detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 27 Desember 2018, 12:08 WIB

Kolom

Dana Penelitian 2019, Sebuah Asa Baru

Praptono Djunedi - detikNews
Dana Penelitian 2019, Sebuah Asa Baru APBN 2019 disahkan DPR (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta - Tidak ada temuan (invensi) tanpa riset. Tidak ada inovasi tanpa invensi. Inilah formula dasar dunia riset. Maka tak heran jika banyak perusahaan skala besar, bahkan juga negara sekelas Amerika Serikat (AS) terus berupaya meningkatkan alokasi dana risetnya. Tujuan riset cukup beragam, di antaranya adalah untuk membuat produk yang lebih efisien, membuat produk yang lebih ramah pengguna (user-friendly), atau membuat produk yang lebih unik, dan sebagainya.

Contoh perusahaan yang concern dengan riset adalah Boeing yang berkantor pusat di Chicago, AS. Perusahaan ini rela merogoh kasnya sekitar USD 5,3 miliar untuk kegiatan riset and development (R&D). Juga, perusahaan General Electric yang menyediakan dana sekitar USD 3,7 miliar untuk kegiatan serupa. Total dana R&D dari kalangan industri, jika ditambah dengan dana yang dialokasikan pemerintah federal dan kalangan universitas ternyata telah menempatkan AS sebagai negara yang jumlah belanja risetnya terbesar di dunia (USD 553 miliar).

Angka itu setara dengan 25 persen dari total belanja R&D global. Empat posisi berikutnya diisi oleh China (21,7 persen), Jepang (8,5 persen), Jerman (5,3 persen), dan Korea Selatan (4 persen). Posisi seperti ini sudah berlangsung setidaknya lima tahun terakhir ini.

Sebagai negara yang paling royal membelanjakan dana R&D, praktik yang terjadi di AS menarik untuk dikaji. Dari total dana USD 553 miliar tersebut, sekitar 67 persen didanai oleh pihak industri, sedangkan pemerintah federal dan pihak universitas masing-masing sekitar 25 persen dan 4 persen.

Menariknya, dari dana R&D yang bersumber dari pemerintah federal, pemerintah federal menggunakan dana tersebut untuk kegiatan R&D sendiri hanya sekitar 8 persen. Selebihnya, dana yang ada digunakan oleh organisasi yang berkaitan dengan industri, oleh kampus, oleh lembaga riset non profit dan untuk kegiatan riset dengan skema public private partnerships (PPP).

Kegiatan R&D di AS lebih banyak difokuskan pada kegiatan pengembangan produk baru dan proses (60 persen). Selebihnya, untuk riset terapan (22 persen) dan riset dasar (18 persen). Pada riset dasar, peran akademisi memiliki segmen terbesar (60 persen), sedangkan pihak industri hanya sekitar 20 persen. Pada riset terapan, industri memiliki kontribusi peran yang terbesar (72 persen), sedangkan akademisi 13 persen. Pada tahap pengembangan, industri mendominasi kegiatan ini (91 persen) sedangkan porsi pemerintah federal hanya sekitar 8 persen.

Lantas, bagaimana nasib R&D di Indonesia?

Skema Baru, Harapan Baru

Salah satu hal yang baru muncul dalam APBN 2019 adalah pos Dana Penelitian (DP), besarnya Rp 990 miliar. Dana ini masuk kategori pembiayaan, artinya pengeluaran yang kelak akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Orang menyebut skema ini sebagai "dana abadi" (endowment fund).

Dana abadi merupakan sarana investasi yang berkesinambungan, yang hasilnya dapat digunakan untuk tujuan nirlaba seperti beasiswa pendidikan, biaya riset, dan lainnya. Dana riset yang selama ini ada juga masih bertebaran di berbagai kementerian/lembaga pemerintah. Skema pendanaan seperti ini bisa menjadi jawaban pemerintah atas ketersediaan dana penelitian yang selama ini dianggap masih tampak kecil.

Berdasarkan data R&D Magazine Survey, dana untuk penelitian di Indonesia pada 2018 diperkirakan sekitar USD 10,23 miliar atau 0,91 persen dari PDB. Dari sisi jumlah, angka itu menempatkan Indonesia pada peringkat 28 dari 116 negara, tetapi kalau dilihat dari sisi rasio terhadap PDB, porsi itu masih tampak relatif kecil. (rdmag.com).

Kemunculan dana abadi DP tersebut masih menyisakan tanya, yaitu kira-kira lembaga mana yang akan mengelolanya? Lantas, siapa saja yang dapat mengakses pemanfaatannya?

Mari kita lihat praktik pengelolaan dana abadi yang sudah ada di Indonesia. Salah satu lembaga pengelola dana abadi khususnya sektor pendidikan adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dana abadi yang dimaksud adalah Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN).

LPDP yang dibentuk akhir 2011 merupakan lembaga non eselon yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Di sisi lain, kegiatan lembaga ini berpedoman pada berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP (di antaranya termasuk Menteri Keuangan). Melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 30 Januari 2012, LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Sebagai entitas yang menerapkan pola BLU, LPDP diharapkan dapat mengelola DPPN secara profesional. Secara akumulatif, jumlah DPPN yang dikelola LPDP sampai tahun 2018 ini sudah lebih dari Rp 40 triliun. Dana dari hasil investasi DPPN ini kemudian dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti bea siswa pendidikan, bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, bantuan dana riset, dan sebagainya.

Selama kurun waktu lima tahun (2013-2018), jumlah riset yang memperoleh pendanaan LPDP sebanyak 124 proposal. Artinya, ada sekitar 20 proposal riset per tahun yang sudah dibiayai LPDP. Riset yang disetujui pendanaannya oleh LPDP adalah riset yang bersifat komersial dan implementatif. Proposal riset yang sukses memperoleh pendanaan LPDP tampaknya lebih banyak berasal dari kalangan kampus daripada lembaga penelitian pemerintah.

Dari paparan tersebut, muncul pertanyaan, apakah DP di atas akan dikelola oleh LPDP? Atau, oleh entitas yang baru?

Pro-kontra pasti ada manakala DP tersebut diusulkan untuk dikelola oleh LPDP. Plus-plusnya di antaranya adalah LPDP sudah punya pengalaman yang memadai dalam mengelola dana abadi. Entitas ini sudah mumpuni menangani pengelolaan proposal riset yang masuk, mulai dari proses seleksi sampai tahap pendanaan. Dan, entitas ini juga memiliki jejaring yang luas di dalam dan luar negeri.

Namun, minusnya adalah LPDP mungkin bukanlah pihak pengusung usulan DP. Sehingga, entitas pengusung DP bisa jadi dianggap lebih paham apa misi pengelolaan DP dan kaitannya dengan strategi memajukan dunia riset di Indonesia.

Terlepas dari entitas mana yang ditunjuk untuk mengelola DP, semestinya kemunculan dana riset dengan skema baru tersebut menebar harapan baru. Misal, tumbuhnya budaya bersinergi antarlembaga riset, atau tumbuhnya semangat berkolaborasi antar-peneliti (atau jabatan fungsional lain yang serumpun seperti dosen dan perekayasa). Lebih sempurna lagi, LIPI dan Himpenindo (Himpunan Peneliti Indonesia) mendukung dan terus berupaya memperbaiki tata kelola kegiatan peneliti yang mengedepankan semangat bersinergi.

Kemudian, soal akses pemanfaan DP, sebaiknya siapa saja berhak atau diberi kesempatan untuk mengakses pemanfaatan DP ini. Open access ini berlaku bagi peneliti yang ASN maupun non-ASN, dan berlaku bagi peneliti maupun jabatan fungsional lain yang serumpun. Kondisi semacam ini tentu akan mengeskalasi level kompetisi antar-periset, dosen, perekayasa, maupun komunitas peneliti lainnya guna meraih reward atas pendanaan DP ini. Konsekuensi dari ketatnya persaingan tersebut berujung pada penelitian yang semakin berkualitas.

Di negeri Paman Sam, open access tampaknya sudah dipraktikkan sehingga dana R&D pemerintah federal juga bisa digunakan oleh organisasi yang berkaitan dengan industri, juga oleh kampus, oleh lembaga riset non profit, dan untuk kegiatan riset dengan skema PPP.

Jadi, mari kita dukung dunia riset Indonesia demi kemajuan bangsa.

Praptono Djunedi Peneliti Madya pada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed