detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 07 Januari 2019, 11:30 WIB

Kolom

Pilpres 2019: Sikap Milenial

Muhammad Husni Abdul Fatah - detikNews
Pilpres 2019: Sikap Milenial Foto: Hilda Meilisa Rinanda
Jakarta - Sebentar lagi pemilu akan dilaksanakan di Indonesia. Pesta demokrasi terbesar kali ini merupakan kali pertama bagi calon-calon bonus demografi. Saya salah satunya. Namun, memasuki tahun politik ini, ada yang perlu kita, milenial, antisipasi dan perhatikan.

Perhatian pertama kita ialah pada kondisi politik yang jauh berbeda dari sebelumnya, misal Pemilu 2009. Dulu keluarga besar saya memiliki berbagai pandangan politik yang berbeda, tapi "gak baperan". Tapi, kini pilihan politik mulai mengakar ke permukaan karena adanya fragmentasi pandangan. Hal ini merebak dari adanya polarisasi pilihan. Mulai dari urusan kesukuan, ras, sampai pendapat agama.

Tidak Hanya Indonesia

Tidak hanya di keluarga saya atau Indonesia, kondisi ini pun terjadi di belahan dunia mana pun. Para ahli menangkap gejala ini dengan munculnya politisi sayap kanan. Contoh mudahnya Donald Trump. Dilansir dari TRT World, ia berulang kali gagal menjalankan pemerintahan akibat pengajuan anggarannya, ditolak Senator dari Partai Demokrat. Kemudian ia menyebabkan ketegangan akibat memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem.

Pun, di Eropa politisi sayap kanan banyak memenangi pemilu regional. Negara-negara tersebut ialah Austria, dengan Kanselir Sebastian Kurz. Dari Hungaria ialah Viktor Orban. Ada Geert Wilders, Marine Le Pen, dari Belanda dan Prancis. Juga partai AfD di Jerman yang mengusung ideologi Nazi, dan lainnya. Munculnya sayap kanan ditengarai dengan isu anti-imigrasi dan meningkatnya gerakan ekstrem ultra-national dari Jerman. Munculnya gerakan ini ditentang oleh Emmanuel Macron, Presiden Prancis, dalam Peringatan Perang Dunia I yang menyatakan, "Ada iblis yang kembali bangkit," dan mengajak masyarakat Eropa untuk meninggalkan nasionalisme.

Meski begitu, kemunculan ini berawal dari pergerakan partai neo-nazi di Jerman, yang diwakili AfD (Alternative fur Deutschland). Mengapa Jerman menjadi tolak ukur? Samuel Huntington dalam Clash of Civilizations and the Remaking of World Order mengutarakan, "Pemikir Jerman mendefinisikan peradaban dengan cara yang berbeda." Alih-alih secara kultural, mereka mendefinisikan secara entitas teknis.

Sejak Kapan?

Menurut Anto Sudarto, Dosen Komunikasi Politik Universitas Tarumanegara, dalam Politik Hard Core, polarisasi masyarakat bermula pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Jasmev (Jokowi-Ahok Social Media Volunteer), dan berlanjut hingga kini (MCA, SEWORD, dan lainnya).

Bukti polarisasi ialah pada tingginya sentimen di ruang publik. Salah satunya internet. As usual currently, media sosial kini diwarnai dengan berita bohong, saling nyinyir, Sehingga adanya ide kebijakan justru dibenturkan oleh lawannya atas nama politik. Akibatnya, masyarakat tidak bertambah cerdas melihat suatu gejala sosial. Alih-alih memberikan kritik membangun hingga saran solutif, kini malah diisi dengan sentimen.

Mengapa perdebatan politik ada di dunia maya? Ada beberapa indikasi. Pertama, masyarakat tidak mendapat ruang untuk mengutarakan pendapat di ruang publik. Kedua, bergesernya fungsi ruang publik. Berikut paparannya.

Indikasi pertama diakibatkan kurang vital-nya peran jurnalis di tengah masyarakat. Peran jurnalis idealnya ialah sebagai jembatan pengawasan masyarakat kepada pemerintah. Artinya, berbagai kebijakan ditinjau dan dievaluasi oleh masyarakat. Apakah kebijakan tersebut bermanfaat atau tidak. Karena, bagaimanapun jurnalistik ialah jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan opini publik (Spier, 1949 dalam Sudarto, 2018)

Instrumen lemahnya fungsi jurnalistik terletak pada dua indikator. Pertama adanya kecenderungan jurnalisme disalahgunakan untuk rivalitas politik pemilik media (Kompas, 6/5). Kedua, meningkatnya pengaduan publik kepada dewan pers setiap tahunnya. Menurut Nezar Patria, anggota Dewan Pers, (dalam Laporan Tahunan AJI 2016), naiknya pengaduan publik dipicu salah satunya pemilihan kepala daerah, banyak media-media tertentu mengusung agenda dari kelompok tertentu. Sehingga pemberitaan tidak imbang.

Indikasi kedua, bergesernya fungsi ruang publik. Fungsi ruang publik, yang menjadi media bagi masyarakat untuk berpendapat, apapun pandangan politiknya bergeser menjadi wadah sentimen. Instrumen bergesernya ruang publik ialah adanya framing informasi melalui opini partisan di media digital, terutama peran pendukung fanatik kelompok tertentu.

Pendukung ini, boleh disebut, bersikap ekstrem dalam mendukung tokohnya. Sehingga kelompok ekstrem ini memiliki kecenderungan untuk merendahkan pendapat yang berlawanan darinya. Secara teori, perbedaan pandangan politik seharusnya menstimulasi pandangan kritis (Carpini, Cook, & Jacobs, 2004 dalam Sudarto, 2018). Alih-alih menciptakan ruang diskusi yang hangat di antara berbagai pendapat politik, justru seakan-akan menjadi mengkotak-kotakkan opini masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang toleran terhadap opini yang bertentangan (Sunstein, 2008). Inilah penyebab dari polarisasi masyarakat.

Perilaku ekstrem ini subur di internet. Mengapa internet menjadi wadah penyebaran opini partisan? Menurut Patricia Wallace (2016) dalam The Psychologist Internet, perilaku ekstrem terjadi akibat; pertama, tingkat anonimitas tinggi; kedua, kesadaran rendah (untuk bertanggung jawab atas ekspresinya); ketiga, salah persepsi jumlah audiens (tidak menyadari bahwa ekspresinya di media sosial diperhatikan orang banyak); keempat, merasa berada di kumpulan komunitas yang sama.

Post-Truth

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perilaku pendukung ekstrem ini menyebabkan terkotak-kotaknya masyarakat. Sebagai bukti, terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Muncul tebaran bahwa ketika salah satu kandidat menang, maka Jakarta akan penuh kekacauan, dan sebagainya. Meski tidak terbukti, sentimen ini menyebar hingga ke penjuru Nusantara, muncullah persekusi. Alih-alih memunculkan diskusi politik yang mencerdaskan dan komprehensif, lama-kelamaan menjadi penuh sentimen.

Keadaan itu mengarahkan masyarakat memasuki era post-truth. Apa itu post-truth? Ialah era di mana opini lebih diyakini kebenarannya ketimbang fakta. Dalam era ini, kepercayaan publik dibangun atas keyakinan dan kepentingan segolongan masyarakat yang belum tentu dapat diuji kebenarannya. Ketika diuji kebenarannya, maka sentimen dihadirkan. Akhirnya, masyarakat lebih mempercayai opini tersebut tanpa menguji kebenarannya. Sayangnya, pihak-pihak yang seharusnya dapat dianggap sebagai kebenaran, seperti institusi pendidikan dan kalangan pakar, justru tenggelam dalam sirkulasi sentimen itu sendiri.

Keadaan ekstrem, menjelang Pilpres 2019, justru ramai-ramai dilakukan oleh semua golongan. Gak mau kalah, istilahnya. Baik pendukung Jokowi maupun Prabowo. Dari yang seharusnya perbedaan pilihan mengembangkan diskusi politik yang rasional, apapun topik perbincangannya, kini yang didapat hanyalah sentimen belaka.

Avant-Garde

Seseorang cenderung menyesuaikan opini pribadinya dengan opini dominan yang berkembang. Mengapa? Agar orang tersebut tidak merasa disudutkan. Itu adalah petikan dari Elizabeth Noelle-Neumann (1977) dalam Spiral of Silence. Lanjutnya, di antara masyarakat ada juga segolongan yang tidak khawatir disudutkan karena opininya berbeda. Mereka adalah Hard-Core dan Avant-Garde.

Hard-Core ialah ekstrem partisan, fanatis sejati, Asshabiyyah, yang mengekspresikan dukungannya secara buta, dan ketika menemukan pandangan yang berbeda darinya, maka akan mengerahkan sentimen untuk menjatuhkannya. Mereka inilah yang menjadi tersangka dari banyaknya sentimen di media sosial.

Sebaliknya, Avant-Garde bukanlah ekstrem partisan. Secara definisi ialah golongan perintis/pelopor. Dalam kehidupan nyata mereka berposisi sebagai "independen" yang kritis pada pihak mana pun. Karenanya, mereka menghadirkan diskusi ketimbang kultus akut pada kandidat pilihannya, sebagaimana Hard-Core.

Sikap Milenial

Menurut saya, menjelang Pilpres 2019 nanti para milenial harus bersikap sebagaimana Avant-Garde. Yang kritis pada pihak mana pun dan melihat melalui sudut pandang Helicopter View. Bukan berarti saya tidak mendukung mereka yang beraspirasi melalui jalur partisan dan mendukung salah satu kandidat. Tapi, menurut saya bersikap kritis sebagaimana Avant-Garde jauh bermanfaat.

Alasan pertama, pemilu ini merupakan pemilu dengan distorsi terbanyak. Banyak terjadi polarisasi masyarakat dan fragmentasi politik. Meski begitu, gejolak yang ada dapat menjadi suatu ladang bagi milenial untuk mempelajarinya, mengambil hikmahnya, secara komprehensif sehingga gejolak yang kini ada dapat menjadi suatu pengetahuan baru yang nantinya akan sangat bermanfaat di era milenial nanti.

Kedua, berpikir kritis bagi milenial harus tumbuh tak lain agar milenial dapat menciptakan diskursus publik yang sehat, yang diisi oleh ide dan gagasan, yang minim akan sentimen. Mengapa milenial? Data dari Badan Pusat Statistik, bahwa pendidikan Indonesia lebih baik dibanding 23 tahun yang lalu. Tahun 1994, tamatan SM+/Sederajat berada pada 16,36. Sedangkan, di tahun 2017 meningkat menjadi 36,00. Artinya, milenial kini memiliki intelegensia yang lebih baik, maka kemanfaatannya harus dapat dirasakan pada ranah publik.

Ketiga, kita tidak dapat menggantungkan kepemimpinan hanya pada satu individu saja, seperti yang terjadi sekarang. Figure-centered yang kini menjadi budaya politik kita suatu saat nanti akan berakhir. Suka tidak suka harus ada regenerasi kepemimpinan. Milenial perlu bersikap kritis-komprehensif sejak dini agar ketika estafet kepemimpinan sampai di tangan milenial, mereka sudah siap.

Charles Maurice de Talleyrand, diplomat asal Prancis, berkata, "Seratus kambing yang dipimpin oleh seekor singa akan lebih berbahaya ketimbang seratus singa yang dipimpin oleh seekor kambing." Seratus kambing yang dipimpin oleh singa, maka akan mengaum. Sedangkan, singa yang dipimpin oleh kambing akan mengembik, berapapun jumlahnya.

Pertanyaan bagi kita, akan menjadi apa nantinya, yang memimpin atau yang dipimpin? Menjadi kambing atau singakah nanti? Sudah pasti, nanti kita akan menjadi pemimpin, tapi pemimpin yang manakah? Seekor singa yang akan membuat kawanan mengaum, atau kambing yang akan membuat kawanan tersebut mengembik? Jawabannya ada pada langkah kita ke depannya. Dari pengetahuan yang kita dapat kini.

Menjadi Avant-Garde artinya bersikap sebagaimana kepakaran yang independen. Kepakaran yang tidak meletakkan dirinya pada posisi dukung-mendukung suatu kubu atau tolak-menolak kubu lainnya. Kepakaran independen, menurut Garin Nugroho, yakni kepakaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kubu agar bermanfaat dalam membaca tantangan pertumbuhan bangsa.

Potret milenial di masa depan tergambarkan dari perilakunya di masa sekarang. Menuju Indonesia Emas. Kejayaan era tersebut dibangun bukan dari sikap nyinyir dan saling serang antarkubu. Melainkan, dibangun dari sikap dan pengetahuan yang salah satunya didapat dari sikap kritis milenial melihat berbagai persoalan hari ini.

Avant-Garde yang kritis menjadi kian jarang. Menjadi seorang kritis artinya siap diserang oleh kubu yang dikritisi. Akhirnya, demokrasi kian lama kian dangkal, masyarakat kian lama kian mundur kualitasnya akibat saling bully antarkubu. Akhirnya, Indonesia butuh dengan milenial yang hebat dalam kualitasnya, dalam artian, ia punya kemampuan yang akan bermanfaat. Bukan milenial yang hanya mengekor pada pilihan dan figur-figur tertentu. Inilah pendidikan politik yang diperlukan.

Akhir Kata

Fragmentasi politik dan polarisasi masyarakat membuat masyarakat harus bersikap kritis. Politik Hard-Core yang kini mengotori ruang maya makin lama membuat kualitas masyarakat semakin tereduksi. Maka, milenial kini harus memberikan solusi dengan bersikap layaknya Avant-Garde, yang kritis-komprehensif sehingga persoalan dan gejolak kini dapat dihadapi bersama seiring dengan estafet kepemimpinan yang nanti milenial raih. Melalui kapasitas yang milenial dapatkan dari bersikap kritis sebelumnya, selayaknya kepakaran independen.

Maka bagi milenial, terjebak dalam pusaran perdebatan non-ilmiah pada pilpres ini sangat tidak berguna, atau sampai-sampai bertindak layaknya Hard-Core yang merusak diskursus publik yang rasional. Maka berlaku bijaklah sebagaimana Avant-Garde, yang tepat dalam mengambil pijakan, sehingga dapat bersikap layaknya cahaya. "Persoalan perubahan yang dihadapi manusia bukanlah mengadopsi hal-hal baru, melainkan sulitnya membuang kebiasaan-kebiasaan lama," kata Albert Einstein.

Muhammad Husni Abdul Fatah pelajar di SMA Pesantren Unggul Al Bayan, berpartisipasi pada Santri Writer Summit 2017


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed