laju beras-isasi, pemerintah seharusnya mengambil kebijakan counter beras-isasi sebagai berikut. Pertama, proteksi dan subsidi pangan diimplementasi berdasarkan keunggulan komparatif daerah, tidak seperti saat ini yang didominasi untuk beras yang menyebabkan beras-isasi berlanjut terus sampai saat ini.

Kedua, bantuan atau subsidi beras untuk kalangan miskin yang saat ini dikenal dengan istilah rastra (beras sejahtera) harusnya itu tidak lagi dalam bentuk beras melainkan dengan pangan lokal non-beras. Jadi, rastra diganti menjadi "pangstra" (pangan sejahtera). Ketika harga beras naik, maka rakyat miskin di Papua dibantu pemerintah dengan umbi-umbian, rakyat Madura dengan jagung, dan rakyat di Indonesia Timur dengan sagu.

Ketiga, mengalokasikan anggaran APBN/APBD untuk kegiatan atau kebijakan yang mengakselerasi adaptasi masyarakat terhadap pangan lokal non-beras, antara lain melalui program makanan tambahan untuk anak sekolah di seluruh Indonesia. Untuk siswa SD-SMP, dikenalkan dan dibiasakan dengan produk-produk pangan sumber karbohidrat non-beras (getuk dari ubi, papeda dan pempek dari sagu, jagung, dan lain lain) sejak dini sebagai perilaku konsumsi sumber gizi yang beragam.

Dr. Andi Irawan Lektor Kepala Program Studi Agribisnis Universitas Bengkulu


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed