Babak Baru Kemitraan Trans-Pasifik

Jakarta -

Banyak yang meramalkan bahwa Kemitraan Dagang Trans-Pasifik (Trans Pasific Partnership/TPP) akan karam -setelah Amerika Serikat (AS) sebagai promotornya memilih hengkang awal 2017 lalu. Sebagaimana diketahui, AS di bawah Presiden Donald Trump punya agenda untuk mengurangi aktivitas perdagangan bebas dan memilih untuk menjalankan sistem ekonomi yang lebih fokus ke urusan domestik, konon juga tidak terlalu mementingkan hubungan luar negeri.

Tetapi, kepergian AS dari kerja sama itu bukan berarti dunia sudah berakhir. Jepang melangkah ke depan untuk memimpin diplomasi, sampai kemudian di Santiago, Chili, pada Maret 2018, 11 negara Asia-Pasifik menandatangani bentuk baru dari kerja sama yang dinamakan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

CPTPP tanpa AS masihlah merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, mewakili hampir 13,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) global. Kesepakatan ini menghubungkan Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam -yang menyediakan akses perdagangan bebas dan investasi di antara anggotanya. Sebagian besar teks TPP asli tetap utuh, dan dua pertiga dari 30 bab CPTPP identik dengan TPP.

Revisi paling signifikan atas TPP ada dalam bab investasi dan kekayaan intelektual. Misalnya, dalam bab investasi CPTPP, kemampuan investor untuk mengajukan tuntutan sengketa di bawah perjanjian investasi dan otorisasi investasi -yang sebagian besar digunakan untuk investasi pertambangan dan minyak- akan lebih terbatas dibandingkan dengan TPP. Demikian pula, di bawah revisi bab tentang kekayaan intelektual, lamanya perlindungan hak cipta untuk bahan tertulis dan paten untuk obat-obatan inovatif dipersingkat, serta perlindungan teknologi dan informasi juga dipersempit.

Dalam teks CPTPP disebutkan bahwa perjanjian mulai berlaku 60 hari setelah ratifikasi -oleh setidaknya 50 persen dari penandatangan (enam dari sebelas negara yang berpartisipasi). Hingga akhirnya pada 31 Oktober 2018 kemarin, Australia menjadi negara keenam yang meratifikasi perjanjian dan menandakan bahwa CPTPP berlaku efektif pada 30 Desember 2018.

Memperluas Kemitraan

CPTPP tentu akan segera bekerja untuk memperluas kemitraan mereka. Menurut publikasi dari Peterson Institute for International Economics (PIIE), pendapatan riil negara-negara CPTPP akan menjadi 157 miliar dolar AS lebih pada tahun 2030, karena peningkatan efisiensi dan daya saing yang dihasilkan oleh rantai pasokan regional di bawah pakta tersebut. Jika perjanjian itu termasuk Indonesia, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, dan Thailand juga, keuntungannya akan tiga kali lipat menjadi 486 miliar dolar AS.

Presiden Jokowi sempat menyampaikan kepada Presiden AS Barack Obama bahwa Indonesia bermaksud untuk bergabung dalam TPP, pada saat berkunjung ke Washington DC, Oktober 2015 lalu. Tapi, sekarang Donald Trump telah meninggalkan komunikasi itu, Indonesia barangkali juga pasif untuk terlibat.

Sedangkan Britania Raya telah memulai konsultasi mengenai potensi untuk mengaksesi CPTPP. Dalam ikhtisar yang dimuat di laman resmi Departement for International Trade UK disebutkan bahwa perdagangan dengan negara-negara yang tergabung dalam CPTPP saat ini mencakup 7 persen perdagangan UK. Negara yang sudah menyatakan keluar dari Uni Eropa itu memang tengah mencari kesepakatan baru yang menguntungkan mereka.

Rusia sempat mengkritik bentuk lama dari perjanjian ini (yang dimaksud: TPP) karena dulu sifatnya tertutup, alias program kerja sama perdagangan bebas Kemitraan Trans-Pasifik yang disepakati oleh 12 negara itu tidak transparan. "Mereka tidak terbuka. Tidak ada yang mengetahui isi perjanjian kerja sama ini karena selain jenis kesepakatan multilateral, kesepakatan ini juga mencakup beberapa perjanjian dagang antara 12 negara anggota yang ketentuannya tidak diketahui oleh negara lainnya," begitu ujar Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzin, kepada wartawan CNN Indonesia, 13 Februari 2018.

Tapi, sekarang Rusia tidak perlu khawatir. Teks perjanjian CPTPPP sangat mudah diakses. Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru ialah salah satu yang tekun mempublikasikan perkembangan dari kerja sama tersebut.

Lalu, bagaimana dengan AS? Ketidakhadiran AS dari kesepakatan baru ini menempatkannya pada kerugian kompetitif dalam perdagangan dengan negara-negara CPTPP -khususnya di sektor-sektor yang diperebutkan seperti pertanian. Misalnya, di bawah CPTPP, eksportir daging sapi Australia sekarang hanya akan membayar tarif 9 persen atas penjualan mereka di Jepang, sementara AS sebagai pesaing akan terus menghadapi tarif dasar 38 persen. PIIE juga memperkirakan AS bergerak dari keuntungan 131 miliar dolar AS di bawah TPP ke kerugian 2 miliar dolar AS di bawah CPTPP.

Sementara itu, sebuah studi oleh pemerintah kepala ekonom Kanada memperkirakan bahwa Kanada akan mendapat manfaat relatif jauh lebih banyak dari CPTPP terhadap TPP, sebagian karena tidak adanya kompetisi AS. Juga perlu dicatat bahwa perjanjian perdagangan bebas UE-Jepang akan mengancam untuk menggantikan akses pasar AS.

Dalam sebuah wawancara di CNBC (25/1/2018), Donald Trump berpendapat bahwa ia sebenarnya tidak terlalu suka dengan kerja sama multilateral. Karena, menurutnya ada keuntungan yang lebih dalam perdagangan bilateral, "I like bilateral, because if you have a problem, you terminate," begitu ujar Trump. Pandangan tersebut jelas sekali amat pragmatis. Trump juga menambahkan, negaranya akan mempertimbangkan kembali kerja sama dagang Trans-Pasifik jika ada kesepakatan yang jauh lebih baik.

Jika AS kembali bergabung, menurut saya, akan sulit bagi Trump untuk mengubah kesepakatan lagi dan mengatur poin-poin perjanjian sesuai dengan yang ia inginkan. Pertama, sebab AS bukan lagi pendiri dari kemitraan tersebut. Jika ia menyatakan minatnya, AS hanya berkesempatan untuk mengaksesi perjanjian. Sebagaimana diketahui, sepertiga dari isi perjanjian dalam TPP yang sebelumnya lebih dekat ke kepentingan AS telah diubah. Kedua, perubahan isi perjanjian tentu melalui negosiasi multilateral lagi yang panjang, sesuatu yang tampaknya tidak disukai oleh Donald Trump.

Marlis K analis Fair Business for Environment

(mmu/mmu)