detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 31 Desember 2018, 12:30 WIB

Kolom

Inovasi dan Kepemimpinan Jejaring di Daerah

Muhammad Syafiq - detikNews
Inovasi dan Kepemimpinan Jejaring di Daerah Jembatan Kalikuto di ruas tol Batang-Semarang (Foto: Dok. Ditjen Bina Marga)
Jakarta - Alokasi anggaran pemerintah Jokowi-JK untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 410,4 triliun pada 2018. Jumlah tersebut mengalami peningkatan lebih dari 100% dibandingkan alokasi anggaran pada 2014 sebesar Rp 154,7 triliun (Kementerian Keuangan, 2018).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN, selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK telah terbangun 3.432 km jalan, 947 km jalan tol, 39,8 km jembatan, dan 134 unit jembatan gantung (presidenri.go.id). Capaian tersebut merupakan wujud akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur tersebut ternyata tidak cukup meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan secara signifikan di Indonesia. Selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia hanya mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% (BPS, 2018). Sedangkan jumlah penduduk miskin hanya turun 0,51 juta jiwa (BPS, 2018).

Kondisi tersebut salah satunya disebabkan kurangnya pemerintah daerah menciptakan inovasi dan menangkap peluang dari pembangunan yang telah dilakukan. Dampak signifikan pembangunan jalur tol Trans Jawa misalnya, hanya sebatas mengurangi kemacetan di masa liburan. Padahal, adanya infrastruktur jalan tol menjadi momentum penting dalam menghubungkan pusat-pusat ekonomi daerah seperti Pusat Grosir Batik Setono di Pekalongan dan Pusat Grosir Trusmi di Cirebon.

Mengenali Potensi

Di era disrupsi saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk mengenali potensi dan menciptakan inovasi-inovasi guna membangun pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di daerahnya. Keberhasilan inovasi yang dilakukan oleh beberapa daerah seperti Kabupaten Banyuwangi dalam bidang pariwisata harusnya menjadi trigger bagi daerah lainnya. Festival Gandrung Sewu yang mampu mengangkat budaya daerah menjadi daya pariwisata merupakan salah satu inovasi yang berhasil dilakukan.

Peluang mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di daerah semakin bertambah seiring dengan adanya dana desa. Renald Kasali dalam bukunya yang berjudul The Great Shifting memprediksi akan ada fenomena shifting dari kota ke desa. Desa akan menjadi pusat ekonomi di Indonesia (Kasali, 2018: 284-288). Bukti dari potensi pergerakan tersebut bisa dilihat dari fenomena di Desa Umbul Ponggok, Klaten, Jawa Tengah yang saat ini berhasil mengelola destinasi pariwisata yang dapat menghasilkan omzet Rp 15 miliar per tahun (2017).

Membangun inovasi sektor publik di era revolusi industri 4.0 ini membutuhkan kepemimpinan jejaring karena menghubungkan pusat-pusat ekonomi di daerah tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sebuah kepemimpinan jejaring di daerah untuk dapat membangun inovasi-inovasi yang dapat menjadi daya tarik ekonomi.

Kepemimpinan jejaring atau dalam literatur kepemimpinan dikenal dengan network leadership merupakan tipe kepemimpinan yang mampu memobilisasi sumber daya yang dimiliki untuk bekerja di luar batas-batas administrasi, serta bekerja dengan berbagai latar belakang kompetensi dan organisasi. Seorang pemimpin jejaring juga mampu membangun jaringan sebanyak-banyaknya.

Dalam konteks pembangunan di daerah, seorang kepala daerah tidak hanya mampu membangun jejaring dengan kepala daerah lainnya namun juga dengan universitas, swasta, dan masyarakat. Kerja sama antara empat instansi tersebut dalam studi kebijakan disebut dengan quadruple helix.

Terkotak-Kotak

Membangun dan mengembangkan kepemimpinan jejaring di sektor publik harus dihadapkan pada budaya berpikir silo yang terbentuk karena penerapan birokrasi weberian sejak masa kolonial. Berpikir silo merupakan pola pikir terkotak-kotak dalam ruang lingkup yang sempit di unit kerja instansi pemerintah. Dalam kondisi tersebut, sumber daya manusia (SDM) instasi pemerintah akan sangat sulit untuk bekerja sama dengan SDM lainnya dengan latar belakang unit kerja dan instansi yang berbeda-beda. Sehingga kondisi ideal quadruple helix yang digaungkan oleh ilmuan kebijakan publik hanya menjadi utopis.

Mengurangi budaya silo di birokrasi pemerintah daerah kemudian menjadi agenda strategis bagi pemimpin jejaring dalam membangun inovasi dan kerja sama di daerah. Dua langkah penting yang harus dilakukan adalah; pertama, seorang pemimpin jejaring harus mampu membiasakan birokrat di daerah untuk bekerja dalam tim dengan latar belakang kompetensi dan organisasi yang berbeda-beda. Meyakinkan bahwa perbedaan itu merupakan sebuah kekuatan menjadi sangat penting.

Kedua, seorang pemimpin jejaring harus mampu membangun nilai bersama seperti saling percaya, saling menguntungkan, keadilan, dan lain-lain. Harapannya, seorang pemimpin jejaring mampu mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di daerah yang menjadi daya tarik ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang signifikan diharapkan akan terwujud dengan adanya kondisi tersebut.

Muhammad Syafiq mahasiswa Magister Studi Kebijakan UGM, peneliti Administrasi Negara


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed